Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim akan Rapat Dengar Pendapat Bersama DPRD, Berikut Permintaannya

Sejumlah aktivis yang tergabung dari Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim ( Kalimantan Timur ) atau KSMKT rencananya mendatangi gedung DPRD Kaltim

Penulis: Jino Prayudi Kartono | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/JINO KARTONO
Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur yang juga dinamisator Jatam Kaltim Pradarma Rupang mengajak beberapa aktifis lainnya dalam rapat dengar pendapat Di gedung DPRD Kaltim, Kamis (17/9/2020) pagi. Mereka meminta agar Raperda RZWP3K itu dihentikan dengan alasan dapat mengganggu sistem perekonomian warga pesisir. 

Berita sebelumnya. Saat ini perkembangan tiga pansus tersebut sudah mendekati final.

Hanya saja untuk melakukan uji publik atau mendengarkan pendapat ahli itu tidak bisa langsung datang karena harus memperhatikan protokol kesehatan.

Ketua Panitia khusus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil ( Pansus RZWP3K) Sarkowi V Zahry, jelaskan pentingnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Hal itu diungkapkan Sarkowi, tak lama setelah Pansus menggelar rapat virtual bersama Kementerian Kelautan, Kemendagri, Pemprov Kalimantan Timur, dan DPR RI.

“Dari 34 provinsi itu, ada 7 yang belum selesai ( Raperda ), termasuk Kalimantan Timur. Tadi ditanyakan target Kalimantan Timur kapan, rencana paripurna juni atau juli, tapi itu bergantung dengan OPD dalam hal ini Dinas Kelautan Kalimantan Timur,” jelas Sarkowi, Selasa, (12/5/2020).

Baca Juga: Pembatasan Aktivitas Jam Malam Lantaran Pandemi Covid-19, Begini Tanggapan PHRI Samarinda

Baca Juga: Bangun Ibu Kota Negara, Penajam Paser Utara Strategis, Jadi Bahan Penelitian Universitas Pertahanan

Baca Juga: Kapal Ferry yang Tenggelam di Kutai Timur Ditarik Pemilik Kapal, Satu ABK Masih dalam Pencarian

Sarkowi menegaskan, OPD terkait harusnya menunjukan keseriusan. Harus melengkapi data, termasuk KLHS.

“KLHS sampai sekarang belum ada di kami. Jadi kami tergantung mereka, apakah mereka segera menyerahkan KLHS nya atau tidak. Itu sangat menentukan pembahasan selanjutnya, itu sudah kami minta,” jelas politisi Partai Golkar tersebut.

Selain KLHS, peta juga harus lengkap. Sarkowi khawatir ketika terjadi kekeliruan pada tahap overlay peta. Hal tersebut, dinilai dapat mengakibatkan tumpang tindih alokasi ruang.

DPRD Kaltim Sarkowi V Zahri
DPRD Kaltim Sarkowi V Zahri (TRIBUNKALTIM.CO/SAPRI MAULANA)

“Kita juga belum dengar respons pelaku di lapangan, seperti nelayan. Jangan sampai RZwp3k merugikan masyarakat pesisir,” jelasnya.

Jika sudah lengkap, Sarkowi memastikan tahapan uji publik akan digelar, agar tidak ada pihak yang dirugikan dari hasil penyusunan Raperda RZWP3K. 

(Tribunkaltim.co/Jino Prayudi Kartono dan Riduan)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved