Ganjar Bayangkan Detik-Detik Jokowi Teken Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Bocorkan Alasan Presiden

TRIBUNKALTIM.CO - Ganjar Pranowo bayangkan detik-detik Jokowi teken kenaikan iuran BPJS Kesehatan, bocorkan alasan Presiden.

Keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan disoroti banyak pihak.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun mengakui keputusan menaikkan iuran di saat pandemi Virus Corona atau covid-19, tak mudah.

Diketahui, Jokowi kembali meneken kenaikan iuran BPJS Kesehatan setelah sebelumnya dibatalkan Mahkamah Agung.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengakui Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil keputusan sulit terkait kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Seperti yang diketahui, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sempat dibatalkan pada awal tahun, Jokowi akhirnya menaikkannya di tengah kondisi pandemi Virus Corona.

• Moeldoko Bocorkan Kesalahan Budi Karya Sumadi Soal Covid-19, Dampaknya Serius ke Pemerintah Jokowi

• Iuran BPJS Kesehatan Naik, Jokowi Tuai Kritik, Ali Ngabalin Bereaksi, Singgung Penderitaan Warga

• Kasus Virus Corona di Bawah Wilayah Anies Baswedan, Khofifah Pertimbangkan Opsi Ekstrem di Jatim

Ganjar Pranowo tetap memahami kebijakan yang diambil oleh Jokowi, meski diputuskan pada waktu yang dinilai kurang tepat.

Dalam tayangan Youtube KompasTV, Kamis (14/5/2020), Ganjar juga sadar buntut dari kebijakan tersebut adalah mendapatkan banyak sorotan dari masyarakat.

"Menjadi keputusan Presiden tentunya secara politik ini tidak mudah, saya yakin sekali pasti Presiden tanda tangan itu tidak mudah," ujar Ganjar.

"Karena pasti ada kontroversi dan ada protes dari masyarakat," imbuhnya

Menurut Ganjar, apa yang dilakukan oleh Jokowi terkait BPJS tentunya berdasarkan pertimbangan yang sangat matang.

"Karena pasti ada kontroversi dan ada protes dari masyarakat," imbuhnya

Menurut Ganjar, apa yang dilakukan oleh Jokowi terkait BPJS tentunya berdasarkan pertimbangan yang sangat matang.

Termasuk melihat kondisi dari BPJS itu sendiri, khususnya faktor keuangannya.

Seperti yang diketahui, BPJS mengalami defisit keuangan hingga sekitar Rp 15 triliun.

"Tetapi kalau saya bicara pertimbangannya nampaknya memang perlu suntikan anggaran yang cukup signifikan agar bisa mengcover para pasien sekaligus menyehatkan BPJS," kata Ganjar.

• CIA Beber Tuduhan Serius ke Xi Jinping, Intelejen Donald Trump Temukan Bukti Baru Kecurangan China

• Sakit Perut, Mual, Waspada Pakar di Universitas Indonesia Bongkar Gejala Baru Virus Corona Indonesia

• Jubir Luhut Pandjaitan Beber Said Didu Didudga Catut Nama Purnawirawan TNI - Polri untuk Dukungan

"Maka tindakan yang cukup berisiko sebenarnya secara politik dan sangat tidak populer ini sepertinya Presiden harus mengambil itu dan akhirnya reaksi juga luar biasa," tambahnya.

Maka dari itu, menindaklanjuti adanya kenaikan tersebut, Ganjar Pranowo tidak serta merta membiarkan adanya kenaikan tanpa adanya timbal balik yang didapat oleh masyarakat.

Ganjar Pranowo mendesak kepada pihak BPJS Kesehatan untuk bisa bekerja secara lebih profesional lagi.

Selain itu, Gubernur kelahiran Karanganyar Jawa Tengah itu meminta ada suatu terobosan positif dari BPJS Kesehatan supaya pelayanannya jauh lebih baik dan dapat dinikmati dengan mudah oleh masyarakat.

Ganjar Pranowo tidak ingin BPJS Kesehatan hanya mementingkan urusan bisnis semata.

"Tetapi sepertinya juga kita harus memaksa BPJS harus jauh lebih profesional," ungkap Ganjar.

"BPJS merubah diri, BPJS harus dikelola secara profesional dan mesti ada terobosan-terobosan, tidak bisa bisnis as usual," tegasnya.

"Dan inilah yang kemudian kita bisa dorong sehingga semuanya bisa meng-cover," pungkasnya.

Ali Mochtar Ngabalin: Jangan Dulu Kita Berprasangka Buruk

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) baru saja mengatakan bahwa Iuran BPJS akan mengalami kenaikan.

Kabar tersebut lantas membuat banyak orang memprotesnya di tengah masalah pandemi Covid-19.

Di acara Sapa Indonesia Malam Kompas TV pada Rabu (13/5/2020), Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan ( KSP), Ali Ngabalin lantas memberikan klarifikasinya.

Ali Mochtar Ngabalin menjelaskan bahwa akan ada informasi lebih lanjut terkait BPJS yang disampaikan oleh menteri.

Sehingga ia meminta agar masyarakat jangan berpikiran buruk terlebih dahulu.

"Saya ingin menyampaikan agar besok kita akan mendengarkan secara resmi pengumuman yang disamapaikan oleh Menteri Menko, ada juga BPJS supaya dari awal jangan kita dulu berprasangka buruk," ujar Ali Mochtar Ngabalin.

Ali Mochtar Ngabalin menegaskan bahwa pemerintah tidak bermaksud untuk menambah penderitaan warganya.

"Karena begini tidak ada satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menyerangsakan masyarakatnya itu menjadi poin terpenting," sambungnya.

• Blak-blakan, Tips Rocky Gerung Agar Anies Baswedan Tak Diserang Sri Mulyani dan 2 Menteri Jokowi Ini

• Muhammadiyah Telah Tetapkan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H, Kapan Jadwal Pemerintah Gelar Sidang Isbat?

• Harun Masiku Politikus PDIP yang Jadi Buronan KPK Dikabarkan Ditembak Mati, MAKI:Cara Paling Gampang

Ngabalin berjanji bahwa pemerintah lebih lanjut akan memberikan informasi detail terkait kenaikan BPJS Kesehatan tersebut.

"Itu makanya sejak awal saya katakan bahwa karena dalam hitungan yang sangat teknis terkait dengan angka InsyaAllah besok Bung Tony dan kawan-kawan atau masyarakat umum akan mendapatkan informasi yang secara sempurna.

Detail terkait dengan data, angka, dan penempatan dan kelas III tadi," ujar dia.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Akui Keputusan Sulit Jokowi soal Kenaikan BPJS, Ganjar Pranowo: Harus Dikelola secara Profesional, https://wow.tribunnews.com/2020/05/14/akui-keputusan-sulit-jokowi-soal-kenaikan-bpjs-ganjar-pranowo-harus-dikelola-secara-profesional?page=all.