Sengketa Tapal Batas dengan Bontang, Respons Bupati Kutim soal Petisi yang Diajukan Warga Sidrap

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tak ingin berlarut-larut dalam sengketa tapal batas Kampung Sidrap dengan Kota Bontang.

Tapal batas Kampung Sidrap menjadi sengketa antara Bontang dan Kutim, dua daerah tingkat dua di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sejak puluhan tahun silam.

Terbaru, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan yang diajukan Pemkot Bontang terkait uji material Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 yang didalamnya mengatur Kampung Sidrap masuk wilayah Kabupaten Kutim.

Berdasarkan UU Nomor 47/1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutim dan Kota Bontang, Kampung Sidrap masuk wilayah Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutim.   

Baca juga: Tanggapan Gubernur Kaltim Rudy Masud Atas Putusan MK soal Sidrap Milik Kutai Timur

Usai uji material ditolak MK, kabarnya warga Kampung Sidrap bakal mengajukan petisi untuk bisa masuk wilayah adminitrasi Kota Bontang.

Meski secara administrasi masuk wilayah Kutim, namun secara geografis Kampung Sidrap berdekatan langsung dengan Kota Bontang, terutama kawasan industri dan permukiman di kawasan Bontang Utara. 

Selasa (7/10/2025), Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman dengan tegas enggan menanggapi kabar warga Kampung Sidrap mengajukan petisi. 

Menurut Ardiansyah, hasilnya sudah final sesuai putusan MK atas permohonan uji materi yang diajukan Pemkot Bontang yang mempersoalkan penjelasan Pasal 2 UU nomor 47 tahun 1999. 

Bontang berargumen, Kampung Sidrap seharusnya masuk wilayahnya, namun MK menegaskan tidak menemukan dasar konstitusional untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Sehingga dengan jelas Sidrap secara hukum tetap milik Kutim, sebagaimana diatur undang-undang.

"Jadi tidak bisa ditanggapi, karena itu (hasil MK) sudah keputusan final, tidak ada lagi petisi-petisi.

Pemerintah hanya membangun saja," tegasnya, Selasa (7/10/2025).

Tak Ingin Terus-terusan Berkonflik

Sementara itu, Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi juga tidak terlalu menanggapi persoalan tersebut, hanya saja ia tetap mempersilahkan warga untuk melakukan petisi tersebut sesuai kehendak warga.

Akan tetapi, Pemkab Kutai Timur tidak akan terus-terusan mengikut konflik yang terjadi di Dusun Sidrap, sebab hasilnya sudah jelas berdasarkan putusan MK beberapa waktu lalu.

Baginya, saat ini Pemkab Kutim fokus terhadap pembangunan infrastruktur yanga ada di Dusun Sidrap.

"Terserah saja masyarakatnya, kita bangun saja di sana, buat proyek, kita tidak mau berselancar di konfliknya, kita akan bangun Sidrap sesuai amanah Undang-Undang," tuturnya.

Sedangkan Ketua DPRD Kutim, Jimmi menanggapi apa yang dilakukan oleh masyarakat disana merupakan upaya, sehingga tidak perlu disebut gejolak.

Menurutnya, masyarakat Dusun Sidrap hanya menginginkan fasilitas publik yang memadai.

"Tidak papa itu haknya masyarakat, mestinya ini kan ketetapan (MK) secara regulasi harus dipatuhi, harusnya ya kita taati bersama," katanya.

1.500 Warga Dikabarkan Bikin Petisi

Sedikitnya 1.500 warga dari tujuh Rukun Tetangga (RT) kompak menandatangani petisi dukungan untuk mengajukan kembali uji materi atau judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang tapal batas daerah.

Petisi ini menjadi bentuk aspirasi bersama warga Dusun Sidrap yang merasa perlu memperjuangkan kejelasan status wilayah mereka.

Langkah tersebut merupakan lanjutan dari perjuangan panjang masyarakat yang sejak lama mempermasalahkan batas administratif antara Kota Bontang dan Kutai Timur.

Wakil Walikota Bontang, Agus Haris, menegaskan dirinya tidak terlibat langsung dalam proses penggalangan petisi maupun rencana uji materi tersebut.

“Informasinya sudah ada sekitar 1.500 warga yang membuat petisi itu,” ujar Agus, Selasa (7/10/2025).

Agus mengaku memilih untuk tidak ikut campur agar tidak muncul persepsi politik di balik gerakan masyarakat Dusun Sidrap.

“Saya menghindari stigma itu. Karena saya juga Wakil Walikota dan Ketua Partai Gerindra, jangan sampai dibilang ini urusan politik atau pribadi saya. Tidak. Itu yang saya hindari,” tegasnya.

Meskipun demikian, Agus mengapresiasi semangat warganya dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

Ia menyebut inisiatif penggalangan petisi muncul murni dari kesadaran kolektif warga Dusun Sidrap tanpa arahan dari pihak mana pun.

“Warga bergerak sendiri. Saya hanya mendengar dan menghormati aspirasi mereka,” katanya.

Agus juga tidak menutup kemungkinan untuk ikut menandatangani petisi tersebut jika nantinya diminta warga.

“Kalau nanti disodorkan ke saya, saya akan tanda tangan sebagai warga Dusun Sidrap, bukan sebagai pejabat,” ucapnya.

Menurutnya, perjuangan masyarakat Dusun Sidrap bukan sekadar persoalan tapal batas, melainkan menyangkut hak dasar warga atas pelayanan publik.

“Yang diperjuangkan adalah hak masyarakat Dusun Sidrap untuk mendapat pelayanan yang layak pendidikan, sosial, infrastruktur, dan sebagainya,” katanya.

Tentang Kampung Sidrap

Saat ini, Dusun Sidrap, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan termasuk wilayah Kabupaten Kutim. 

Nama Sidrap berasal dari singkatan Sidenreng Rappang yang merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dusun Sidrap memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan migrasi masyarakat dari Kabupaten Sidenreng Rappang di Sulsel ini.

Baca juga: Pasca Putusan MK, Dosen Hukum Unmul Sebut Referendum Lebih Bagus untuk Tentukan Nasib Kampung Sidrap

(TribunKaltim.co/Nurila Firdaus/Muhammad Ridwan)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.