Menyoal Biaya Pembangunan IKN di Kaltim, Kemenkeu: Belum Ada Kementerian yang Serahkan Aset

Sebelumya Kompas.com memberitakan, Juru Bicara Presiden RI Fadjroel Rachman mengatakan, Presiden Joko Widodo berencana menyerahkan surat presiden (surpres) terkait RUU Ibu Kota Negara (ibu kota baru) kepada DPR.

"Soal ibu kota negara itu memang presiden telah berencana menyerahkan surpres ke DPR untuk RUU IKN. Jadi dukungan dari partai tentunya diperlukan," ujar Fadjroel dalam diskusi virtual pada Sabtu (28/8/2021).

Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara tersebut menjadi salah satu agenda pertemuan Jokowi dengan petinggi tujuh partai koalisi yang salah satunya bertujuan menggalang dukungan untuk IKN.

Presiden Jokowi Diminta Pemindahan IKN Dilanjutkan

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, mulai membahas soal pembangunan IKN.

Menhan Prabowo Subianto mengatakan, pemindahan IKN dikarenakan sebuah ibu kota negara tidak boleh dijadikan satu kesatuan sebagai kota bisnis.

Baca juga: Di Forum Internasional, Anies Baswedan Bahas Nasib Jakarta Jika Ibu Kota Negara Pindah ke Kaltim

Menurutnya, ibukota negara itu lebih baik jika fokus terhadap kegiatan pemerintahan saja.

Untuk kawasan industri, bisnis dan hiburan, kawasan kota penyokong IKN pun dapat mendukung hal tersebut.

"Saya menyampaikan saran ke Presiden Jokowi, ini strategis. Kita harus ada keberanian memindahkan ibu kota. Memisahkan pusat pemerintahan dari pusat keuangan, perdagangan, dan industri," ucap Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

"Saya kira sudah disiapkan sangat matang, sudah banyak studinya dilakukan. Saya sangat mendukung dan menyarankan ke Pak Presiden, bahwa kita harus teruskan pemindahan IKN," imbuhnya lagi.

Menurutnya, dari segi keamanan, kawasan IKN sudah sangat strategis.

Apalagi didukung dengan kawasan kota penyokong yang dekat seperti Balikpapan dan Samarinda ini bisa menjadi kawasan pertahanan yang baik.

Sementara itu, usai meresmikan Tol Seksi I dan V Tol Balikpapan-Samarinda, Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan pembangunan tol tersebut dikebut.

Salah satu alasan pembangunan tol dikebut tidak hanya untuk meningkatkan infrastruktur di 10 kabupaten/kota di Kaltim, tapi pembangunan tol ini menjadi modal awal dalam menyusun pembangunan ibu kota negara (IKN) ke depannya.

Baca juga: Tower Penajam, Monasnya Ibu Kota Negara di Kaltim Belum Tentu Terwujud, Ketua DPRD PPU Beri Syarat

Menurutnya pembangunan IKN tidak hanya membangun gedung perkantoran ataupun pemerintahan saja.

Infrastruktur pendukung seperti jalan tol dan jalan umum pun juga perlu dipersiapkan dalam menyokong IKN.

Adanya infrastruktur jalan itu menjadi penting dikarenakan sebagai jalur untuk membawa logistik ke IKN.

"Tadi kami diskusi dengan Menteri PUPR dan Menhan, kira-kira di mana pelabuhan, di mana airport. Sehingga ketika kita melihat langsung di lapangan ini menjadi lebih mudah," ucapnya. (*)