Belajar dari Balikpapan, BK DPRD Paser Siap Tingkatkan Disiplin dan Etika Dewan

Ringkasan Berita:

• BK DPRD Paser lakukan kunker ke DPRD Balikpapan untuk penguatan pengawasan internal.
• Fokus pada penerapan tata tertib dan kode etik anggota DPRD.
• Hasil konsultasi akan ditindaklanjuti dengan evaluasi dan penyempurnaan SOP pengawasan.

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser telah melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke DPRD Kota Balikpapan beberapa pada 14 November lalu.

Kunker tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan internal, khususnya dalam memastikan Tata Tertib (Tatib) dan kode etik anggota DPRD diterapkan secara konsisten.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya BK untuk memperkuat mekanisme pengawasan serta memperbaiki aspek kelembagaan agar sejalan dengan standar penegakan aturan yang berlaku nasional.

Anggota BK DPRD Paser, Basri Mansyur, menyampaikan bahwa forum konsultasi tersebut menjadi kesempatan bagi pihak untuk mempelajari lebih jauh sistem penegakan tata tertib yang diterapkan DPRD Balikpapan.

"Kunjungan yang kami lakukan untuk memaksimalkan kinerja BK dalam fungsi pengawasan. Kami ingin memastikan bahwa seluruh anggota DPRD Paser memahami dan mematuhi tata tertib serta kode etik," terang Basri, Rabu (19/11/2025).

Baca juga: MTQ ke-49 Kabupaten Paser Berakhir, Para Juara Siap Wakili ke Tingkat Kaltim

Balikpapan dipilih bukan tanpa alasan, kota tersebut memiliki pola penegakan aturan internal yang tertata, mulai dari pengawasan, kedisiplinan anggota, hingga mekanisme peringatan dan penindakan jika terjadi pelanggaran.

"Balikpapan kami pilih karena mereka dikenal tertib dalam menerapkan aturan ini, dan kami berharap bisa belajar dari praktik baik yang mereka lakukan," tambahnya.

Kendati demikian, DPRD Paser selama ini telah menjalankan tugas dengan baik, terutama terkait kepatuhan terhadap tatib.

Sosialisasi aturan internal tersebut dilakukan secara berkala agar anggota memahami segala aspek yang berkaitan dengan tata beracara, kode etik, serta batasan-batasan perilaku yang wajib dijaga dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

"Sejauh ini anggota DPRD Paser cukup taat terhadap tatib. Namun, sebagai lembaga yang bertugas menegakkan aturan, kami di BK harus terus memperbarui wawasan agar penerapan tatib dan kode etik bisa semakin objektif dan adil," ulas Basri.

Baca juga: Wabup Paser Perkuat Digitalisasi Arsip Daerah Lewat Kerja Sama dengan ANRI

Ditekankan bahwa, tuntutan publik terhadap transparansi dan integritas lembaga legislatif semakin tinggi sehingga BK perlu memastikan bahwa setiap aturan internal dapat ditegakkan dengan adil dan proporsional.

"Salah satu fokus utama BK ialah memastikan kedisiplinan, termasuk kehadiran anggota dalam rapat-rapat resmi, tidak hanya sebatas administrasi tetapi juga menjadi bagian dari evaluasi kinerja legislatif secara keseluruhan," tegasnya.

Kunjungan kerja yang dilakukan, diharapkan tidak hanya memberi masukan bagi BK, tetapi juga menjadi pijakan bagi DPRD Paser untuk meningkatkan kedisiplinan dan kualitas pelayanan publik.

BK DPRD Paser nantinya akan menindaklanjuti hasil konsultasi yang dilakukan dengan evaluasi internal, dengan merumuskan langkah-langkah penguatan termasuk penyempurnaan SOP pengawasan.

"Kami ingin DPRD Paser menjadi contoh dalam hal kedisiplinan dan penegakan aturan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan DPRD bekerja optimal demi kepentingan masyarakat," pungkas Basri. (*)