Apindo Kaltim Prediksi Penetapan UMP Kaltim 2026 Terancam Molor, Buruh Tunggu Disnakertrans

Ringkasan Berita:

• Apindo prediksi penetapan UMP 2026 Kaltim bakal molor dari target Kemnaker 21 November 2025
• Hingga saat ini belum ada rumusan penetapan UMP dari Pemerintah Pusat 
• Besaran UMP 2026 Kaltim masih dalam pembahasan Dewan Pengupahan
• KSBI menunggu pengumuman dari Disnakertrans terkait penetapan UMP 2026 Kaltim  

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 Kalimantan Timur (Kaltim) diprediksi bakal molor dari target Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Sebelumnya, Kemnaker menyebutkan UMP akan diumumkan tanggal 21 November dan Upah Minimum Kabupaten/Kota 30 November 2025.

Namun Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim memprediksi penetapan UMP 2026 bakal molor.

DPP Apindo Kaltim, Slamet Brotosiswoyo mengatakan saat ini pembahasan UMP masih dilakukan. 

Baca juga: UMP Kaltim Pernah Hampir Setara Jakarta Kini Melemah, Buruh: Perhatikan Kebutuhan Riil Pekerja

Kini, Dewan Pengupahan tengah merumuskan formulasi penetapan UMP 2026 Kaltim.

Slamet Brotosiswoyo yang juga Koordinator Dewan Pengupahan-lembaga Tripartit pemerintah, pengusaha, dan pekerja-menyebutkan draft formulasi UMP 2026 tengah dirumuskan.

“Kita masih membahas draft, dan mau diajukan.

Belum ada acuan yang pasti, baru Permen (Peraturan Menteri) kemudian naik menjadi PP (Peraturan Pemerintah),” katanya.

Pria yang juga menjabat Anggota Dewan Pengupahan Kaltim ini belum bisa memastikan kapan UMP di Bumi Etam bakal diumumkan.

Ia memprediksi penetapan dan pengumuman akan molor hingga akhir November 2025 mendatang.

“Kemungkinan ada penundaan, di tanggal 27 atau 28 November nanti akan ada diskusi terkait UMP.

Saya akan kabarkan lagi jika ada perkembangan pembahasannya,” katanya.

KSBI Kaltim Tunggu Pengumuman Disnakertrans

Terkait dengan jadwal penetapan UMP 2026 Kaltim, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KBSI) Kaltim juga telah menanyakan langsung kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim. 

Menurut Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) KSBI Kaltim, Bambang Setiono, rumusan draft penetapan di Kemnaker belum rampung, sehingga Provinsi menunggu arahan dari pemerintah pusat.