Program Rumah Layak Huni Kaltim Baru 70 Persen, Pemprov Pastikan Tetap Berlanjut

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Program Rumah Layak Huni (RLH) kembali menjadi kata kunci SEO dalam dinamika pembangunan Kalimantan Timur tahun 2025. 

Meski realisasi pembangunan baru mencapai sekitar 70 persen dari target, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan program prioritas ini terus berlanjut. 

Program RLH merupakan salah satu instrumen intervensi pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui fasilitas hunian yang berstandar layak, sehat, dan manusiawi.

Program yang dimulai pada periode Gubernur sebelumnya, Isran Noor, kini kembali mendapat penguatan dan persetujuan keberlanjutan dari Gubernur Rudy Masud.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Kaltim, Irhamsyah, menegaskan bahwa RLH tidak pernah dihentikan dan tetap berjalan di tahun ini.

Baca juga: Pemkab Kubar Luncurkan Program Bantuan Rehab Rumah Layak Huni Senilai Rp20 Juta

"Tahun ini masih berjalan, Alhamdulillah Pak Gubernur juga setuju," ujar Irhamsyah, Sabtu (1/11/2025).

Pada awalnya, program ini menargetkan pembangunan sekitar 508 unit rumah layak huni dari tahun 2022 hingga 2024.

Namun, target tersebut masih belum terpenuhi, di mana tahun ini baru sekitar 386 unit yang terbangun se-Kaltim.

"Belum sampai target, ya baru sekitar 70 persen-an lah," ungkapnya.

Untuk diketahui, Program Rumah Layak Huni ini dibangun untuk meningkatkan standar kualitas hidup masyarakat dan untuk sumber pendanaan dari program ini, berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan.

Baca juga: Beri Insentif Guru hingga Rumah Layak Huni, Pemkab Paser Apresiasi Bantuan dari Pemprov Kaltim 

Saat ini, Irhamsyah mengatakan pihaknya terus mendorong untuk memenuhi target dengan berkoordinasi bersama pihak perusahaan yang berpartisipasi, sebab pelaksanaan Program RLH ini bergantung dari dana CSR perusahaan.

Meskipun baru mencapai sekitar 70 persen dan belum mencapai target, pihaknya mengakui hal tersebut cukup baik dan akan terus dimaksimalkan ke depannya.

"Tapi ya luar biasa, memang kita kan tergantung dari kontribusi perusahaan-perusahaan yang menyalurkan CSR-nya kepada Badan Pengelola Rumah Layak Huni juga," katanya.

Dalam pelaksanaannya, program RLH dilakukan melalui kerja sama dengan pihak TNI. Fokus pembangunan diprioritaskan pada kawasan yang berdekatan dengan lokasi operasional perusahaan penyumbang CSR.

Namun, Irhamsyah memastikan wilayah lain yang membutuhkan juga akan mendapat manfaat dari program ini. Beberapa daerah seperti Kabupaten Mahakam Ulu dan Kutai Barat menjadi sasaran penyebaran program selanjutnya.

"Daerah yang prioritas itu dimana perusahaan itu berada, selebihnya nanti kita akan sebar ke daerah-daerah lain yang memang membutuhkan, seperti di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kutai Barat," pungkasnya. (*)