PLTA dan Kota Baru Mandiri jadi Prioritas APBD 2020 Kaltara, Gubernur Desak DPRD Segera Bentuk AKD

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - PLTA dan Kota Baru Mandiri jadi Prioritas APBD 2020 Kaltara, Gubernur Desak DPRD Segera Bentuk AKD

Realisasi 11 program prioritas pemerintah provinsi Kalimantan Utara bergantung pada penetapan APBD 2020.

Sebab itu Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie mendesak DPRD segera menetapkan alat kelengkapan dewan (AKD).

• Ketua DPRD Kaltara Sebut APBD 2020 jadi Pekerjaan Rumah yang Besar

• Demokrat Kaltara Bakal Kumpulkan Kandidat Bakal Calon, Minta Sampaikan Visi-Misi di Depan Pengurus

• Ketua DPRD Kaltara Sebut APBD 2020 jadi PR Besar

• Komit Amankan Tahapan Pilkada 2020, Kapolda Kaltara: Ada yang Mau Rusak Situasi Saya Tindak Tegas!

Tujuannya tak lain agar usai penetapan APBD 2020, masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki mitra di komisi DPRD Kaltara.

Akhir Oktober harus sudah ada, menurut Irianto Lambrie.

"Nanti waktu menetapkan APBD 2020, masing-masing OPD sudah ada mitra di komisi DPRD, baik untuk fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran," katanya kepada Tribun.

Irianto Lambrie menjelaskan, 11 program prioritas harus dilakukan secara simultan.

Namun ada 2 program yang menjadi prioritas terdekat pemerintah, yaitu pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

"Pembangunan Kota Baru Mandiri dimulai 2020 dari APBN, tentu ada kontribusi APBD sedikit.

Kemudian investasi pembangunan PLTA, harus sinkronisasi pengawasan, konsolidasi internal dan bersama dewan," ungkapnya.