Rudy Mas'ud Ikuti Jejak Isran Noor Nakhodai APPSI, Gubernur Kaltim Pimpin Kepala Daerah se-Indonesia

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud ikuti langkah Isran Noor nakhodai Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 2025-2029.

Orang nomor satu di Kaltim tersebut resmi dikukuhkan sebagai ketua APPSI pada Kamis (23/10/2025).

Status tersebut membuat Rudy Mas'ud memimpin para gubernur se-Indonesia dalam APPSI.

Sebagai informasi, pemilihan Rudy Masud sebagai Ketua APPSI dilakukan secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII APPSI yang digelar di Hotel Borobudur Jakarta

Kepada media, Rudy Masud menegaskan komitmennya memperkuat peran pemerintah provinsi dalam perumusan kebijakan fiskal dan pembangunan nasional.

Baca juga: Curhat Gubernur Kaltim Rudy Masud soal Jalan Aspal di Daerahnya, Dedi Mulyadi Respons Begini

Keputusan bulat itu menandai awal kepemimpinan baru dalam organisasi yang menaungi seluruh pemerintah provinsi di Indonesia.

Dengan mandat yang baru diterimanya, Rudy Masud menyampaikan tekad untuk membawa perubahan signifikan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam kebijakan yang menyangkut anggaran dan keuangan negara.

“Gebrakan-gebrakannya bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini adalah pemerintah provinsi, harus bisa sinergi bersama-sama bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, terutama berkaitan dengan pemerataan pembangunan yang berkeadilan,” ujar Rudy Masud, Jumat (24/10/2025).

Rudy Masud menjelaskan, setiap provinsi di Indonesia memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda-beda.

Ada provinsi dengan wilayah kepulauan, ada yang padat penduduk, dan ada pula yang luas namun berpenduduk sedikit.

Baca juga: Kalimantan Timur Terancam Krisis Fiskal, Dana Transfer 2026 Hanya 2,4 Triliun

Semua perbedaan ini, katanya, harus menjadi dasar penyusunan kebijakan yang berkeadilan dan proporsional.

Keberagaman juga tercermin dari sumber daya alam di masing-masing daerah.

Menurutnya, potensi besar seperti batu bara, minyak bumi, kelapa sawit, emas, dan timah perlu dikelola secara sinergis agar memberi manfaat lebih merata bagi seluruh wilayah Indonesia.

Orang nomor satu di Benua Etam ini menilai, pemerintah provinsi tidak seharusnya hanya menjadi pelaksana atau penerima hasil kebijakan pusat.

Baca juga: Fiskal Kaltim Dikebiri Pusat, Dana Bagi Hasil Terpangkas, Daerah Dipaksa Bertahan

Sebaliknya, provinsi perlu dilibatkan aktif dalam proses perumusan kebijakan nasional, terutama yang berkaitan dengan APBN, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer ke Daerah (TKD), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

“Pemerintah provinsi tidak hanya sebagai penikmat ataupun menikmati daripada kebijakan, tetapi bisa memberikan kebijakan terutama di dalam menyusunan APBN, begitu juga Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer ke Daerah (TKD), Dana Bagi Hasil (DBH), itu bisa memberikan kontribusi,” jelasnya.

Rudy Masud berharap, dengan pelibatan aktif tersebut, pemerintah daerah dapat memberikan masukan konstruktif untuk memperkuat arah pembangunan nasional.

Ia menekankan bahwa kolaborasi pusat dan daerah harus berjalan dua arah, bukan sekadar hubungan administratif.

Baca juga: Kaltim Andalkan Investor Imbas Dana TKD Dipangkas, Pemprov Atur Strategi Peningkatan Investasi

“Supaya kita tidak hanya menerima benefit saja, tetapi juga kita bisa memberikan kontribusi berkaitan dengan kebijakan-kebijakan, terutama kebijakan berkaitan dengan APBD, APBN, maupun juga kebijakan yang berkaitan dengan fiskal. Itu salah satu yang paling utama,” pungkasnya. 

Daftar Ketua APPSI dari Masa ke Masa

Sutiyoso (2000–2007)

Fauzi Bowo (2007–2011)

Syahrul Yasin Limpo (2011–2018)

Soekarwo (2018–2020)

Isran Noor (hingga Oktober 2023)

Al Haris (2023–2025)

Rudy Mas'ud (2025–2029) 

Jejak Isran Noor di APPSI

Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Isran Noor menegaskan tenaga honorer tidak dihapuskan bahkan akan eksis hingga masa pensiun.

Isran Noor saat ditanya terkait tenaga honorer juga kembali mengingatkan bahwa sudah beberapa kali bertemu Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas.

Dia meyakini bahwa pemerintah pusat tidak akan menghapus tenaga honorer

"Saya kira tidak akan dihapus. Honorer akan eksis sampai dengan mereka pensiun," ungkapnya sembari tersenyum, Minggu (12/3/2023).

Isran Noor yang juga menjabat Gubernur Kaltim ini mengatakan bahwa telah berjuang, dan menyampaikan langsung dengan bermohon kepada Presiden RI Joko Widodo agar kebijakan penghapusan urung dilakukan.

Baca juga: Gubernur Kaltim Isran Noor Berjanji Perjuangkan Honorer jadi PPPK pada Tahun 2024

Kesempatan ini disampaikan Isran Noor saat Rakernas APPSI pekan lalu di Kota Balikpapan.

"Kan saya juga sudah sampaikan langsung ke Pak Presiden," sebutnya.

Secara keseluruhan, Isran Noor memperkirakan jumlah tenaga honorer di Indonesia mendekati angka 3 juta orang.

Asumsinya, jika masing-masing hidup dengan satu istri atau suami dan tiga anak.

Maka, sekitar 12 juta penduduk Indonesia yang hidupnya sangat bergantung kepada negara.

Baca juga: Sebelum November 2023, Honorer Berpeluang Diangkat Jadi CPNS Tanpa Tes, Ini Syaratnya

"Ada 12 juta orang yang hidup dari pendapatan sebagai tenaga honorer. Kalau ini dihapus, dihentikan, maka orang miskin akan bertambah banyak di republik ini," tandas Isran Noor. (Tribun Kaltim/Raynaldi)