Pembelajaran Jarak Jauh, Murid tak Berinteraksi dengan Teman Sebaya dan Guru, Tantangan Kala Pandemi

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Negara Indonesia adalah satu dari empat negara di kawasan timur Asia dan Pasifik yang belum melakukan pembelajaran tatap muka secara penuh.

Sementara 23 negara lainnya sudah menerapkan konsep pembelajaran tatap muka.

Karena itu, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menggelar pembelajaran tatap muka terbatas untuk para satuan pendidikan di Indonesia. 

Baca juga: Walikota Samarinda Andi Harun Setuju Pembelajaran Tatap Muka, Namun Ini Syaratnya

Baca juga: Ikuti Instruksi Presiden Jokowi, Pemkot Bontang Pastikan Pembelajaran Tatap Muka Digelar Juli 2021

Demikian disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim di Jakarta.

Dia mengatakan pembelajaran jarak jauh menimbulkan beberapa tantangan.

Nadiem mengungkapkan para siswa terkendala untuk berinteraksi dengan siswa lainnya.

"Satu di antara tantangan terbesar adalah murid tidak bisa ke sekolah untuk berinteraksi dengan teman-teman sebayanya dan guru mereka," ujar Nadiem melalui keterangan tertulis, Kamis (1/4/2021).

Menurut Nadiem, banyak manfaat dari pembelajaran tatap muka yang tidak bisa didapatkan dari pembelajaran jarak jauh.

Selama ini, pertimbangan utama dalam penyelenggaraan pendidikan selama pandemi Covid-19 adalah kesehatan dan keselamatan serta tumbuh kembang dan hak anak.

Baca juga: Pembelajaran Tatap Muka Digelar Juli, Balikpapan Tunggu Petunjuk Lanjutan dari Kemendikbud

"Manfaat pembelajaran tatap muka pada kenyataannya memang sulit untuk digantikan dengan pembelajaran jarak jauh," tutur Nadiem.

Mantan CEO Gojek ini mengungkapkan Indonesia adalah satu dari empat negara di kawasan timur Asia dan Pasifik yang belum melakukan pembelajaran tatap muka secara penuh, sementara 23 negara lainnya sudah.

UNICEF menyebut bahwa anak-anak yang tidak dapat mengakses sekolah secara langsung semakin tertinggal dan dampak terbesar dirasakan oleh anak-anak yang paling termarjinalisasi.

"85 persen negara di Asia Timur dan Pasifik telah melakukan pembelajaran tatap muka secara penuh. Berdasarkan kajian UNICEF, pemimpin dunia diimbau agar berupaya semaksimal mungkin agar sekolah tetap buka atau memprioritaskan agar sekolah yang masih tutup dapat dibuka kembali," ungkap Nadiem.

Seperti diketahui, Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menggelar pembelajaran tatap muka terbatas untuk para satuan pendidikan di Indonesia. 

Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan sekolah wajib menerapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas, setelah para pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah tersebut seluruhnya divaksin. 

Baca juga: Kasus Covid-19 di Kutim Melandai, Sisa Dua Kecamatan yang Masih Zona Merah

Baca juga: Persiapan Belajar Tatap Muka di Malinau, Tahap Awal Vaksinasi Covid-19 untuk Guru di Perkotaan

"Setelah pendidik dan tenaga kependidikan di dalam satu sekolah sudah divaksinasi secara lengkap. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau kantor Kemenag mewajibkan ya ya, mewajibkan satuan pendidikan tersebut menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan," ujar Nadiem dalam konferensi pers virtual, Selasa (30/3/2021).

Keputusan ini ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan.

Dan Menteri Dalam Negeri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Minta Disiapkan, Jangan Ikut-ikutan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengizinkan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada bulan Juli mendatang.

Untuk itu DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) merespon terkait kebijakan mas menteri tersebut.

Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK ketika dikonfirmasi, Rabu (31/3/2021) mengapresiasi kebijakan mantan CEO Gojek tersebut.

Baca juga: Pemkab Penajam Paser Utara Masih Larang Sekolah Tatap Muka, Bupati AGM: Demi Kebaikan Bersama

Baca juga: Mendikbud Minta Sekolah Tatap Muka, Disdik Kaltim Masih Tetap Ikuti Petunjuk Gubernur

Namun Makmur HAPK memberikan catatan khusus kepada sekolah yang ada di Kaltim.

Ia mengingatkan agar seluruh sekolah mempersiapkan protokol kesehatan dan aturan yang ketat.

"Saya kira harus dipersiapkan, jangan kita (Kaltim) ikut-ikutan," ucap Makmur HAPK.

Ia juga mengingatkan pemerintah tidak hanya fokus terhadap vaksinasi guru saja.

Pihak sekolah juga mempersiapkan batasan murid, tempat cuci tangan dan kebersihan sekolah.

"Bukan sekedar divaksin semata. Tapi sekolahnya disiapkan gak, tempat cuci tangannya, kebersihannya, macam-macam," ujarnya.

Sebelumnya Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mempersilahkan saja untuk sekolah yang ada di 10 Kabupaten Kota melakukan PTM.

Hanya saja ia menyarankan untuk sekolah tingkat TK, SD, SMP sebaiknya dilakukan ujicoba terlebih dahulu.

Namun untuk itu semua ia serahkan kepada Disdik Kabupaten/Kota untuk mengatur tata cara bagaimana PTM yang sesuai standar protokol kesehatan.

"Semua yang saya pahami disesuaikan daerah masing masing. Untuk kabupaten kota yang menangani TK SD SMP silahkan mereka uji coba dulu supaya prokes tetap terlaksana," ucapnya usai menghadiri rapat Paripurna DPRD Kaltim, Selasa (30/3/2021).

Ia mengatakan untuk tingkat SMA maupun SMK lebih mudah.

Sebab untuk mengatur murid di tingkat tersebut lebih mudah dibandingkan SMP ataupun SD.

Sebab ia yakin tingkat tersebut lebih paham prokes.

Baca juga: 30 Persen Guru Divaksin, Balikpapan Optimistis Bisa Gelar Sekolah Tatap Muka

Hanya saja ia mengimbau seluruh sekolah sebaiknya melakukan persiapan terlebih dahulu.

Mulai dari vaksinasi guru yang belum merata di Kaltim hingga sekolah yang masih rendah standar prokes untuk segera berbenah.

"Tetapi tetap saja prokes dilaksanakan dan tak boleh dibuka langsung begitu. Kita buat percobaan sekolah yang siap melaksanakan prokes," pungkas mantan anggota DPR RI ini.

Berita tentang Kaltim

Berita tentang DPRD Kaltim

Penulis Jino Prayudi Kartono | Editor: Budi Susilo