2 Versi Pesan Berantai WhatsApp, Demo UU Cipta Kerja & Lengserkan Jokowi, Polisi Tak Tinggal Diam

2 versi pesan berantai WhatsApp, demo UU Cipta Kerja & lengserkan Jokowi, polisi tak tinggal diam

Editor: Rafan Arif Dwinanto
Surya/Ahmad Zaimul Haq
Sejumlah mahasiswa dan pelajar melakukan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Jalan Basuki Rahmat, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (8/10/2020). Buruh dan mahasiswa berkumpul untuk melakukan aksi menuju Gedung Grahadi. Surya/Ahmad Zaimul Haq 

TRIBUNKALTIM.CO - 2 versi pesan berantai WhatsApp, demo UU Cipta Kerja & lengserkan Jokowi, polisi tak tinggal diam.

Polda Metro Jaya akhirnya bereaksi mengusut muasal pesan berantai demonstrasi tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Istana Negara.

Diketahui, ada 2 versi pesan yang viral di WhatsApp, satu diantaranya mengajak berunjukrasa hingga Presiden Joko Widodo lengser.

Akhirnya polisi memastikan pesan berantai tersebut adalah hoaks.

Sebuah pesan berantai berisi ajakan untuk berdemo di Istana Merdeka, Jakarta beredar di aplikasi Whatsapp (WA) pada Senin (12/10/2020).

Dalam pesan berantai itu tertulis sikap sejumlah organisasi masyarakat (ormas) untuk menolak Undang-undang Cipta Kerja hingga melengserkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Sempat Terkepung Demonstran, Prabowo Subianto Bocorkan Dalang Asing Demo Anarkis UU Cipta Kerja

Baca juga: Cikeas - Demokrat Dicap Bandar Demo, SBY Tak Tinggal Diam: Andai Saya Punya Banyak Uang & Kemampuan

Baca juga: Lengkap, Tuntutan Demo Tolak UU Cipta Kerja GNPF Ulama, PA 212, FPI dan HRS Center, Sindir Komunis

Baca juga: Di Kaltim, Ketua DPRD Jadi Cemoohan Demonstran UU Cipta Kerja, Tak Hafal SIla 4 Pancasila: Malu Pak

Sedangkan demo akan dilaksanakan pada Selasa (13/10/2020) mulai pukul 13.00 WIB.

Senin (12/10/2020), Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sudjanan memastikan bahwa pesan itu adalah hoaks.

Sehingga kini polisi berusaha untuk mencari siapa pelaku penyebar hoaks tersebut.

"Untuk info demo sampai Jokowi lengser, itu adalah hoaks.

Dan kami sedang memburu pembuat dan penyebarnya," kata Nana di Mapolda Metro Jaya, Senin.

Nana menjelaskan, ada dua versi soal rencana demo tolak UU Cipta Kerja yang digelar Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, PA 212 dan FPI.

Ada versi yang murni menolak UU Cipta Kerja dan ada pula yang mengarah ke pelengseran Jokowi.

"Dari dua versi itu kami sudah lakukan pendalaman.

Dan satu versi yang menyebut demo sampai Jokowi lengser, adalah hoaks," kata Nana.

Menurut keterangan dari pihak GNPF, PA 212 dan ormas lainnya, mereka menamakan diri sebagai Aliansi Nasional Anti Komunis (Anak NKRI).

"Jadi demo atas nama Aliansi ini atau Anak NKRI yang benar. Demo akan dipusatkan di Istana Negara mulai pukul 13.00," ungkapnya.

Terkait demo tersebut, Nana menegaskan bahwa polisi akan bekerja sama dengan TNI untuk mengawal.

Disebutkan bahwa demonstrasi itu akan diikuti oleh sekitar 1000 orang.

Baca juga: Akhirnya SBY Respon Tuduhan Dalang Demo UU Cipta Kerja, Beber Hubungan dengan Luhut, Airlangga & BIN

"Kami bersama TNI sudah siap mengawal dan mengamankan aksi demonstrasi itu besok di sekitar Istana Negara," kata Nana.

"Dalam pemberitahuan mereka, jumlah massa aksi besok sekitar 1.000 orang. Namun, kami tidak mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan atau STTP atas rencana aksi mereka besok," jelas dia.

Nana menambahkan, jumlah personel yang akan diturunkan sesuai dengan massa yang datang.

Bagaimanapun polisi mengaku siap dengan demo yang akan digelar oleh sejumlah ormas tersebut.

"Jumlah personel yang akan kami turunkan besok, sangat dinamis, tergantung jumlah massa mereka. Artinya berapapun personel yang dibutuhkan, kami sudah siap,"ujarnya.

Berdasarkan pesan berantai yang berhasil didapatkan oleh Tribunnews.com pada Senin (12/10/2020) seruan itu diperuntukkan bagi semua kalangan masyarakat.

Baik mahasiswa, buruh, pelajar, para intelektual hingga pesantren.

Dijelaskan pula bahwa aksi unjuk rasa itu akan digelar pada Selasa (13/10/2020) mulai pukul 13.00 WIB.

Tak hanya itu, dalam undangan itu pula demo bertujuan hingga Jokowi turun dari jabatannya.

Baca juga: Blak-blakan, Prabowo Subianto Bocorkan Sikap Resmi Gerindra Soal UU Cipta Kerja, Ada Pasal Liberal

Berikut isi pesan berantai ajakan demo diduga hoaks

*Breaking News* Pernyataan Sikap Bersama FPI, GNPF Ulama, PA 212 Dan HRS Center Tentang Penolakan Terhadap UU Ciptaker

===============
*PERHATIAN PENTING*
*DAN MENDESAK*
*DIHARAP SEGENAP SELURUH RAKYAT, MAHASISWA, BURUH, PELAJAR STM, SMK, KARYAWAN, PETANI, NELAYAN, OJOL, PKL, INTELEKTUAL, ITE, PROFESIONAL, ORMAS, MAJELIS TAKLIM, PESANTREN, PADEPOKAN, SUPRANATURAL BANTEN, JABAR, JATENG, JATIM, BALI, MADURA, KALIMANTAN, SULAWESI, SUMATERA, MALUKU, PAPUA*

UNTUK BERGABUNG DALAM ACARA DEMO OMNIBUS LAW

*DEMO OMNIBUS LAW*
*DI ISTANA PRESIDEN RI*

Hari : Selasa
Tgl. : 13 Oktober 2020
Jam : 13.oo sampai Jokowi Lengser
Titik Kumpul : Istana Presiden RI
Kontak : 08 777 312 1961
Ustadz Damai Hari Lubis

Baca juga: LENGKAP Soal dan Jawaban Belajar dari Rumah TVRI Kelas 4-6 Selasa 13 Oktober: Olahraga Tradisional

Kata PA 212

Di sisi lain, Ketua Presidium Alumni Aksi Bela Islam 212, Slamet Maarif menjelaskan bahwa gabungan sejumlah ormas akan melakukan demo terkait UU Cipta Kerja.

Menurutnya, UU Cipta Kerja hanya menguntungkan para oligarki dan membuat rakyat merugi.

"Mengamati perkembangan politik, hukum, yang semakin menjauh dari cita-cita nasional sebagaimana yang tercantum dalam mukadimah UUD 1945," ujar Slamet Maarif mewakili aliansi, dalam video yang dikutip dari Wartakotalive.com, Minggu (11/10/2020).

"Kebijakan penyelengaraan negara telah mendegradasi prinsip kedaulatan rakyat dan paham negara kesejahteraan dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Slamet juga menyesalkan terkait Pilkada tetap dilaksanakan di tengah pandemi covid-19.

Baca juga: TERKUAK Hal Penting & Tujuan di Balik Hari Tanpa Bra Sedunia 13 Oktober 2020, 1 Soal Kanker Payudara

"Rezim lebih mengutamakan kepentingan geo-politik RRC dengan tetap mendatangkan tenaga asing yang berpaham komunis, tetap menggelar pilkada di tengah ancaman covid-19 demi politik dinasti.

"Di sisi lain, tindakan penyalagunakan kekuasaan, persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung," jelas Slamet.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Beredar Pesan Whatsapp Ajakan Demo dan Lengserkan Jokowi, Polisi Sebut Hoaks: Ada 2 Versi, https://wow.tribunnews.com/2020/10/13/beredar-pesan-whatsapp-ajakan-demo-dan-lengserkan-jokowi-polisi-sebut-hoaks-ada-2-versi?page=all.

Sumber: TribunWow.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved