Gubernur Kaltim Temui Menkeu Perjuangkan Dana Bagi Hasil, Rudy: Kita Berdoa

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA - Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud bersama dengan gubernur dari provinsi lainnya menghadap Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Ia menjadi salah satu dari 18 kepala daerah  yang menyampaikan keberatan atas pemotongan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah. 

Rudy Mas'ud menyampaikan optimisme setelah berdiskusi langsung dengan Menkeu.

"Kita berdoa, Pak Menteri sedang menganalisis dan mengevaluasi data. Insya Allah akan ada APBN Perubahan yang segera disinkronkan," ungkap Gubernur Rudy Mas'ud dalam keterangan resmi tertulisnya.

Sebelumnya, pada Senin (6/10/2025), orang nomor satu di Kaltim itu menyatakan dalam agenda briefing di Kantor Inspektorat Kaltim bahwa, ia akan memperjuangkan anggaran yang dipangkas oleh pusat di hadapan para OPD yang hadir.

Baca juga: Wabup Rendi Solihin Ingatkan Kukar Tak Bisa Terus Bergantung pada DBH

Rudy mengungkapkan, DBH Kaltim pada tahun-tahun sebelumnya berkisar antara Rp6 triliun hingga Rp7 triliun.

Namun, tahun ini turun drastis menjadi sekitar Rp1,6 triliun.

Ia menilai daerah penghasil sumber daya alam seperti Kaltim seharusnya mendapatkan porsi yang lebih besar.

"Kami sudah bertemu langsung, dan Bapak Menteri luar biasa. Beliau berpikir *out of the box*, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang menantang," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, hampir seluruh gubernur menyampaikan keluhan serupa. Penurunan DBH dinilai dapat menghambat proyek-proyek pembangunan di daerah.

Baca juga: DPRD Balikpapan Harap Pemkot dan Pemprov Kaltim Bersinergi Suarakan Aspirasi ke Pusat Terkait DBH

Pertemuan tersebut difokuskan untuk mencari solusi dan menyamakan persepsi terkait kebijakan anggaran.

"Program kerja kita sejalan dengan Asta Cita Bapak Presiden. Artinya, keberhasilan pembangunan Kaltim juga merupakan bagian dari keberhasilan pembangunan nasional," pungkasnya. (*)