Stabil: Disbun Wajib Selesaikan Konflik Tenurial Sawit Tepian Langsat

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), tidak serius dalam upaya penanganan konflik sektor perkebunan di Kaltim.

Stabil: Disbun Wajib Selesaikan Konflik Tenurial Sawit Tepian Langsat
TRIBUN KALTIM/BUDI SUSILO
Para aktivis LSM Sentra Program Pemberdayaan dan Kemitraan Lingkungan wilayah Kalimantan Timur saat berada di rumah kopi Na Min Kota Balikpapan pada Selasa (13/2/2018) sore. 

Laporan wartawan Tribun Kaltim, Budi Susilo

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), tidak serius dalam upaya penanganan konflik sektor perkebunan di Kaltim. 

Sampai dengan saat ini tidak ada langkah hebat yang dilakukan Dinas perkebunan Provinsi Kaltim dalam menekan angka konflik yang terjadi di Kaltim.

Hal itu diungkapkan Koordinator Sentra Program Pemberdayaan dan Kemitraan Lingkungan (Stabil), Hery Sunaryo, kepada Tribunkaltim.co di rumah kopi Na Min, Jalan Indrakilla, Kota Balikpapan pada Selasa (13/2/2018) sore. 

Ia menjelaskan, berdasarkan topologi Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Kalimantan, konflik tenurial masyarakat dengan pemegang izin ada 201 konflik di Kalimantan.

Baca: Dapat Nomor Urut 1, Sofyan Hasdam Sebut Kerja Keras Untuk Raih Kaltim 1

Dari 201 konflik dari 28 provinsi di Indonesia, Kaltim bersanding dengan Sumatera Selatan di urutan keempat dengan jumlah 56 konflik.

Di bawah Riau dengan 36 konflik, kemudian Jambi dengan 26 konflik.

"Banyaknya konflik tenurial di Kaltim bersumber dari kasus lama yang belum diselesaikan. Kemudian muncul lagi konflik baru. Sehingga tren yang terjadi setiap tahun meningkat," tuturnya. 

Semisal, Herry mencontohkan, saat ini konflik yang terjadi di Kutai Timur antara masyarakat  kelompok tani dan PT KAN di Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon.

Halaman
1234
Penulis: Budi Susilo
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help