Reaksi DPRD Samarinda soal Stiker Tulisan Keluarga Miskin Picu Kemunduran Penerima Bansos

“Sekarang kan kemiskinan ada desil 1 sampai 9 desil. Nanti yang dapat itu desil berapa, itu kan yang harus dibicarakan. Kebijakan-kebijakan ini kan supaya bansos ini tepat sasaran, dan berdaya guna di masyarakat,” ucapnya.

Namun di sisi lain, ia memahami alasan sebagian warga yang menolak penempelan stiker karena rasa malu atau stigma sosial yang melekat.

Baca juga: Kaltim Kaya tapi Masih Ada Orang Miskin, Gubernur Isran Noor Pidato pada Rapat Paripurna DPRD

Puji menilai, sikap tersebut menunjukkan adanya mentalitas malu yang mendorong sejumlah warga memilih mengundurkan diri sebagai penerima bantuan sosial. 

Menurutnya, jika hal itu terjadi, ia memandang kondisi itu sebagai hal positif karena menunjukkan kemandirian masyarakat, sesuai dengan harapan agar warga tidak selalu bergantung pada bantuan pemerintah.

“Jadi kan Samarinda tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran untuk membayar BPJS kesehatannya, mungkin bantuan sosial, baik itu beras dan lain sebagainya. Kan bagus, berarti mereka lebih mandiri, itu yang kami harapkan,” ungkapnya.

Puji juga menilai fenomena tersebut sebagai momentum bagi pemerintah daerah untuk memperbarui data penerima bansos serta mendeteksi warga miskin yang selama ini belum tersentuh bantuan dan belum terdata secara akurat.

“Berarti kita masih banyak warga-warga miskin yang selama ini mungkin belum dapat bantuan dan yang selama ini tidak terdata,” ujarnya.

Politikus Partai Demokrat ini berharap agar proses verifikasi dan validasi data ke depannya dapat dilakukan lebih serius.

Baca juga: Luruskan Isu Orang Miskin Dilarang Punya Anak, BKKBN Kaltim: Itu Salah Total

Sehingga Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban benar-benar menunjukkan kemajuan yang nyata, tidak hanya dari sisi fisik tetapi juga dari mentalitas sosial masyarakatnya.

“Jadi Samarinda bukan hanya slogan, tapi ini kenyataan masyarakatnya bagus, termasuk dengan mentalnya,” pungkasnya. (*)