Tanpa Verifikasi Langsung di Lapangan, Dinsos Paser Tidak Menjamin Data Warga Calon PBI Akurat

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER – Tanpa verifikasi langsung di lapangan, Dinsos Paser tidak menjamin data warga calon PBI akurat.

Supaya program Jaminan Kesehatan Daerah ( Jamkesda ) 2020 lebih akurat, Kepala Dinas Sosial ( Dinsos ) Kabupaten Paser Hairul Saleh akan meminta DPRD Paser untuk memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) bersama instansi terkait.

Hal ini penting agar bantuan pembayaran pelayanan kesehatan dari Pemerintah ini menurut Hairul Saleh, Jumat (24/1/2020), lebih tepat sasaran.

“Kita akan minta difasilitasi RDP ke Dewan, biar program Jamkesda kita lebih tepat sasaran,” kata Hairul Saleh.

BACA JUGA

Selundupkan BBM Jenis Solar, Polsek Talisayan Kabupaten Berau Ciduk Warga Sangatta

Polresta Balikpapan Siapkan 300 Personel Amankan Imlek, Ini Penjelasan Kapolresta Kombes Turmudi

Mayat Balita Ahmad Yusuf Gazali di Samarinda, Dokter Forensik tak Temukan Bekas Tulang Dipatahkan

Hadiri Sertijab Kepala RRI Samarinda, Wagub Hadi Cerita Diundang Wawancara Pukul 03.00 Pagi

Selama ini, Dinsos hanya sebatas meneruskan data warga calon Penerima Bantuan Iuran ( PBI ) jaminan kesehatan dari desa/kelurahan ke instansi terkait,

tanpa melalui verifikasi ke warga yang bersangkutan, sehingga Dinsos tidak berani menjamin akurasi datanya.

“Tanpa verifikasi data yang ada, kita tidak tahu kalau ada warga yang diusulkan sudah jadi peserta mandiri,

apalagi yang diusulkan sudah meninggal dunia, kan sayang makanya di kita harus ada tim verifikasi di lapangan,” ucapnya.

BACA JUGA

Pendaftaran PPK KPU Kukar Ditutup 24 Januari, Beberapa Kecamatan Minim Pendaftar Berikut Penyebabnya

Tahu Ada Rencana Penghapusan ASN Berstatus Tenaga Kontrak, Honorer Bontang Was-was

Parkir Kendaraan Sampai Malam di Dekat SPBU, Polres Bulungan Bakal Terapkan Denda Tilang

Warga Berau Digegerkan Temuan Mayat di Sebuah Kamar, Kondisi Sudah Kaku, Inilah Identitasnya

Begitu pula instansi penyelenggara jaminan kesehatan, kata Hairul, juga tidak memberikan data warga menerima PBI yang bersumber dari APBN dan yang dari APBD,

padahal data itu penting untuk mempermudah proses verifikasi dan pembaharuan data calon PBI setiap tahunnya.

“Kan jenis kepesertaannya macam-macam, ada yang mandiri, korporat (perusahaan), PBI pusat, PBI kabupaten dan mulai tahun ini ada PBI provinsi.

Nah kita menangani data warga calon PBI dari Pemerintah, baik pusat, provinsi dan kabupaten, tanpa data lembaga tersebut kita akan kesulitan memverifikasinya,” bebernya.

Untuk menyelesaikan hal ini, tambah Hairul, semua pihak terkait perlu duduk satu meja dan saling bersinergi untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Paser.

“Karena itu lah kita minta RDP ke Dewan, sebab tanpa diverifikasi kita berani menjamin data yang ada akurat,” tambahnya.

BACA JUGA

NEWS VIDEO Kondisi Jembatan Mangrove Penajam Rusak Parah, Tak Terawat Hingga Hampir Ambruk

BREAKING NEWS Polres Tarakan Gagalkan Peredaran Daging Ilegal Asal Malaysia Seberat 1,48 Ton

Bandara APT Pranoto Samarinda Siaga Virus Corona, Bangun Dua Posko Pemeriksaan

Ada Indikasi PAD Parkir Bocor Karena Jukir Liar, Thohari Aziz Minta Pemkot Balikpapan tak Tutup Mata

(*)