Inilah Alasan Walikota Lantik 116 Pejabat ASN Bontang 6 Januari, Neni Moerniaeni: PNS Harus Netral!

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Walikota Bontang Neni Moerniaeni menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara ( ASN ) wajib menjaga integritasnya di tahun politik Pilkada 2020.

Netralitas harus jadi hal yang harus dijunjung tinggi ASN.

Seorang PNS tak diperkenankan terlibat dalam politik praktis.

Apalagi menguntungkan salah satu pasangan calon yang bertarung di Pilkada.

"Netralitas ASN saya kira sudah tahu. Tak boleh politik praktis," kata Neni Moerniaeni usai melantik 116 aparatur sipil negara ( ASN ) dalam Pengukuhan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan kota Bontang.

Seperti yang dilakukan pemerintah pada Senin (6/1/2020), yang melakukan mutasi dan promosi pejabat ASN Bontang sebelum batas waktu terakhir.

BACA JUGA:

• Menteri Suharso Monoarfa Beber Agenda Lahirnya Badan Otorita Ibu Kota Negara Indonesia di Kaltim

• Masih Ada Sekolah Pinjam Kursi, Disdikpora PPU Siapkan Rp 32 Miliar Untuk Pengadaan Kursi dan Meja

• Bendera Merah Iran Berkibar setelah Jenderalnya Dibunuh, Ini Artinya, Tanda Perang dengan Amerika?

• Dua Komandan Lantamal XIII Tarakan Berganti, Ini Nama dan Jabatannya

Sesuai amanat UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Dimana UU menyebut 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon oleh KPU, kepala daerah dilarang melakukan mutasi di lingkungan pemerintahan.

Hal itu dilakukan untuk menjaga kredibilitas dan integritas ASN itu sendiri menghadapi Pilkada 2020.

"Terakhir saya melantik 6 Januari (2019), selain itu tak boleh ada pelantikan, kecuali yang sedang berlangsung asesmen dan promosi, tapi kita harus minta ijin Mendagri," bebernya.

Pemberitaan sebelumnya, Kepala Daerah Bontang diminta tidak melakukan mutasi pegawai oleh Bawaslu. Enam bulan sebelum penetapan pasangan calon (8 Juli 2020).

Baca Juga:

• Soal Tarif Retribusi Tambat, Speedboat Reguler Berhenti, Dishub Kaltara Beber Raperda Inisiatif DPRD

• Pelayaran Masih Mogok, 6 Januari Pengusaha Speedboat Rapat dengan DPRD Kaltara, Bahas Soal Ini

• Tak Ada Sosialisasi Kenaikan Tarif Tambat, Pengusaha Speedboat Sayangkan Sikap Pemprov Kaltara

• Pemprov Kalimantan Utara Terjunkan Empat Speedboat, Cara Mengurai Penumpang Tanjung Selor Tarakan

Bila diurut waktu terhitung pada Rabu (8/1/2020), walikota tidak diperkenankan melakukan mutasi pegawai sampai berakhirnya proses tahapan Pilkada Bontang 2020 dan masa jabatannya sebagai kepala daerah.

Ketua Bawaslu Bontang melalui Kordiv Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa, Aldy Artrian mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Bontang.

“Salah satunya dengan menyebarkan Surat Edaran terkait imbauan ini,” pungkasnya.

Aturan yang mengikat bagi pegawai pemerintahan, dituangkan dalam Surat Edaran Bawaslu Kota Bontang Nomor 407/K.Bawaslu Prov KI.09/PM.00.02/12/2019.

Menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor SS-2012/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2019 perihal Instruksi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2020.

Baca Juga:

• BREAKING NEWS Speedboat Reguler di Pelabuhan Tengkayu I Tarakan Mogok Beroperasi, Ini Penyebabnya

• Speedboat Reguler di Tarakan Kaltara Mogok Jalan, Penumpang Tetap Ramai Dilayani Speedboat 200 PK

• Pelayaran Masih Mogok, 6 Januari Pengusaha Speedboat Rapat dengan DPRD Kaltara, Bahas Soal Ini

Diperkuat juga berdasarkan lampiran Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupat, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Lebih lanjut, jika nantinya terbukti terjadi pelanggaran, sambung Aldy, Bawaslu Kota Bontang akan melaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Bawaslu bertugas untuk melakukan pemeriksaan, serta mengeluarkan rekomendasi.

"Rekomendasi tersebut nantinya ditindaklanjuti oleh majelis etik, penyidik KASN dan lembaga lain yang bersangkutan," ungkapnya.

Bawaslu mengimbau kepada pihak terkait untuk bersama mengoptimalkan pengawasan netralitas, pergantian pejabat dan penyalahgunaan wewenang.

Tak lain terhadap program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain.

Adapun dasar hukum terkait larangan dan sanksi melakukan mutasi jabatan menjelang Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, diantaranya:

Pasal 71 ayat (2), “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.”

Pasal 71 ayat (3), “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.”

Pasal 71 ayat (5), “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

Pasal 188, “Setiap pejabat Negara, pejabat ASN dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau dengan paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).”

BACA JUGA: 

• 3 Juara Sayembara Desain Ibu Kota Baru Bersinergi, Jadwal Pelaksanaan Konstruksi Fisik di Sepaku

• Nagara Rimba Nusa Jadi Juara I Sayembara Desain Ibu Kota Baru, Berikut Daftar Pemenang dan Desain

• Presiden Jokowi Injakkan Kaki di Desa Pemaluan Kaltim, Selamat Datang Ibu Kota Baru

(Tribunkaltim.co/Fachri)