Pemkot Bontang Tertibkan Baliho Ilegal dan Kedaluwarsa, Ini Lokasi Sasaran Penertiban Reklame

pendapatan daerah.

“Inisiatif dari pemasang untuk menurunkan sendiri balihonya masih sangat rendah, harus kami yang

turunkan jika waktu tayangnya memang sudah habis. Makanya kami bersama sama Satpol

melakukan penertiban dilapangan," ujarnya.

Pantauan Tribun Kaltim, tim penertiban dibagi tiga menyusuri tiga Kecamatan

Yakni Bontang Utara, Bontang Selatan dan Bontang Barat, Kota Bontang Kalimantan Timur.

Nah, reklame yang diturunkan yakni reklame yang telah melewati masa tayang seperti terlihat pada

stiker reklame yang berstempel Bapenda

Dan beberapa reklame yang belum melapor pun diturunkan oleh tim penertiban.

Seluruh reklame spanduk maupun baliho tersebut diangkut dan dikumpulkan digudang Bapenda.

Sigit mengungkapkan, bagi pihak pihak yang merasa memasang dan memiliki spanduk tersebut dapat

melapor kebidang pelayanan pajak daerah.

“SIlahkan bagi yang ingin mengambil spanduknya bisa menghubungi bidang pajak. Dan jika ingin dipasang

kembali, maka dapat melapor dan mengikuti prosedurnya”katanya lagi.

Ia menjelaskan, reklame dibagi dalam dua kategori yakni bersifat sosial dan komersil.

Setiap reklame wajib melapor sebelum dipasang.

Prosedur pemasangan reklame diawali dengan melapor ke bagian pendaftaran pajak daerah.

“Jika sifatnya sosial, maka tidak kami kenakan tarif pajak. Sebaliknya, jika sifatnya komersil apalagi ada

sponsor didalamnya ya tetap ada perhitungan biaya reklamenya berdasarkan peraturan yang

berlaku,"pungkasnya. (m09)

Berita terkait, di Balikpapan, sebelumnya, Pemkot Balikpapan melalui Badan Pengelola

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD),

menertipkan lima reklame yang menunggak dan belum membayar pajak, Jumat (17/5/2019).

Hal ini disampaikan Sekretaris BPPDRD Kota Balikpapan, Haemusri Umar. Ia mengatakan penyisiran objek pajak reklame terus dilanjutkan.

Team BPPDR kembali menertibkan beberapa pemilik tiang reklame yang menunggak pajak.

"Jadi kita meminta Satgas lapangan untuk mengecek semua reklame di Balikpapan.

Dari Januari sampai saat ini ada tujuh titik reklame yang belum bayar pajak," kata Haemsuri.

Tujuh titik itu tersebar di wilayah Jalan MT Haryono, Jalan Syarifuddin Yoes, Jalan Sudirman dan Stalkuda.

" Alhamdulillah dari tujuh itu dua pengusaha reklame sudah bayar, sisa lima pengusaha reklame yang

belum membayar hingga saat ini," katanya.

Didalam ketentuan pajak daerah, pemerintah harus proaktif, hal ini sebagai

pengelola, Pemkot menyampaikan kepada wajib pajak, khususnya reklame untuk taat menyelesaikan

kontrak dan membayar pajak.

Meski  selama ini realisasi pendapatan asli daerah dari pajak reklame cukup menggembirakan, setelah

dilakukan sosialisasi kepada pelaku usaha reklame di Balikpapan.

Baca juga;

• Kenaikan Insentif Pegawai Pemkot Bontang Tahun Depan Bakal Serap APBD Sekitar Rp 675 Miliar

• Menikmati Bacaan Serasa di Rumah, Perpustakaan Bontang Kemas Ruang Baca Santai dengan Kursi Malas

• Reses di Bontang, Kutim, Berau, Safuad Terima Keluhan Infrastruktur, Kesehatan hingga Pendidikan