Perlambatan Ekonomi Ancam APBD Balikpapan, Ketua DPRD Ingatkan Pelayanan Publik Tidak Terganggu

Status Balikpapan sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Timur membuat roda ekonomi di sektor ini tetap berputar aktif, ditopang oleh tingginya arus keluar-masuk masyarakat dan dunia usaha.

"Hotel dan restoran masih menunjukkan performa kuat karena Balikpapan memang berada di posisi strategis," ujar Alwi menegaskan.

Meski PAD menjadi penyelamat, Alwi mengingatkan bahwa Balikpapan belum sepenuhnya kebal dari tekanan fiskal. 

Baca juga: Fraksi PDIP Dorong Perubahan APBD Balikpapan Harus Efisiensi dan Tepat Sasaran

Ancaman pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat dan kebijakan pengetatan belanja masih membayangi.

"Memang potongannya bukan yang terbesar, tapi dampaknya cukup terasa," jelasnya.

Alwi mengharapkan sinergi antara Pemkot dan DPRD dalam mengelola APBD secara hati-hati dan proporsional.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut lebih selektif dalam menentukan prioritas program, dengan fokus pada kegiatan yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

"Prioritas utama adalah memastikan pelayanan publik tidak terganggu. Program yang kita jalankan harus benar-benar memberi manfaat nyata untuk warga," pungkas Alwi.

TKD Balikpapan Dipangkas, Pemkot dan DPRD Tinjau Ulang APBD 2026

Diberitakan sebelumnya, anggaran transfer ke daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat dipangkas, kini Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Balikpapan akan meninjau ulang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Pembahasan APBD 2026 sebenarnya sudah hampir pungkas, namun penetapan pemangkasan TKD membuat Pemkot dan DPRD Balikpapan harus meninjau kembali.

Untuk pembahasan APBD 2026 ini, DPRD Balikpapan menyoroti dua proyek penting yakni pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur dan pengendalian banjir.

Dampak pemangkasan TKD oleh Pemerintah Pusat yang mencapai lebih dari 60 persen, menurut Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono membuat ruang fiskal daerah menyempit.

Baca juga: Efek Anggaran TKD Dipangkas hingga 60 Persen, DPRD Balikpapan Ramalkan Pembangunan 2026 Bakal Seret

Ia menjelaskan, pemerintah kota dan DPRD kini tengah meninjau ulang struktur APBD 2026 yang sebelumnya hampir rampung dibahas.

Keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru membuat skema belanja daerah harus dirombak total.