Hak Angket DPRD Kaltim Menguat, Gubernur Rudy Mas’ud Siap Paparkan Data

“Kami Fraksi Gerindra berpihak kepada masyarakat Kaltim. Seribu persen kami berpihak,” ujarnya.

Afif menjelaskan, pembahasan internal fraksi telah dilakukan setelah aksi massa berlangsung. Pihaknya berencana menggelar rapat lanjutan pada Senin pekan depan untuk menentukan langkah politik, apakah akan mengajukan hak interpelasi terlebih dahulu atau langsung ke hak angket.

“Rencananya akan dirapatkan pada Senin mendatang. Kami akan menentukan apakah interpelasi atau langsung angket. Saya yakin fraksi lain juga sedang membahas hal yang sama,” katanya.

Ia menambahkan, keputusan fraksi akan segera diambil sebelum dibawa ke rapat paripurna hingga pembentukan panitia khusus (pansus).

Hal ini seiring dengan tuntutan masyarakat terkait anggaran pembelian mobil dinas senilai Rp8,5 miliar dan renovasi rumah dinas sebesar Rp25 miliar.

Menurutnya, hak angket tidak perlu dikhawatirkan oleh pemerintah daerah selama memiliki argumentasi yang kuat.

“Kalau pemerintah punya dasar yang kuat, tidak perlu khawatir. Proses ini bagian dari mekanisme yang sah,” ujarnya.

Afif memastikan, dalam waktu dekat akan ada keputusan resmi dari fraksinya. Ia juga meminta masyarakat bersabar menunggu proses politik yang tengah berjalan.

“Insyaallah dalam waktu dekat ada keputusan. Kami juga berharap fraksi lain segera menyampaikan sikapnya kepada publik,” tuturnya.

Serahkan Fakta Integritas

Di sisi lain, perwakilan Aliansi Rakyat Kalimantan Timur mengaku kecewa saat mendatangi Kantor DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Kamis (23/4/2026).

Mereka bermaksud menyerahkan dokumen fisik pakta integritas yang telah disepakati dalam aksi 21 April lalu. Namun, setibanya di lokasi, mereka mendapati gedung dewan dalam kondisi sepi.

Dokumen tersebut akhirnya diserahkan melalui Bagian Umum di Gedung A yang berada di samping gedung utama DPRD.

Humas Aliansi Rakyat Kalimantan Timur, Bella Monica, mengungkapkan bahwa pihaknya sempat mengalami kendala saat proses penyerahan dokumen.

“Resepsionis menyampaikan tidak ada anggota dewan di tempat. Katanya mereka sudah berangkat ke Makassar sejak kemarin sore,” ujarnya.