DPRD Kaltim Sebut Masih Perlu Anggaran Besar untuk Program Infrastruktur dan Pendidikan

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA – Isu pemangkasan dana transfer pusat ke daerah sudah sampai ke meja kerja Komisi III dan IV di DPRD Kaltim meski belum menerima draft resmi terkait besaran pemotongan.

Dua komisi yang membidangi konsen ke pembangunan infrastuktur, sumber daya alam (SDA), hingga kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan measyarakat ini lantas menyinggung program prioritas pemerintah pusat maupun daerah.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa pendapatan asli daerah yang kemudian di transfer kembali menjadi dana bagi hasil (DBH) merupakan hak konstitusional daerah penghasil.

Semestinya, pemerintah pusat bijak dalam menyikapi.

Kaltim menurutnya masih perlu alokasi besar untuk sektor vital seperti pembangunan infrastruktur dasar.

Baca juga: Ada Rudy Masud, Daftar 18 Gubernur yang Protes Menkeu soal Pemotongan Dana Transfer Daerah

“Hak daerah dipotong, tetapi tidak melihat kondisi Kaltim yang berbeda dengan Jawa, dimana infrastrukturnya sudah lengkap. Di sini masih ada wilayah tertinggal,” tegas legislator dapil Berau ini, Rabu (8/10/2025).

Politikus Golkar ini menyinggung, langkah pemangkasan DBH masih berkaitan dengan kebutuhan anggaran pemerintah pusat untuk program prioritas, seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Belum lagi di daerah yang juga membutuhkan anggaran karena program Gratispol–Jospol yang memang berakar idenya dari program populis Presiden dan Wakil Presiden terpilih. 

Syarifatul menegaskan, ia mendukung program pemerintah pusat dan daerah, tetapi dinilainya kurang bijak jika pembiayaannya harus mengorbankan daerah penghasil, serta tidak mengorbankan kepentingan masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang prima.

“Pusat memang butuh dana besar, tapi jangan sampai daerah penghasil yang dikorbankan. Kalau DBH berkurang, otomatis pelayanan publik ikut terganggu. APBD makin terbatas, pemerintah daerah dipaksa melakukan efisiensi ketat,” sambungnya.

Disisi lain, pembangunan juga tidak boleh jadi korban efesiensi imbas pengurangan pendapatan dari transfer pusat ke daerah. 

Ia usulkan agar segera ada pembahasan dengan OPD Pemprov agar proyek penting dengan skala prioritas harus tetap terplot meski harus dipangkas. 

"Harus tetap ada proses meski bertahap," sebut Politisi Golkar tersebut.

Sementara itu Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti mengaku pihaknya  akan mengidentifikasi program prioritas Pemprov yang diusung pasca Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Di mana Gratispol–Jospol mesti terealisasi, bahkan wajib, karena masyarakat sangat menanti program ini, walau isu pemangkasan dana pendapatan Kaltim dari pemerintah pusat ini sangat gencar dan positif akan terjadi di tahun 2026.

“Miris sekali apabila kemudian program unggulan beliau tidak terealisasi. Kalaupun ada efisiensi anggaran, maka yang harus menjadi perhatian kita bersama, mana yang jadi prioritas,” jelas Politisi PKB ini.

Ia juga berharap, tidak ada lagi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) triliunan di akhir tahun anggaran 2025 yang sempat muncul di pembahasan APBD-P 2025, dimana pada tahun anggaran 2024 Silpa mencapai Rp2,5 triliun.

Menurut Damayanti, Silpa sebesar Rp2,5 triliun itu bukan angka kecil dan ada hak masyarakat yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mendasar..

“Karena Silpa, jadi tertunda pelaksanaannya,” imbuhnya.

Pemerintahan ke depan bukan saja memikirkan imbas pemangkasan dana transfer pusat, tetapi mesti mengoptimalkan keuangan daerah dengan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berdampak langsung ke masyarakat.

Pembiayaan berbagai sektor strategis, bisa diperbesar salah satunya sektor pendidikan yang masih membutuhkan banyak perhatian, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Baca juga: Kalimantan Timur Terancam Krisis Fiskal, Dana Transfer 2026 Hanya 2,4 Triliun

Legislator asal Balikpapan tersebut mencontohkan daerah pemilihannya (dapil) yang masih banyak sekolah kekurangan ruang belajar dan fasilitas penunjang lainnya. 

“Tentu bukan Balikpapan saja, beberapa daerah di Kaltim juga ada memerlukan pembenahan sektor pendidikan, sangat disayangkan jika anggaran yang tersedia justru menjadi Silpa,” tukasnya.

“Kami harap pemerintah provinsi bisa lebih jeli dan realistis dalam menyusun program ke depan. Jangan sampai hak masyarakat hanya terhenti di atas kertas karena programnya tidak bisa dieksekusi,” sambung Damayanti. (*)