Perlambatan Ekonomi Ancam APBD Balikpapan, Ketua DPRD Ingatkan Pelayanan Publik Tidak Terganggu

Ringkasan Berita:

• Perlambatan ekonomi ancam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan
• Pendapatan daerah mengalami penurunan signifikan dan memicu kekhawatiran terhadap stabilitas APBD
• Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Qadri pun mengingatkan agar Pemkot fokus pada kegiatan yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Perlambatan ekonomi ancam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Qadri pun mengingatkan agar Pemerintah Kota (Pemkot) fokus pada kegiatan yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan publik tetap harus menjadi prioritas dari anggaran daerah.

Baca juga: TKD Dipangkas, APBD Balikpapan 2026 Ditinjau Ulang, Proyek RS dan Pengendalian Banjir Disinggung

Ancaman perlambatan ekonomi mulai terasa bagi kas daerah Kota Balikpapan.

Pendapatan daerah mengalami penurunan signifikan dan memicu kekhawatiran terhadap stabilitas APBD tahun ini hingga periode mendatang.

Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Qadri, mengakui tekanan fiskal yang dialami pemerintah daerah semakin terasa. 

Penurunan pendapatan ini berpotensi memaksa dilakukannya penyesuaian APBD dalam waktu dekat.

"Penurunannya cukup signifikan dan situasi ini memang menekan. APBD kita kemungkinan akan mengalami penyesuaian," ungkap Alwi, Minggu (16/11/2025).

Meskipun pembahasan teknis soal pemangkasan anggaran belum bergulir, DPRD telah mendesak pemerintah daerah menyusun strategi mitigasi.

Langkah ini dinilai krusial untuk mengantisipasi dampak negatif terhadap program pembangunan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Baca juga: APBD Balikpapan 2026 Dipatok Rp3,83 Triliun, Fokus pada Layanan Publik dan Infrastruktur

"Secara teknis belum kita bahas, namun persiapan harus segera dilakukan. Pelayanan publik tidak boleh terhambat gara-gara persoalan fiskal," tegasnya.

PAD Sebagai Penyelamat

Di balik ancaman perlambatan, Balikpapan justru memiliki keunggulan kompetitif dibanding kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbilang tinggi menjadi bantalan penyelamat di tengah gejolak keuangan daerah.

"Untungnya PAD kita jauh lebih tinggi dibanding daerah lain di Kaltim. Ini yang menyelamatkan kondisi kita saat ini," papar Alwi.

Kontribusi terbesar PAD Balikpapan berasal dari sektor jasa, terutama industri perhotelan, restoran, dan perdagangan. 

Status Balikpapan sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Timur membuat roda ekonomi di sektor ini tetap berputar aktif, ditopang oleh tingginya arus keluar-masuk masyarakat dan dunia usaha.

"Hotel dan restoran masih menunjukkan performa kuat karena Balikpapan memang berada di posisi strategis," ujar Alwi menegaskan.

Meski PAD menjadi penyelamat, Alwi mengingatkan bahwa Balikpapan belum sepenuhnya kebal dari tekanan fiskal. 

Baca juga: Fraksi PDIP Dorong Perubahan APBD Balikpapan Harus Efisiensi dan Tepat Sasaran

Ancaman pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat dan kebijakan pengetatan belanja masih membayangi.

"Memang potongannya bukan yang terbesar, tapi dampaknya cukup terasa," jelasnya.

Alwi mengharapkan sinergi antara Pemkot dan DPRD dalam mengelola APBD secara hati-hati dan proporsional.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut lebih selektif dalam menentukan prioritas program, dengan fokus pada kegiatan yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

"Prioritas utama adalah memastikan pelayanan publik tidak terganggu. Program yang kita jalankan harus benar-benar memberi manfaat nyata untuk warga," pungkas Alwi.

TKD Balikpapan Dipangkas, Pemkot dan DPRD Tinjau Ulang APBD 2026

Diberitakan sebelumnya, anggaran transfer ke daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat dipangkas, kini Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Balikpapan akan meninjau ulang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Pembahasan APBD 2026 sebenarnya sudah hampir pungkas, namun penetapan pemangkasan TKD membuat Pemkot dan DPRD Balikpapan harus meninjau kembali.

Untuk pembahasan APBD 2026 ini, DPRD Balikpapan menyoroti dua proyek penting yakni pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur dan pengendalian banjir.

Dampak pemangkasan TKD oleh Pemerintah Pusat yang mencapai lebih dari 60 persen, menurut Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono membuat ruang fiskal daerah menyempit.

Baca juga: Efek Anggaran TKD Dipangkas hingga 60 Persen, DPRD Balikpapan Ramalkan Pembangunan 2026 Bakal Seret

Ia menjelaskan, pemerintah kota dan DPRD kini tengah meninjau ulang struktur APBD 2026 yang sebelumnya hampir rampung dibahas.

Keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru membuat skema belanja daerah harus dirombak total.

"Kita kehilangan lebih dari Rp1 triliun dari DAU dan DAK, ditambah potensi pengurangan dana transfer provinsi sekitar Rp200 miliar.

Otomatis proyek seperti rumah sakit dan penanganan banjir menjadi korban," kata Budiono.

Menurutnya, kondisi ini menuntut langkah efisiensi di berbagai pos anggaran.

DPRD mendorong agar pemerintah kota melakukan evaluasi menyeluruh terhadap belanja non-prioritas, termasuk berbagai tunjangan ASN, agar sebagian dana bisa dialihkan untuk menyelamatkan proyek vital seperti rumah sakit.

"Evaluasi tunjangan perlu dilakukan agar daerah masih punya ruang untuk melanjutkan pembangunan penting. Masyarakat di wilayah timur sudah lama menunggu fasilitas kesehatan itu," tegasnya.

Budiono menyebut, keterlambatan pembangunan RS Balikpapan Timur akan berdampak langsung pada akses layanan kesehatan masyarakat.

Terutama bagi warga yang selama ini harus menempuh jarak jauh ke rumah sakit di pusat kota.

Meski begitu, ia optimistis jika kondisi fiskal kembali membaik, proyek rumah sakit akan menjadi prioritas utama untuk segera dilanjutkan.

"Kami yakin, begitu keuangan daerah stabil, rumah sakit itu akan segera dibangun. Itu komitmen bersama antara pemerintah kota dan DPRD," katanya.

Dinkes Balikpapan Tunggu Keputusan Resmi 

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Balikpapan, Alwiati, mengatakan pihaknya belum bisa memastikan waktu dimulainya proyek tersebut karena belum ada penetapan anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah.

“Memang informasi soal penundaan itu sudah ada, tapi sampai sekarang belum ada penandatanganan anggaran untuk tahun 2026.

Jadi kami belum bisa memastikan karena belum fix dari Badan Anggaran (Banggar),” jelas Alwiati saat dikonfirmasi melalui telpon, Senin (13/10/2025).

Menurutnya, saat ini pemerintah daerah masih menunggu keputusan resmi terkait alokasi anggaran pembangunan infrastruktur, termasuk proyek RS Balikpapan Timur.

“Saya tidak bisa mengeluarkan pernyataan pasti sebelum ada keputusan final dari Banggar. Takutnya kami bilang tidak ada anggaran, ternyata nanti ada,” katanya.

Alwiati juga membenarkan pernyataan anggota DPRD Balikpapan, Budiono, yang sebelumnya menyampaikan bahwa pembangunan RS Balikpapan Timur ditunda karena keterbatasan anggaran.

“Kalau soal rumah sakit Balikpapan Timur, memang benar itu pernyataan Pak Budiono karena beliau dari Banggar. Kalau saya sudah tahu informasi itu, tapi belum administrasi dan teknisnya,” ujar Alwiati.

Ia menjelaskan, berdasarkan informasi sementara, sejumlah program infrastruktur tahun depan kemungkinan akan mengalami penundaan akibat pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat, termasuk yang berasal dari Kementerian Keuangan.

“Informasinya, beberapa proyek pembangunan infrastruktur akan tertunda karena ada pemangkasan anggaran. Tapi secara administrasi, kami belum menerima surat resmi,” ungkapnya.

Meski demikian, Alwiati menegaskan pelayanan kesehatan di wilayah Balikpapan Timur tetap menjadi perhatian Dinas Kesehatan. 

“Kami tetap berkomitmen untuk memastikan pelayanan dasar kesehatan berjalan optimal, meskipun pembangunan fisik rumah sakit harus ditunda sementara,” ungkapnya.

Sebelumnya, RS Balikpapan Timur direncanakan menjadi salah satu fasilitas kesehatan strategis untuk meningkatkan akses layanan medis bagi warga di kawasan timur kota yang selama ini bergantung pada RSUD Beriman dan fasilitas kesehatan swasta.

Tantangan Proyek Pengendalian Banjir

Pemangkasan dana TKD, menjadi tantangan proyek pengendalian banjir pada tahun 2026.

Program prioritas Walikota Balikpapan, Rahmad Masud untuk pengendalian banjir fokus pada perbaikan drainase kota.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan, Jen Supriyanto mengatakan bahwa keterbatasan anggaran akibat pemangkasan TKD akan memaksa penyesuaian skala prioritas.

“Kalau anggarannya berkurang, pasti (programnya) berkurang juga,” ujarnya, Senin (13/10/2025).

Diakuinya, pihaknya belum dapat memastikan proyek mana saja yang akan tetap berlanjut.

Nantinya, Dinas PU akan melakukan review mendalam untuk menentukan prioritas pengerjaan, sekaligus melihat ketersediaan anggaran.

Bisa saja fokus utama akan diberikan pada kelanjutan pekerjaan yang sudah mendekati tahap rampung signifikan.

“Skala prioritasnya yang mana, masih belum tahu. Bisa dilanjutkan mana-mana program yang sudah rampung tahun ini,” ucap Jen.

Sebagai informasi, proyek pengendalian banjir yang saat ini sedang berjalan adalah perbaikan Saluran Sekunder Inhutani dan Saluran Sekunder Balikpapan Baru.

Perbaikan Saluran Sekunder telah menyasar area Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Balikpapan.

Rencananya, pekerjaan ini akan dilanjutkan hingga simpang Jalan MT Haryono Dalam pada tahun 2026 mendatang.

Sementara itu, perbaikan Saluran Sekunder Balikpapan Baru juga dijadwalkan dilanjutkan dari titik yang telah rampung, hingga Andy Jaya Motor Jalan MT Haryono menuju ke area Telkom.

Diketahui kedua proyek tersebut memiliki peran vital dalam mengendalikan banjir di kawasan Jalan MT Haryono, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. (TribunKaltim.co/Mohammad Zein Rahmatullah/Siti Zubaidah/Ary Nindita Intan RS)