Daftar 4 Kabupaten/Kota dengan Angka Stunting Tinggi di Kaltim, termasuk Balikpapan dan PPU

Pertama intervensi spesifik di bidang kesehatan, seperti perbaikan gizi ibu hamil, remaja putri, ASI eksklusif, imunisasi, sampai penanganan gizi buruk.

Kedua, intervensi sensitif yang cakupannya lebih luas.

Mulai dari akses sanitasi, air bersih, pendidikan, ketahanan pangan, perlindungan sosial, hingga lingkungan sehat.

Ini terkait langsung dengan program kerja kepala daerah.

"Namun, yang terpenting adalah intervensi spesifik.

Kita bisa melakukan hal ini, melalui beberapa OPD terkait di daerah masing-masing, agar intervensi spesifik ini dilakukan secara masif di daerahnya," jelasnya.

Menurut dia, provinsi dan kabupaten/kota harus kerja sama lebih solid.

Terutama mengawasi ibu hamil sejak awal agar stunting bisa dicegah.

Data menunjukkan ada 39.137 kasus stunting di Kaltim.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu diminta mulai memonitor setiap balita stunting. 

Tujuannya agar puskesmas dan posyandu bisa memberikan layanan yang tepat sasaran.

"Kita berharap bahwa tahun depan kami ingin nilai, nilai stunting di Kalimantan Timur benar-benar turun dan sesuai dengan prevalensi stunting nasional," kata Seno Aji.

Tahun Depan tak Ada Alokasi Bantuan Keuangan untuk Stunting

Tahun depan alokasi bantuan keuangan (bankeu) untuk mempercepat penurunan stunting di Kalimantan Timur dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota tidak lagi bisa dilakukan. 

Hal ini menjadi dampak dari pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat ditahun depan yang cukup signifikan, mencapai 73 persen.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menjelaskan tahun ini provinsi masih memiliki alokasi bankeu spesifik yang disesuaikan dengan kebutuhan kabupaten dan kota.