POPULER KALTIM: Kematian Janggal Pelajar SMP di Samarinda hingga Rakerda Perdana Gerindra Kaltim

“Kalau memang ada, akan kita lakukan proses penyidikan untuk mencari tahu secara persis siapa pelakunya. Insya Allah pekan ini dilakukan,” jelas  Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Hendri Umar.

Kasus ini mencuat setelah keluarga korban menemukan lebam pada jenazah serta informasi riwayat pemukulan oleh teman korban yang beredar melalui grup WhatsApp.

Dugaan penganiayaan disebut dilakukan oleh seorang teman korban pada 26 Oktober 2025.

Setelah berkumpul dan bermain dengan temannya, R mengeluh sakit kepala kepada ibunya sekitar pukul 21.00 WITA.

Namun, kondisi korban semakin memburuk hingga akhirnya meninggal dunia sekitar pukul 01.00 dini hari, 27 Oktober 2025.

Simak berita lengkapnya:

• Kejanggalan Kematian Pelajar SMP di Samarinda, Polisi Bongkar Makam untuk Autopsi Jenazah >>>
• TRC PPA Kaltim Dampingi Autopsi Remaja Pelajar di Samarinda yang Diduga Jadi Korban Penganiayaan >>>
• Polisi Usut Dugaan Penganiayaan Pelajar SMP di Samarinda, Agendakan Autopsi dan Bongkar Makam Korban >>>

2. Penurunan drastis dana transfer ke daerah (TKD)

Pendapatan transfer mengalami penurunan menjadi Rp1,36 triliun dari nilai yang diproyeksikan mencapai Rp2,25 triliun pada APBD 2026.

Hal ini menyusul kebijakan nasional adanya pemangkasan dana transfer daerah (TKD) untuk Balikpapan, yakni Rp1,05 triliun.

Termasuk dana bagi hasil pajak Rp158,92 miliar, dana bagi hasil SDA Rp767,97 miliar, dan dana alokasi umum (DAU) Rp130,17 miliar. Sehingga total penurunan Rp1,057 triliun.

Wakil Walikota Balikpapan, Bagus Susetyo mengatakan penurunan ini signifikan terbesar dalam lima tahun terakhir.

“Penurunan ini lebih besar dibandingkan pendapatan yang terjadi pada masa pandemi covid-19,” ujarnya, Jumat (21/11/2025).

Bahkan saat berlakunya Inpres 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja pelaksanaan APBD dan APBD 2025.

Selain itu, dana transfer antar daerah Rp273,68 miliar, dengan asumsi terjadi penurunan sekitar Rp100 miliar dari alokasi sebelumnya Rp 373,68 miliar.

Bagus menyebut saat ini belum terdapat informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil (DBH) 2026. Nantinya angka tersebut akan menyesuaikan kembali setelah terbit surat gubernur Kaltim.