Pemangkasan Dana Transfer Daerah
DPR RI Kawal DBH agar Tak Dipangkas, Syafruddin: Ini Hak Daerah Penghasil
Pemerintah Pusat berencana memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD) secara signifikan pada 2026.
Penulis: Mohammad Zein Rahmatullah | Editor: Miftah Aulia Anggraini
lihat foto
Karena itu, ia memastikan DPR akan terus memperjuangkan agar porsi DBH tetap utuh di tengah dinamika rasionalisasi anggaran.
Baca juga: Pemangkasan TKD 2026 Bayangi Paser, Wabup Ikhwan Harap Alokasi Tahun 2026 Tetap Utuh
"Kami akan terus berjuang agar DBH tidak dikurangi. Ini soal keadilan bagi daerah penghasil," tegasnya.
Meski demikian, Syafruddin menyebut kekhawatiran soal pemangkasan DBH saat ini masih bersifat spekulatif.
Pemerintah belum menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur besaran DBH untuk masing-masing daerah, sehingga kepastian alokasi akan terlihat setelah regulasi tersebut resmi diterbitkan.
"Sampai hari ini belum jelas daerah A, B, atau C dapat berapa. Karena PMK tentang DBH belum keluar. Sekarang ini baru asumsi-asumsi saja. Faktanya nanti setelah PMK resmi terbit. Mungkin beberapa minggu ke depan sudah ada kejelasan," tutupnya. (*)
| Ada Rudy Mas'ud, Daftar 18 Gubernur yang Protes Menkeu soal Pemotongan Dana Transfer Daerah |
|
|---|
| Hasil Pertemuan Rudy Mas'ud dan Menkeu Purbaya, Gubernur Kaltim Optimis Ada Perubahan |
|
|---|
| Gubernur Kaltim Temui Menkeu Perjuangkan Dana Bagi Hasil, Rudy: Kita Berdoa |
|
|---|
| Kalimantan Timur Terancam Krisis Fiskal, Dana Transfer 2026 Hanya 2,4 Triliun |
|
|---|
| Dana Transfer ke Kutai Barat 2026 Turun Drastis, dari Rp 2,1 Triliun jadi Rp 429 Miliar |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.