Berita Kaltim Terkini
Daftar Alokasi Bantuan Pemprov Kaltim untuk Turunkan Stunting di Daerah, Tahun Depan tak Ada
Daftar alokasi bantuan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk turunkan stunting di Kabupaten/Kota. Tahun depan tak ada
Penulis: Raynaldi Paskalis | Editor: Amalia Husnul A
Ringkasan Berita:
- Pemprov Kaltim bakal meniadakan anggaran alokasi bantuan keuangan penurunan stunting ke kabupaten/kota
- Sekda Prov Kaltim penurunan stunting tidak hanya bergantung dari APBD
- Ada 8 Kabupaten/Kota yang mendapatkan bantuan keuangan untuk penurunan stunting
- Sementara 2 Kabupaten lainnya tidak mengajukan
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) bakal mencoret anggaran alokasi bantuan keuangan (bankeu) untuk penurunan stunting di kabupaten/kota.
Dicoretnya alokasi bankeu untuk penurunan stunting di kabupaten/kota di Kaltim ini dilakukan Pemprov setelah adanya pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) yang mencapai 73 persen.
Meski dalam catatan stunting di Kaltim masih di angka 22,2 persen di atas angka nasional 19,8 persen namun Pemprov akan mencoret alokasi untuk bankeu ke kabupaten/kota.
Namun Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni tetap menegaskan komitmen Kaltim untuk menurunkan angka stunting.
Baca juga: BKKBN Kaltim Gelar Nobar Talkshow Program Genting, Kolaborasi Nasional Percepat Penurunan Stunting
Menurut Sri Wahyuni, penurunan stunting di kabupaten/kota tidak hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sri Wahyuni mengatakan bakal ada jalan lain yang bisa ditempuh untuk mempercepat penurunan prevalensi angka stunting di Kaltim.
"Tapi harapan kita begini, penanganan stunting ini kan selain APBD bisa menggunakan sumber lain," ujarnya Selasa (18/11/2025).
Sri Wahyuni menyebut penanganan stunting dapat dilakukan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan program Bapak Angkat, di mana setiap orang bisa menjadi Bapak Asuh atau Bapak Angkat bagi anak stunting.
"Kalau program ini kita keroyokan, mudah-mudahan ini tetap bisa menurunkan angka stunting di Kaltim," katanya.
Alokasi Bankeu Stunting untuk Kabupaten/Kota di Kaltim
Sri Wahyuni, menjelaskan tahun ini provinsi masih memiliki alokasi bankeu spesifik yang disesuaikan dengan kebutuhan kabupaten dan kota.
Namun kondisi akan berbeda di tahun mendatang.
"Kalau tahun depan dengan kondisi pengurangan TKD, kapasitas fiskal juga sangat terbatas, tahun depan kita tidak bisa membuat alokasi Bankeu itu lagi," ujarnya, Selasa (18/11/2025)
Diketahui, berdasarkan data intervensi Pemprov Kaltim dalam percepatan penurunan stunting di kabupaten/kota tahun 2025 menganggarkan Rp12,584 miliar.
Besaran Alokasi bankeu untuk penurunan stunting di kabupaten/kota:
- Kota Samarinda memperoleh anggaran sebesar Rp5,06 miliar
- Kabupaten Berau menerima Rp2,5 miliar
- Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendapat Rp2 miliar
- Kabupaten Paser memperoleh dana Rp1,5 miliar
- Kabupaten Kutai Barat (Kubar) mendapat Rp1,1 miliar
- Kota Bontang Rp800 juta
- Kota Balikpapan sebesar Rp500 juta
- Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menerima Rp124,4 juta
Sementara itu, dua kabupaten lainnya yakni Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dan Penajam Paser Utara (PPU) diketahui tidak mengajukan permintaan bankeu tersebut.
Angka Stunting di Kaltim
Angka stunting di Kaltim masih berada di 22,2 persen jauh di atas angka nasional yakni 19,8 persen.
Meski angka stunting Kaltim ini turun sedikit dari sebelumnya yang 22,9 persen.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penurunan stunting di 2025 harus sampai 18 persen.
Berdasarkan data, ada 4 kabupaten/kota di Kaltim yang menyumbang tingginya angka stunting di Kalimantan Timur.
Sorotan angka stunting di 4 kabupaten/kota di Kaltim ini disampaikan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji usai memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Kalimantan Timur di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim hari ini, Selasa (18/11/2025)
"Kita pernah 22,9 persen yang kemudian saat ini kita sudah turun sedikit menjadi 22,2persen," kata Seno Aji.
Seno bilang, Kaltim perlu bergerak cepat mengejar ketertinggalan dari target nasional tersebut.
Data Stunting Kaltim
Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024, ada tiga daerah yang berhasil menekan angka stunting di bawah rata-rata provinsi yakni:
- Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) paling rendah dengan prevalensi 14,2 persen.
- Kota Samarinda 20,3 persen
- Kota Bontang 20,7 persen.
Sedangkan 4 kabupaten/kota dengan angka stunting yang menghawatirkan.
- Kabupaten Kutai Timur ada di 26,9 persen,
- Kabupaten Kutai Barat 27,6 persen.
- Kota Balikpapan terus naik dalam tiga tahun terakhir sampai 24,7 persen.
- Kota Penajam Paser Utara (PPU) menjadi prevalensi tertinggi tembus hingga 32,0 persen.
"Nah, ini perlu perhatian khusus agar supaya nanti tingkat prevalensi stunting kita benar-benar bisa di bawah rata-rata nasional," ujarnya.
Seno Aji menjelaskan, ada dua intervensi utama untuk menekan stunting sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2021.
Pertama intervensi spesifik di bidang kesehatan, seperti perbaikan gizi ibu hamil, remaja putri, ASI eksklusif, imunisasi, sampai penanganan gizi buruk.
Kedua, intervensi sensitif yang cakupannya lebih luas.
Mulai dari akses sanitasi, air bersih, pendidikan, ketahanan pangan, perlindungan sosial, hingga lingkungan sehat.
Ini terkait langsung dengan program kerja kepala daerah.
"Namun, yang terpenting adalah intervensi spesifik.
Kita bisa melakukan hal ini, melalui beberapa OPD terkait di daerah masing-masing, agar intervensi spesifik ini dilakukan secara masif di daerahnya," jelasnya.
Menurut dia, provinsi dan kabupaten/kota harus kerja sama lebih solid.
Terutama mengawasi ibu hamil sejak awal agar stunting bisa dicegah.
Data menunjukkan ada 39.137 kasus stunting di Kaltim.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu diminta mulai memonitor setiap balita stunting.
Tujuannya agar puskesmas dan posyandu bisa memberikan layanan yang tepat sasaran.
"Kita berharap bahwa tahun depan kami ingin nilai, nilai stunting di Kalimantan Timur benar-benar turun dan sesuai dengan prevalensi stunting nasional," kata Seno Aji.
Baca juga: Pemprov Kaltim Berupaya Turunkan Angka Stunting via Program B2SA
(TribunKaltim.co/Raynaldi Paskalis)
Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram
| Pemkot Balikpapan Ajak Perusahaan Ikut Gerakan Orangtua Asuh untuk Cegah Stunting |
|
|---|
| Walikota Bontang Lantik Akhmad Suharto Jadi Pj Sekda, Tekankan Penanganan Stunting dan Kinerja OPD |
|
|---|
| Operasi Timbang Serentak Tekan Stunting, 8 Posyandu di Bontang Capai 100 Persen |
|
|---|
| Pemkot Samarinda dan PLN Berkomitmen Turunkan Stunting hingga 18,8 Persen Tahun 2030 |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltim/foto/bank/originals/20251119_Bantuan-keuangan_stunting_Pemprov-Kaltim_.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.