Komitmen Wujudkan Kota Samarinda Bersih dari Korupsi, Andi Harun Tekankan Pentingnya Kejujuran

Ringkasan Berita:

• Walikota Samarinda Andi Harun menegaskan komitmen antikorupsi pada peringatan Hakordia di Gor Segiri. Ia akui praktik korupsi masih menjadi tantangan, namun Pemkot terus memperbaiki sistem dan budaya kerja. 
• Samarinda kini masuk 10 besar Nasional Pariwara Korupsi dan dinominasikan KPK sebagai calon daerah antikorupsi. 
• Selain itu juga penekanan efisiensi anggaran, pelarangan pelonggaran, serta pentingnya kejujuran dan tindakan nyata dalam membangun pemerintahan bersih.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Walikota Samarinda Andi Harun menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan antikorupsi, bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang dilaksanakan di Gor Segiri dengan tema Berkelanjutan Cegah Korupsi untuk Samarinda Maju. Kamis, (20/11/2025).

Didepan seluruh para perangkat daerah Se-kota Samarinda, Orang nomor satu di Kota Tepian ini secara terbuka mengakui bahwa praktik korupsi masih menjadi tantangan nyata di berbagai level pemerintahan, termasuk di daerah.

Baca juga: Walikota Samarinda Andi Harun Desak Perangkat Daerah Tuntaskan ETPD untuk Peningkatan PAD

Menurutnya, gejala korupsi masih terjadi di seluruh pemerintahan di Indonesia. Ia menekankan pentingnya kejujuran dalam melihat kondisi ini, karena sikap antikorupsi tidak hanya sekadar mengubah individu, tetapi juga mentransformasi budaya kerja organisasi secara keseluruhan.

"Kita harus jujur masih terjadi. Karena ini kan bukan sikap anti korupsi itu tidak hanya sekedar mengubah individu tapi juga mengubah budaya kerja organisasi," ujarnya. 

Meskipun demikian, ia melihat adanya perbaikan signifikan dari waktu ke waktu, namun pekerjaan untuk mewujudkan pemerintahan yang antikorupsi dinilainya belum selesai. 

Kata dia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya menemukan berbagi masalah disetiap daerah dan itu menjadi salah satu bukti konkret bahwa masih ada kelemahan dalam sistem yang perlu dibenahi.

"Temuan BPK masih ada tiap tahun kan? Itu tanda dan bukti. kita tunjuk saja mana ada pemerintahan di Indonesia di pemerintahan daerah yang tidak tiap tahun ada temuan BPK," ujarnya. 

Ia juga menekankan bahwa komitmen pimpinan dan aparatur harus disertai dengan tindakan nyata untuk memperbaiki sistem. Sistem yang tertutup, pengawasan yang lemah, dan akuntabilitas yang rendah disebutnya sebagai penghalang utama dalam menciptakan sikap antikorupsi.

Dalam perubahan budaya kerja, baik di tingkat individu maupun organisasi, kata dia dibutuhkan proses dan tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat.

"Kita terus perbaiki sistem. Kita terus ciptakan kultur bekerja yang antikorupsi. Kemudian kita wujudkan organisasi yang pro antikorupsi," tegasnya.

Andi Harun juga mengungkapkan kini, Pemerintah Kota Samarinda sendiri telah masuk dalam 10 besar Nasional Pariwara Korupsi dan menjadi salah satu pemerintah daerah yang dinominasikan sebagai calon pemerintah daerah antikorupsi oleh KPK. 

"Ya, doakan saja mudah-mudahan lulus Ya, kalau saya sih tidak mau berbasa-basi. Enggak mau sekedar mengatakan bahwa kita sudah pro," ungkapnya. 

Meski demikian dirinya juga masih mengakui banyak kelemahan di tubuh pemerintahan Kota Samarinda. Kata dia, melawan korupsi masih menghadapi tantangan dan kelemahan di berbagai lini, termasuk dari dirinya sendiri sebagai pimpinan dan juga para aparatur pemerintah kota.

Ia juga sebut lebih baik mengakui kelemahan secara objektif jauh lebih produktif daripada sekedar basa-basi atau lips service yang dilakukan oleh pejabat. 

"Saya akui masih ada kelemahan. Kelemahannya mulai dari siapa? Saya juga Walikota masih punya kelemahan. Aparat kami masih punya kelemahan. Dan semakin kita melihat kelemahan kita semakin tahu caranya untuk kita atasi kelemahan itu,"

"Kita objektif melihat kelemahan itu untuk kita perbaiki di masa-masa yang akan datang," lanjutnya. 

Dirinya juga membagikan contoh-contoh kecil pencegahan korupsi yang telah diterapkan, dimulai dari lingkup terdekatnya.

Seperti pada biaya operasional dari Pemkot hanya diperbolehkan untuk urusan pemerintahan, bukan urusan keluarga pribadi.

Kemudian dirinya juga telah meminta seluruh jajaran untuk tidak melayaninya secara berlebihan, agar staf tidak terbebani dan mencari jalan pintas untuk memenuhi permintaan. Kemudian juga memangkas perjalanan dinas yang dinilai tidak berkualitas atau berdampak kecil, untuk efisiensi anggaran.

Tak hanya itu ia juga menekankan pentingnya untuk tidak flexing seperti jam tangan mahal, sebagai bentuk empati terhadap kondisi masyarakat yang kurang mampu.

"Punya saja enggak boleh fleksi, apalagi kemampuannya kurang. Ya sudah kita nikmati saja apa yang kita mampu dapatkan. Turunkan gensi, batasi keinginan yang tidak sesuai dengan kemampuan. Insyaallah kita selamat," pungkasnya. (*)