Ketua MUI Kaltim KH Hamri Has Sayangkan Keputusan Pemerintah Pusat Soal Membubarkan FPI

Pemerintah Pusat Republik Indonesia, telah memutuskan untuk menghentikan kegiatan dan membubarkan Front Pembela Islam ( FPI )

Penulis: Muhammad Riduan | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/MUHAMMAD RIDUAN
Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur atau MUI Kaltim, K.H Hamri Has, menyayangkan atas sikap pemerintah yag melakukan pembubaran FPI. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Pusat Republik Indonesia, telah memutuskan untuk menghentikan kegiatan dan membubarkan Front Pembela Islam ( FPI ). 

Menyikapi adanya kebijakan tersebut, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur atau MUI Kaltim, K.H Hamri Has, menyayangkan atas sikap pemerintah yag melakukan pembubaran FPI.

Ia mengungkapkan, seharusnya pemerintah mampu menyelesaikan permasalahan FPI dan penyelesaiannya secara persuasif tanpa perlunya dilakukan pembubaran.

"Ya kalau itu sudah kebijakan pemerintah, mau gimana lagi, tapi saya sendiri menyangkan pembubuaran tersebut," ungkapnya saat dihubungi TribunKaltim.co, melalui sambungan telepon, Jumat (1/1/2021).

Baca juga: Tahun Baru 2021 di Tengah Pandemi Covid-19, Berikut Pandangan Sejumlah Warga Malinau

Baca juga: Instruksi Habib Rizieq Batal Dilaksanakan, Aziz Yanuar Beri Alasan Menohok Soal FPI Tak ke PTUN

Baca juga: Komisi Fatwa MUI Kaltim Ungkap Penentuan Ramadhan Perlu Perhitungan Matang

Baca juga: INILAH Hukum Makan Kelelawar dalam Islam Menurut Wakil Ketua MUI Kaltim KH Muhammad Haiban

Dilanjutkannya, bahwa FPI merupakan Organisasi yang besar di Indonesia dan telah banyak memiliki pengikut di berbagai daerah.

"Selama ini FPI kita tau juga sering membantu masyarakat, jadi kalau dibubarkan pasti ada yang setuju dan tidak setuju," ujarnya.

Selama menjabat sebagai Ketua MUI Kaltim, tidak pernah bertemu langsung dengan Ketua FPI Kaltim.

Tetapi katanya, KH Hamri Has menyebutkan bahwa MUI Kaltim selalu terbuka dengan organisasi manapun termasuk FPI.

"Walau pun tidak pernah bertemu dengan pengurusnya di sini, tapi setiap kali mengadakan kegiatan pihaknya ( FPI ) selalu memberitahu ke MUI Kaltim," pungkasnya.

Baca juga: Ketua MUI Kaltim Puji Transparansi Rekapitulasi Suara Pemilu 2019

Baca juga: Tips dan Trik Memilih Hewan Qurban Idul Adha 2019 yang Ideal Versi MUI Kaltim, Berikut Ini

Baca juga: Penghentian Kegiatan FPI, Menkopolhukam Mahfud MD: Sejak 20 Juni 2019 secara De Jure Telah Bubar

Diberitakan sebelumnya, Ketua Syuro FPI Kalimantan Timur (Kaltim) Habib Alwi Baraqbah, mengungkapkan ada suatu keanehan dan juga kejanggalan atas pembubuaran FPI tersebut.

"Menurut saya Undang-undang Ormas yang saat ini berlaku itu hampir semua tidak berlaku untuk FPI, ada apa ini?," ungkapnya saat dihubungi awak media Tribunkaltim.co, melalalui sambungan telepon, Kamis (31/12/2020).

Baca juga: 2021 Tjahjo Kumolo Larang ASN Pakai Atribut Apalagi jadi Anggota Organisasi Terlarang: PKI, HTI, FPI

Baca juga: Front Persatuan Islam Pengganti FPI HRS Enggan Buat Badan Hukum, Respon Mahfud MD Singkat: Boleh!

Baca juga: NEWS VIDEO Video Detik-Detik Papan Nama dan Spanduk FPI Diturunkan Aparat

Dilanjutkannya, bahwa FPI Kaltim telah mendapatkan arahan dari Imam besar mereka Habib Rizieq Syihab, agar tetap sabar dan terus berjuang sesuai dengan arahan.

"Ada kurang lebih 2000 orang anggota kami yang ada di kaltim. Sesuai dengan intruksi pusat meminta untuk tenang dan tidak panik dan tidak berbuat tindakan anarkis, itu sesuai arahan pusat," ujarnya.

Ia meyakini setelah dibubarkannya FPI ini, akan lahir ormas-ormas Islam baru yang niat juangnya merupakan cerminan dari FPI.

Baca juga: Maklumat Kapolri Idham Azis! Jangan Sebarluaskan Konten FPI di Media Sosial, Polisi Siap Bertindak

Baca juga: Setelah SKB Pembubaran, FPI Berganti Nama Jadi Front Persatuan Islam, Aziz Yanuar: Sudah Deklarasi

Baca juga: FPI Dilarang, Masa Penahanan Habib Rizieq Diperpanjang, Pimpinan FPI Tolak Tandatangan

"Jika bubar kita bisa buat Front Pejuang Islam, Insya allah kita bangun lagi, walapun tanpa FPI kita wajib berdakwa dengan amar ma' ruf nahi munkar, sebab itu hak semua umat Islam. Bukan hanya FPI aja," sebutnya.

Menanggapi khasus yang menimpa imam besar mereka, Habib Alwi, menyebut merupakan intimidasi ulama yang sangat jelas, bukan murni penegakan hukum.

"Bagaimana khasus demi kahsus yang di alami HRS secara akal sehat merupakan intimidasi ulama yang sangat jelas. Bukan murni penegakan hukum. Lantaran ada unsur politik, dan berbagai macam unsur lainnya," imbuhnya.

(TribunKaltim.co/M Riduan)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved