Polemik Lahan Warga dan Perusahaan Tambang di Makroman Samarinda, Dinas ESDM Kaltim Angkat Suara

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Ormas LPAD KT-KU mendatangi kantor DPRD Kaltim di Kota Samarinda Kalimantan Timur pada Selasa (1/9/2020).

Mereka diajak untuk hearing bersama PT. Lana Harita Indonesia (LHI) maupun PT. Mitra Indah Lestari (MIL) terkait sengketa lahan tambang di wilayah Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. 

Dalam hearing yang digelar Selasa siang tadi, turut juga datang perwakilan dari Dinas ESDM. Kabid Minerba Dinas ESDM Kaltim Azwar Busra mengatakan PT. LHI itu telah mengikuti peraturan dari segi teknis.

Termasuk pengelolaan lahan tambang sesuai diatur oleh Kementrian ESDM. Untuk saat ini pihaknya meminta untuk segera menyelesaikan sengketa tersebut secara kekeluargaan.

• Korban Tambang Kembali Bertambah, Enam Pekerja Tertimbun Longsoran di Bangka Tengah

• Balai Gakkum KLHK Ungkap Tambang Ilegal di Bukit Soeharto, Pemodal dan Penanggung Jawab Tersangka

Jika tidak menemukan titik temunya, maka sengketa ini dilanjutkan dengan proses hukum

"Masalah teknis pertambangan itu tadi nanti kita Informasikan ke perusahaan diselesaikan dengan kekeluargaan dulu. Kalau keluargaan tidak bisa dilakukan jalur Hukum," ucap Azwar Busra.

Kasus sengketa ini bermula oleh warga yang diduga pemilik lahan bernama Alif Fernando.

Warga tersebut mengklaim tanah tersebut merupakan miliknya. Namun perusahaan itu dianggap mencaplok lahan tanpa izin.

• Pemodal dan Penanggungjawab Tambang Ilegal di Tahura Bukit Soeharto Kukar Ditangkap

• Lahan Pertanian Diserobot Perusahaan Tambang, Warga di Samarinda Adukan ke Presiden Jokowi

Sedangkan dari pihak PT. LHI mengklaim lahan tersebut merupakan milik Gasi Imran yang mengizinkan untuk menggunakan lahan tersebut dengan sistem sewa.

Kedua pihak sama-sama memiliki bukti sertifikat lahan yang memiliki kekuatan hukum.

Komisi I DPRD Kaltim Berikan Tanggapan

Hearing (rapat dengar pendapat ) Komisi I DPRD Kaltim dengan ormas LPAD KT-KU dengan PT. LHI dan PT. MIL telah usai.

Dalam hearing tersebut Komisi I DPRD Kaltim mencatat adanya dugaan lahan warga yang melaporkan Ormas tersebut.

Lahan tersebut diduga dicaplok oleh perusahaan tersebut. Sehingga Ormas tersebut melaporkan hal tersebut dan bertemu dengan DPRD untuk menemukan solusi.

Dalam penjelasannya, Ketua Komisi I DPRD Kaltim Jahidin, Selasa (1/9/2020) mengatakan pihaknya mengharapkan permasalahan ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

• Banmus DPRD Kaltim Revisi Agenda Kegiatan untuk Tingkatkan Kinerja Anggota Dewan

• Ada Syarat Standar BBM Minimal RON 91, Muncul Ide Penghapusan Bahan Bakar Pertalite dan Premium

Saat ini Komisi I membuat draft untuk membuat pernyataan pembayaran lahan kedua belah pihak.

"Tentu memohon dilakukan pembayaran dan kalau ada kesepakatan selesai dilakukan perdamaian," ucap Jahidin.

Saat ini pihaknya menunggu hasil keputusan kedua belah pihak terkait kasus sengketa lahan tersebut.

Berita sebelumnya Laskar Pertahanan Adat Dayak Kalimantan Timur-Kalimantan Utara (LPAD KT-KU) bersama PT. Lana Harita Indonesia (LHI) dan PT. Mitra Indah Lestari (MIL) diajak hearing oleh Komisi I DPRD Kaltim di Gedung E, Selasa (1/9/2020).

Ormas bersama perusahaan membahas tentang adanya sengketa lahan warga antara perusahaan tersebut.

Perwakilan direksi PT. LHI menjelaskan kronologis terjadinya sengketa tersebut. Hari Harnowo salah satu direksi PT. LHI menjelaskan tanah tersebut merupakan milik salah satu warga bernama Gasi Imran.

• PLTD Maratua Berau Belum Beroperasi Karena Terkenda Izin, Ini Langkah Ketua DPRD Kaltim

• Penyertaan Modal ke Bankaltimtara Rp 300 Miliar tak Tepat, Ini Alasan Ketua Fraksi DPRD Kaltim

• Puluhan Karyawan Demo di Kantor DPRD Kaltim, Buntut Pelabuhan Jetty Bakal Ditutup di Samboja

Warga tersebut dengan perusahaan tersebut melakukan kerjasama sewa lahan di kawasan tanah tersebut.

Kemudian PT. LHI memanggil salah satu kontraktor untuk menggarap lahan tambang tersebut. Pada awalnya tidak permasalahan ketika perusahaan mengelola lahan tersebut dijadikan lahan tambang.

Namun pada tanggal 5 Agustus 2020 pengerjaan tambang di kawasan tersebut terhenti. Ternyata ada sengketa antara pemilik lahan dengan warga lainnya.

Sekaligus permasalahan fee yang belum terbayarkan saat ini.

"Saat ini kasus sudah ditangani Polresta Samarinda. Prosesnya sangat objektif Mari kita kawal bersama. Dan alhamdulilah rekan-rekan LPAD KT untuk itu Kita juga mengawal bersama-sama," ucap Hari Harnowo.

Sebelumnya Laskar Pertahanan Adat Dayak Kalimantan Timur dan Utara mendatangi gedung DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (1/9/2020).

Mereka menuntut aspirasi terkait adanya sengketa lahan warga dengan PT. Mitra Indah Lestari (MIL) dan PT. Lana Harita Indonesia (LHI) Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan Samarinda.

• BREAKING NEWS LPAD Geruduk Gedung DPRD Kaltim, Lahan Warga Diduga Diserobot Perusahaan

• SBSI 92 dan Aliansi Kaltim Melawan Audiensi dengan Komisi I DPRD Kaltim, Ini Permintaan Mereka

Seluruh orang yang bersangkutan dipanggil di gedung E komplek perkantoran DPRD Kaltim. Mereka diundang untuk melakukan hearing dengan Komisi I DPRD Kaltim.

Puluhan orang dari jajaran direksi PT. LHI Dan PT. MIL serta pimpinan LPAD Kaltim-Tara turut hadir. Hingga berita ini diturunkan kegiatan Masih berlangsung.

Lahan Warga Diduga Diserobot

Laskar Pertahanan Adat Dayak (LPAD) Kalimantan Timur dan Utara mendatangi gedung DPRD Kaltim, Selasa (1/9/2020).

Mereka menuntut aspirasi terkait adanya sengketa lahan warga dengan PT Mitra Indah Lestari (MIL) dan PT Lana Harita Indonesia (LHI), Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Samarinda.

• LPADKT-KU Demo Soal Penyerobotan Lahan di Samarinda, Perusahaan Sebut Solusinya Penegakan Hukum

Seluruh orang yang bersangkutan dipanggil di Gedung E Komplek Perkantoran DPRD Kaltim.

Mereka diundang untuk melakukan hearing dengan Komisi I DPRD Kaltim.

Puluhan orang dari jajaran direksi PT LHI Dan PT MIL serta pimpinan LPAD Kaltim-Tara turut hadir. Hingga berita ini diturunkan kegiatan masih berlangsung. 

(TribunKaltim.co/Jino)