Kisruh Partai Demokrat

Moeldoko Dalam Bahaya Jika SBY Sukses Lobi Jokowi, Motif Ambil Alih Demokrat Bukan Jadi Capres 2024

Moeldoko dalam bahaya jika SBY sukses lobi Jokowi, motif ambil alih Partai Demokrat bukan jadi Capres 2024

Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Muhammad Fachri Ramadhani
Instagram dr_moeldoko
Moeldoko saat mendampingi Presiden Jokowi. Manuver Moeldoko di KLB Partai Demokrat disebut bukan sikap Negarawan, pengamat: Jokowi tidak bisa mendiamkan, harus merespon. 

TRIBUNKALTIM.CO - Moeldoko dalam bahaya jika SBY sukses lobi Jokowi, motif ambil alih Partai Demokrat bukan jadi Capres 2024.

Kongres Luar Biasa ( KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang masih jadi perbincangan.

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko terpilih sebagai Ketum Partai Demokrat dalam KLB tersebut.

Beberapa pakar politik pun menganalisa kisruh di tubuh partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) tersebut.

Bahkan, Moeldoko berpotensi terdepak apabila Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) bisa bersepakat dengan Presiden Joko Widodo ( Jokowi).

Pengamat politik Hendri Susilo mengatakan bahwa Moeldoko bisa saja ditendang dari kabinet jika Presiden Joko Widodo ( Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) melakukan kesepakatan.

Baca juga: Hari Ini Demokrat Kaltim ke Polda Laporkan 7 Anggota Ikut KLB di Sumut, Diduga Palsukan Tanda Tangan

Baca juga: Ketua DPD Demokrat Kaltim Syaharie Jaang, Tiada Paksaan Dukung AHY Saat Kongres Kelima Tahun Lalu

Kisruh di tubuh Partai Demokrat kini kian memanas.

Pengamat menilai Moeldoko yang berani menerima jabatan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, hanya mempunyai tujuan untuk jangka pendek dalam karier politiknya.

Kepala Staf Presiden ( KSP) Moeldoko telah dipilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa ( KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Jumat (5/3/2021).

Moeldoko terpilih melalui suara terbanyak dengan mengalahkan kandidat lainnya yakni Marzuki Alie.

Pengamat Politik dari Lembaga Survei KedaiKopi, Hendri Satrio menilai, kisruh yang terjadi di Partai Demokrat hanya bertujuan untuk jangka pendek.

“Jadi dalam sebuah negara ya memang partai politiknya berperan dalam perebutan kekuasaan."

"Maka akan sering terjadi upaya perebutan kekuasaan melalui partai politik atau skenario penguatan kekuasaan melalui parpol,” terang Hendri saat diwawancara Jurnalis KompasTV Maharani, Minggu (7/3/2021).

“Di Australia pernah terjadi."

"Saat kepemimpinan berlangsung kemudian diubah ketua parpol yang merupakan perdana menteri."

"Akhirnya terjadi pergantian kekuasaan parpol.” tambahnya.

Namun ia menilai, untuk kasus di Partai Demokrat ini berbeda karena ada nama besar Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY).

“Tapi apa yang terjadi pada Demokrat agak spesial menurut saya."

"Ini karena persepsi publik melalui lembaga survei lain sepakat, bahwa Demokrat adalah SBY, SBY adalah Demokrat.”

“Jadi saat orang lain akan men-takeover Demokrat, itu menurut saya tidak ada rencana jangka panjang untuk membesarkan Demokrat, namun justru akan mengecilkan Demokrat.” jelas Hendri.

Jika benar kudeta Partai Demokrat ini untuk jangka pendek, lalu apa tujuan Moeldoko mau menerima jabatan sebagai ketua umum?

Tentunya apabila menjadi ketua umum di salah satu partai terbesar di Indonesia, ada peluang untuk maju di Pilpres 2024.

Hendri mengatakan tujuan Moeldoko di Partai Demokrat ialah untuk memuluskan beberapa undang-undang yang sedang diperjuangkan pemerintah atau jabatan sebagai menteri apabila terjadi reshuffle.

“Apa tujuan?

Tujuan jangka pendek yaitu untuk memperkuat koalisi atau memuluskan beberapa UU yang akan diperjuangkan pemerintah.”

Ia mengatakan Moeldoko konyol apabila mau menerima jabatan Ketum Partai Demokrat jika tidak ada garansi untuk lancarnya rencana dia ke depan.

“Moeldoko agak konyol kalau belum mendapatkan kepastian atau garansi akan mulusnya rencana dia.”

“Misal untuk SK Kumham atau bisa saja apabila ada reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Pak Jokowi, dia bisa dipilih menjadi menteri."

"Sehingga posisi dia sebagai Ketum Demokrat akan lebih solid untuk mempengaruhi DPD DPC Demokrat untuk mendukung dirinya,” paparnya.

Hendri juga mengingatkan, Moeldoko bisa saja ditendang dari pemerintahan apabila skenario ini gagal terwujud.

Baca juga: KLB Cuma Pembuka, Ferdinand Hutahaean Ungkap Gong Perang Sesungguhnya dalam Konflik Partai Demokrat

“Nah skenario ini bisa bubar total bila ada kesepakatan politik antara SBY dan Jokowi yang mengatakan SBY atau Partai Demokrat dengan Ketum AHY akan mendukung pemerintahan walaupun tanpa kursi menteri.”

“Kalau kesepakatan terjadi maka Demokrat akan kembali ke SBY dan karier politik Pak Moeldoko juga akan selesai.”

“Jadi kalau ada reshuffle bukan diangkat jadi menteri tapi justru akan dikeluarkan dari kabinet,” pungkas Hendri.

Bukan Capres 2024

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mendug Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko hanya tumbal dalam upaya pembelahan Partai Demokrat.

Sebab, menurut dia, sangat aneh jika Moeldoko bersikap sembrono hendak maju di Pilpres 2024 namun dengan cara membajak partai lain.

Pasalnya hal itu akan meninggalkan citra negatif bagi Moeldoko dan hal itu tentunya tak baik bagi mantan Panglima TNI itu jika hendak menjadi calon presiden di pemilu mendatang.

“Jika pengambilalihan secara paksa Partai Demokrat adalah ambisi pribadi Moeldoko yang katanya ingin maju sebagai Capres 2024, maka tindakan ini adalah kebodohan dan bunuh diri,” kata Pangi saat dihubungi, Senin (8/3/2021).

Pangi menuturkan langkah politik yang dilakukan Moeldoko dengan membajak Partai Demokrat memang seolah membuka jalan bagi ambisinya.

Baca juga: Andi Mallarangeng Seret Jokowi di Konflik Demokrat, Ali Ngabalin tak Terima, tak Bisa Urus Konflik

Namun secara bersamaan, citra negatif juga mencoreng muka Moeldoko lantaran dianggap telah melakukan tindakan yang tidak bermoral serta membahayakan demokrasi.

Karena itu, Pangi mengatakan, publik harus mempertanyakan motif sesungguhya Moeldoko membajak Partai Demokrat.

Ia menilai sangat mungkin ada agenda politik tersembunyi dengan menjadikan Moeldoko sebagai pion untuk membajak Partai Demokrat.

Terlebih, kata Pangi, Moeldoko merepresentasikan diri sebagai pejabat di lingkaran Istana Kepresidenan.

Selain itu, menurut Pangi, kecil kemungkinan Partai Demokrat akan meraup suara yang banyak di bawah kepemimpinan Moeldoko.

Sebab partai tersebut sudah identik dengan keluarga Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY).

“Jangankan untuk maju jadi calon Presiden, Partai Demokrat akan tumbang bersamaan dengan citra pemimpinnya yang terlanjur negatif di mata publik.

Jadi capres itu mimpi, kehancuran Demokrat di bawah kepemimpinan Moeldoko sudah di depan mata,” tutur Pangi.

“Oleh karena itu, kita juga layak bertanya dan patut curiga agenda apa yang sedang didesain.

Apapun agendanya kita layak curiga karena cara-cara culas sudah pasti tujuannya akan merugikan kita semua,” ucap dia.

(*)

Artikel ini telah tayang dengan judul Sebut Moeldoko akan Ditendang dari Kabinet jika Terjadi Kesepakatan Jokowi-SBY, Pengamat: Selesai, https://wow.tribunnews.com/2021/03/09/sebut-moeldoko-akan-ditendang-dari-kabinet-jika-terjadi-kesepakatan-jokowi-sby-pengamat-selesai?page=all.

Sumber: TribunWow.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved