Bappenas Beber Skema Pembiayaan IKN, Suharso Monoarfa: Seperti Nyicil Mobil

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN- Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa membeberkan skema pembiayaan terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Hal tersebut disampaikannya saat meninjau Titik Nol IKN dan lokasi Istana Negara di Sepaku, Penajam Paser Utara, Senin (12/4/2021).

Suharso memastikan pembangunan Ibu Kota Negata tidak akan memberatkan ABPN dalam bentuk cashflow.

Baca Juga: Jadwal Batu Pertama Ibu Kota Negara, Menteri Suharso Monoarfa: Berharap Groundbreaking Ramadhan Ini

Baca Juga: Gubernur Kaltim Isran Noor Pastikan tak Ada Masalah Lahan di Kawasan Ibu Kota Negara

"Bahwa tetap menggunakan APBN itu iya, tapi caranyalah yang beda," ujarnya.

Pada saat yang sama, pembangunan Ibu Koya Negara juga akan memberikan kepada swasta untuk bisa bergerak.

Caranya, kata Suharso, seperti menyicil pembelian mobil.

Ketika sudah lunas, mobil tersebut akan menjadi milik pribadi.

Baca Juga: Gubernur Kaltim Isran Noor Kuliah Umum di UI: Ibu Kota Negara Wajib Identik Menjaga Lingkungan

Baca Juga: Gubernur Kaltim Isran Noor jadi Pembicara di Kampus UI, Bahas Keberlanjutan Bangun Ibu Kota Negara

Ia pun mengibaratkan seperti mobil yang digunakan oleh pejabat esselon.

Dimana pemerintah tak lagi membeli tapi hanya sewa.

Sehingga, ketika ada suatu kejadian yang tidak diinginkan, maka sebagai penyewa tinggal membicarakannya saja.

"Begitu juga ke depan, kita punya akan gedung-gedung, tapi sementara kita minta orang lain untuk bangunkan," ucap Suharso.

Dari data yang dihimpun, Bappenas mengatakan biaya pemindahan ibu kota diperkirakan mencapai Rp 485,2 triliun.

APBN diperkirakan bakal membiayai 19,2 persen pemindahan ibu kota baru yaitu Rp 93,5 triliun.

Dana dari APBN itu bakal digunakan untuk infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan Istana Negara dan bangunan strategis.

Selanjutnya untuk pembangunan rumah dinas ASN/TNI/Polri, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau dan pangkalan militer.

Baca Juga: Gagasan Pemindahan Ibu Kota Negara dan Alasan Kalimantan Timur Dipilih Dibanding Wilayah Lainnya

Baca Juga: Isu Penguasaan Lahan di Perbatasan Ibu Kota Negara, Gubernur Kaltim Isran Noor: Tanahnya Kiloan Kah?

Dana pemindahan ibu kota juga bakal menggunakan KPBU sebesar Rp 265,2 triliun atau sebanyak 54,6 persen dari total biaya pemindahan ibu kota.

Sementara Swasta mendapat porsi 26,2 persen atau Rp 127,3 triliun dalam pemindahan Ibu Kota Negara.

"Anggaran ini sensitif sekali yang oenting tidak mengganggu program yang sudah berjalan. Kita efektifkan anggaran yang tersedia," jelasnya. (*)

Berita tentang Ibu Kota Negara