Berita Penajam Terikini

PPU Siapkan Fondasi Fiskal yang Kuat, Sambut Peran sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara

Pemerintah Kabupaten PPU mempersiapkan kekuatan fiskalnya seiring dengan peran strategis sebagai gerbang utama menuju IKN.  

Penulis: Nita Rahayu | Editor: Christnina Maharani
HO/Humas Pemkab PPU
GERBANG IKN - Potret Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin pada Minggu (26/10/2025). Pemerintah daerah tengah mempersiapkan kekuatan fiskalnya seiring dengan peran strategis sebagai gerbang utama menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). (HO/Humas Pemkab PPU) 

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mempersiapkan kekuatan fiskalnya seiring dengan peran strategis sebagai gerbang utama menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Dalam hal ini, Pemkab PPU menekankan pentingnya memperkuat kapasitas keuangan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu menopang pembangunan berkelanjutan di wilayah yang tengah tumbuh pesat ini. 

Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin menilai bahwa penguatan fiskal menjadi kunci agar daerah tidak hanya menjadi penyangga IKN, tetapi juga mampu tumbuh mandiri dan berdaya saing.

Menurutnya, kondisi geografis dan posisi strategis PPU harus diimbangi dengan tata kelola keuangan yang transparan dan inovatif.

Baca juga: Pemkab PPU Siap Mempercepat Pemekaran Kecamatan Pasca Penetapan Batas IKN

“Kapasitas fiskal adalah fondasi utama kemandirian pembangunan. Kita harus memperluas ruang fiskal dengan memperkuat PAD dan mengoptimalkan Dana Bagi Hasil (DBH) agar pemerintah daerah punya ruang bergerak untuk berinovasi,” ungkap Waris pada Minggu (26/10/2025).

Ia menyebut bahwa tantangan terbesar yang dihadapi PPU saat ini adalah struktur PAD yang masih bergantung pada sektor tradisional, seperti pertanian dan sumber daya alam.

Padahal, potensi ekonomi daerah diyakini jauh lebih besar jika mampu digarap melalui pendekatan ekonomi kreatif, industri jasa dan pengembangan kawasan penunjang IKN.

Selain itu, dinamika kebijakan fiskal nasional dan perubahan pola transfer ke daerah menuntut pemerintah kabupaten untuk beradaptasi cepat.

Baca juga: 3 Proyek Infrastruktur yang Diajukan Pemkab PPU ke Pemerintah Pusat Belum Ada Kepastian

Diperlukan strategi perencanaan yang matang agar PPU tidak hanya mengikuti arus pembangunan IKN, tetapi juga mendapatkan manfaat optimal dari keberadaannya.

Waris menegaskan, transformasi fiskal harus berjalan seiring dengan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Hal ini mencakup penguatan koordinasi antar perangkat daerah, pembaruan basis data fiskal dan eksplorasi sumber pembiayaan baru melalui skema kemitraan publik-swasta (PPP) maupun tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Kita ingin PPU tumbuh dengan model fiskal yang sehat dan berkelanjutan," sambungnya.

Pemerintah Kabupaten PPU berupaya merumuskan langkah-langkah konkret untuk memperkuat fondasi fiskal dan menyiapkan daerah menghadapi perubahan besar di era IKN.

Baca juga: Pemkab PPU Kembali Raih Predikat Informatif, Komitmen Wujudkan Pemerintahan Transparan

Waris optimistis, dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah dan pelaku usaha, PPU dapat mewujudkan cita-cita menjadi daerah unggul, sejahtera serta berdaya saing di masa depan.

"Tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat, tapi juga mampu mengelola potensi ekonomi lokal sebagai sumber kekuatan baru,” tegasnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved