TGUPP Terus Dikritik, Anies Baswedan Akhirnya Angkat Bicara, Tugas, Hasil Kerja yang Membaik Dibeber

TRIBUNKALTIM.CO - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya angkat bicara soal Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP)  yang belakangan menjadi sorotan. 

Sebelumnya, sejumlah pihak menyoroti TGUPP di era pemerintahan Anies Baswedan, di antaranya adalah fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta.

Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta menilai, kinerja TGUPP DKI Jakarta tidak efektif.

• Gaji Staf Khusus Jokowi Rp51juta, Bandingkan dengan TGUPP Anies Baswedan, Jumlah Orangnya Beda Jauh

• Penggugat Bukan Orang Sembarangan, Anies Baswedan Terancam Kena Sanksi Ini, Gara-gara BW dan TGUPP

• Gegara Bambang Widjojanto eks Tim Hukum Prabowo-Sandi di TGUPP, Anies Baswedan Digugat OC Kaligis

• Kabar Buruk Anies Baswedan, Perbuatannya Soal TGUPP Ini Dinilai Langgar Hukum, Terancam Kena Sanksi

Fraksi Golkar juga menilai kehadiran TGUPP membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) DKI Jakarta.

Anggota Fraksi Golkar Judistira Hermawan menyampaikan hal itu dalam rapat paripurna yang dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019).

"Fraksi Partai Golkar meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tugas dan fungsi TGUPP, termasuk evaluasi jumlah anggota TGUPP yang menurut hemat kami jumlahnya terlalu banyak sehingga mengakibatkan tidak efektif dalam bekerja dan membebani APBD DKI Jakarta," ujar Judistira membacakan pandangan fraksi terhadap rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2020 dalam rapat paripurna.

Selain Golkar, Fraksi PDI-P DPRD DKI juga menyoroti TGUPP Anies Baswedan.

Anggota Fraksi PDI-P Jhonny Simanjuntak mengatakan, kehadiran TGUPP memengaruhi kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta.

"Kami meminta agar anggaran TGUPP dihapuskan (dari APBD) dan (anggarannya dialihkan) memakai dana operasional gubernur," kata Jhonny dalam rapat yang sama.

• Anggota SBY di DKI Jakarta akan Bongkar dan Hapus Anggaran TGUPP Anies Baswedan, Jadi Mirip Era Ahok

• Najwa Shihab Dapat Tepuk Tangan Ketika Cecar Ketua TGUPP, Kemunduran Transparansi Era Anies Baswedan

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ) DPRD DKI juga meminta hal yang sama dengan Fraksi PDI-P.

Fraksi PSI menilai, anggaran TGUPP harus dihapus dari APBD.

"Terkait TGUPP, belum ada laporan pertanggungjawaban kegiatan yang menuliskan keluaran atau hasil yang jelas dari kegiatan ini. Oleh sebab itu, Fraksi PSI menilai bahwa anggaran TGUPP perlu dihapus atau dikurangi," ucap Sekretaris Fraksi PSI Anthony Winza Probowo menyampaikan pandangan fraksinya dalam rapat tersebut.

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan anggaran TGUPP sebesar Rp 19,8 miliar dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI Jakarta tahun 2020.

Anggaran tersebut berada pada pos Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang merupakan mitra kerja Komisi A DPRD DKI.

Komisi A merekomendasikan anggaran TGUPP dicoret dari rancangan KUA-PPAS dan dialihkan menggunakan biaya operasional Anies Baswedan.

Sebab, TGUPP bertanggung jawab langsung kepada Anies. Komisi A juga merekomendasikan adanya evaluasi tugas pokok dan fungsi TGUPP.

Sebab, jumlah anggota dan anggaran TGUPP melonjak di era Anies Baswedan.

• Sebut TGUPP Anies Baswedan Tak Punya Manfaat Signifikan, Begini Strategi yang Disiapkan PDIP

• Tanggapi TGUPP Naik, Fraksi Nasdem Singgung Status Anies yang Jomblo, Harusnya Tak Terlalu Disoal

Padahal, anggaran TGUPP era pemerintahan sebelumnya tidak sebesar era Anies Baswedan.

Namun, anggaran itu nyatanya tetap dialokasikan dalam KUA-PPAS 2020 yang telah disepakati bersama oleh Pemprov dan DPRD DKI.

Anggaran TGUPP juga diusulkan dalam RAPBD 2020 yang disusun berdasarkan KUA-PPAS.

Anies Baswedan angkat bicara

Anies Baswedan mengatakan, TGUPP bertugas untuk mengendalikan pelaksanaan program. Anies menyampaikan itu menanggapi kritik beberapa fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap TGUPP.

"Kalau Dinas, memang mereka punya programnya, kalau ini (TGUPP) adalah pada pengendalian pelaksanaan program. Ketika pelaksanaan program itu berjalan baik, artinya fungsi-fungsi itu berjalan, karena memang ini adalah delivery unit," ujar Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Anies Baswedan mencontohkan, tugas TGUPP adalah memastikan kegiatan strategis daerah terlaksana, serapan anggaran sesuai target, dan program-program Pemprov DKI terlaksana.

"Itu adalah hasil kerja pengawasan internal monitoring program. Jadi begitu Anda melihat serapan kami terkendali dengan baik, itulah hasil kerja," kata Anies Baswedan.

Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta menilai, kinerja TGUPP DKI Jakarta tidak efektif.

Fraksi Golkar juga menilai kehadiran TGUPP membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) DKI Jakarta.

Sementara Fraksi PDI-P DKI berpandangan, kehadiran TGUPP memengaruhi kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta.

Fraksi PDI-P meminta anggaran TGUPP sebesar Rp 19,8 miliar dicoret dari RAPBD 2020 dan anggarannya dialihkan memakai dana operasional gubernur.

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI juga meminta anggaran TGUPP dihapus dari RAPBD karena tidak jelasnya laporan pertanggungjawaban TGUPP.

• Bandingkan Masa Jokowi, Ahok hingga Anies Baswedan, Fraksi PSI Ungkap Saat TGUPP Mulai Membengkak

• Bela Anies Baswedan Soal Anggaran, Ketua TGUPP Ini Diserang Ima Mahdiah dan William Aditya Sarana

• Anggaran untuk TGUPP Direncanakan Bakal Naik, Segini Gaji Para Anggotanya Sekarang

• Pemkot Surabaya Anggap Cuitan Anggota TGUPP Anies Baswedan Menyerang Risma

(*)