Hanya Dalam Waktu 3 Tahun, Karier Marsekal Hadi Melejit, Netizen Heran, Karena Dekat dengan Jokowi?

TRIBUNKALTIM.CO - Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto, menjadi calon tunggal yang diajukan Presiden Joko Widodo sebagai pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo, selaku Panglima TNI.

Presiden Jokowi menilai Hadi Tjahjanto memiliki bekal untuk membawa TNI ke arah lebih profesional.

"Saya meyakini beliau memiliki kemampuan dan kepemimpinan yang kuat dan bisa membawa TNI ke arah yang lebih profesional, sesuai dengan jati dirinya, yaitu tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional," ujar Presiden disela-sela peninjauan Jalan Tol Soreang-Pasir Koja, Kabupaten Bandung, Senin (4/12/2017).

Penunjukan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI ternyata sudah diprediksi sejak lama oleh warganet.

Baca: Cie. . . Marissa Nasution Mesra Bareng Cowok Bule Nih, Ternyata Diam-diam Lepas Masa Janda

Baca: Lihat Bill Gates, Mark Zuckerberg. JK Dorong Anak Muda Inovatif, Jangan Berharap Banyak Jadi PNS

Baca: Nah Lho, Ada Foto Ayu Ting Ting Pegang Tangan Raffi Ahmad, Ditanya Soal Ini, Jawaban Ayu. . .

Bahkan tak lama sejak Jenderal Gatot Nurmantyo bicara soal masa jabatannya jelang aksi 112 lalu, nama Hadi Tjahjanto banyak disebut netter sosok yang paling berpeluang menggantikannya.

Tiga bulan lalu, kicauan dari akun Twitter @kurawa tentang manuver Jenderal GN juga ramai dibahas warganet.

Di dalam kultwitnya ia memprediksi Hadi Tjahjanto sebagai sosok pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo.

Bahkan ia menebak, presiden sudah menyiapkan pengganti Gatot Nurmantyo sejak dua tahun lalu.

Dalam kultwitnya saat itu @kurawa mengungkapkan keheranannya atas karir Hadi Tjahjanto yang melejit hanya dalam kurun waktu 3 tahun. 

Seperti diketahui, Marsekal Hadi dalam karier militernya tidak pernah menjabat atau memimpin Kotama (Komando Utama) TNI AU, seperti Pangkoops, Pangkohanudnas, Gubernur Akademi Angkatan Udara, termasuk asisten kepala staf TNI AU.

Selepas pimpin Lanud di Malang, Hadi Tjahjanto langsung dipromosikan jadi Sekretaris Militer dan Irjen di Kementerian Pertahanan, sebelum dipilih Presiden menjadi KSAU menggantikan Marsekal Agus Supriatna.

Ini Profil Marsekal Hadi Tjahjanto

Baca: Usai Resmikan Tol, Presiden Ngopi Bareng Menteri, Nah Lho Netter Salfok Lihat Casing Ponsel Jokowi

Baca: Diduga Korupsi Dana PI Migas, Calon Wakil Bupati Ini Tenang Saja Ditahan Kejati

Baca: Wah, Makin Rame Nih, Ribut Antara Sammy Simorangkir dan Okan Cornelius, Saling Buka Aib

Marsekal Hadi Tjahjanto dipilih sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang memasuki masa pensiun.

Dilansir Wikipedia, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto lahir di Malang, Jawa Timur pada 8 November 1963.

Marsekal Hadi Tjahjanto merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Udara lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986 dan Sekolah Penerbang TNI AU 1987.

Hadi Tjahjanto saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), ia dilantik sebagai KSAU pada 18 Januari 2017.

Hadi mengawali kariernya di Skadron Udara 4 yang bermarkas di Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur.

Tugas Skadron Udara 4 adalah mengoperasikan pesawat angkut ringan untuk Operasi Dukungan Udara, SAR terbatas, dan kursus penerbang pesawat angkut.

Tugas Hadi saat itu adalah menjadi pilot pesawat angkut Cassa.

Baca: Tengah Malam Datangi Polda, Depe Bawa Bukti Video dan Berita, Laporkan Balik Petugas Transjakarta

Baca: Tanpa Valentino Rossi MotoGP Seperti Piala Dunia Tanpa Italia

Baca: Heboh Ancaman Ruben Onsu Bongkar Aib Seseorang, Netizen Langsung Kompak Tebak Sosoknya

Karier Hadi meningkat dengan cepat, pada 1996, ia menjadi Komandan Flight Ops "A" Flightlat Skuadron Udara 32 Wing 2 Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh.

Ia juga sempat menjabat sebagai Direktur Operasi dan Latihan Badan SAR Nasional 2011-2013.

Pada tahun 2013-2015, ia diberi tugas sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara.

Kemudian pada tahun 2015, Hadi kembali ke Lanud Abdurachman Saleh, Malang, sebagai Komandan Lanud.

Pada tahun yang sama, ia sempat menjabat Sekretaris Militer Presiden hingga 2016.

Baca: Apa Kabar First Travel? Lama tak Terdengar, Begini Fakta Anniesa Hasibuan 4 Bulan di Penjara

Baca: Terciduk! Ulah Senonoh Penumpang di Bus, Gerayangi Tubuh Mahasiswi dari Belakang

Baca: Dua Tahun Antre Rumah Jokowi, Uang Tanda Jadi Lunas Ternyata Rumah tak Kunjung Dibangun

Sebelum diangkat sebagai KSAU, Hadi sempat menjabat Irjen Kementerian Pertahanan RI hingga 2017.

Marsekal Hadi Tjahjanto dipilih menjadi Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantaran ia dinilai mampu dan cakap dalam memimpin institusi TNI.

"Marsekal Hadi dianggap mampu dan cakap, serta memenuhi syarat menjadi Panglima TNI sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo melalui pesan singkat, Senin (4/12/2017).

Selebihnya, lanjut Johan, hanyalah alasan bersifat normatif.

Presiden mengganti Panglima TNI lantaran Gatot akan memasuki masa pensiun pada tanggal 1 April 2018. Adapun, sejak November 2017 lalu, Gatot sudah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP).

Baca: Dikawal Ratusan Pendukung, Doddy Datangi Kejari dan Langsung Ditahan

Baca: Misteri Pembunuh Warsinah Terungkap, Ternyata Pelaku Suaminya Sendiri

Baca: Jalan 300 Meter Rusak Berlumpur, Penanganan Jalan Sebelimbingan Belum Permanen

Presiden Jokowi pun sudah mengirimkan surat usulan tersebut ke DPR RI.

Surat pengajuan tersebut diserahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Wakil Ketua DPR Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Fadli Zon, Senin (4/12/2017) pagi.

"Surat tadi saya terima dan juga diserahkan langsung kepada Plt Sekjen DPR Ibu Damayanti untuk kami proses," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Fadli menambahkan, dalam surat tersebut sekaligus disampaikan bahwa Gatot akan diberhentikan dengan hormat.

Selanjutnya, surat akan dibahas dalam rapat pimpinan DPR yang menurut rencana digelar Senin siang.

Sesuai mekanisme, surat akan terlebih dahulu dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk mengagendakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh komisi terkait, yakni Komisi I. (*)