Demo Tolak UU Omnibus Law
Massa Bergerak ke Kantor DPRD Kaltim, Aksi Lanjutan Penolakan Disahkannya UU Cipta Kerja
Massa aksi yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja, Omnibus Law terlihat sudah bergerak menuju Kantor DPRD Kaltim ( Kalimantan Timur )
Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Budi Susilo
lihat foto
M. Akbar, Humas Aliansi Mahakam mengatakan, aksi unjuk rasa kali ini menuntut pencabutan Omnibus Law yang disahkan Senin (5/10/2020).
Ia juga membeberkan alasannya demo di kawasan tersebut ketimbang di Kantor DPRD Kaltim.
Menurutnya, aksi di Kantor DPRD Kaltim ini tidak dapat menghasilkan keputusan apapun.
Bahkan ia menilai DPRD Kaltim pun tidak punya kekuatan untuk menolak UU tersebut.
"Sudah jelas yang mengesahkan Omnibus Law DPR RI dan juga itu atas permintaan Presiden Joko Widodo. Jadi jika kami aksi di DPRD provinsi sama saja bohong. Mereka tidak mungkin mencabut apa yang sudah disahkan," ucapnya.
Baca juga: Divonis Bebas, Terdakwa Tagih Utang Istri Kombes Pingsan di Ruang Sidang, Hakim Temukan Bukti Baru?
Baca juga: KISAH PILU Awalnya Hanya Benjolan Kecil di Gusi, Kini Pengaruhi Bentuk Wajah Jurni
Baca juga: Kasus Aktif Covid-19 Masih di Bawah Rata-rata Dunia, Ini Kata Jubir Satgas
Ia meminta pemerintah mendengarkan suara mahasiswa yang turun ke lapangan.
Aliansi Mahakam ini merupakan gabungan dari organisasi mahasiswa di Kaltim. Selain itu mahasiswa dari Kukar juga turut dalam aksi tersebut.
Dari pantauan TribunKaltim.co, mahasiswa berkumpul membentuk barisan melingkar di tengah simpang empat Lembuswana.
Satu per satu mahasiswa berorasi di tengah jalan. Bahkan mereka membakar ban di tiap sudut jalan.
UU Cipta Kerja Memberi Banyak Manfaat
Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja resmi disahkan menjadi Undang-undang Cipta Kerja ( UU Cipta Kerja ) melalui rapat paripurna DPR RI, Senin (5/10/2020) kemarin.
Payung hukum ini menuai banyak sekali kontroversi.
