Berita Samarinda Terkini

Sidang Dugaan Korupsi Mantan Dirut PT MGRM di Samarinda, Jaksa Tuntut Iwan Ratman 18 Tahun Penjara

Sidang dugaan korupsi proyek fiktif tangki timbun dan terminal BBM dengan terdakwa mantan Dirut PT MGRM Iwan Ratman memasuki agenda tuntutan, Senin

Penulis: Rita Lavenia | Editor: Mathias Masan Ola
TRIBUNKALTIM.CO/NEVRIANTO HARDI PRASETYO
Sidang kasus korupsi yang menyeret mantan Dirut PT MGRM akhirnya memasuki agenda tuntutan di PN Tindak Pidana Korupsi Samarinda, Senin (25/10/2021) lalu. TRIBUNKALTIM.CO/NEVRIANTO HARDI PRASETYO 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Sidang dugaan korupsi proyek fiktif tangki timbun dan terminal BBM dengan terdakwa mantan Dirut PT MGRM Iwan Ratman memasuki agenda tuntutan, Senin (25/10/2021) lalu.

Dalam sidang di PN Tipikor Samarinda, Hasanuddin selaku ketua majelis hakim, didampingi Arwin Kusmanta dan Suprapto sebagai hakim anggota, mendengarkan JPU Kejaksaan Tinggi atau Kejati Kaltim menuntut hukuman pidana 18 tahun penjara bagi terdakwa Iwan Ratman.

Tuntutan yang dijatuhkan JPU tersebut berdasarkan fakta serangkaian agenda sidang sebelumnya. Terdakwa Iwan Ratman dianggap terbukti bersalah dan telah melakukan tindak pidana korupsi.

"Kita menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memeriksa dan mengadili perkara ini. Terdakwa Iwan Ratman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dijatuhkan pidana 18 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara, dan terdakwa tetap ditahan di Rutan Samarinda," ucap JPU Kaltim Zaenurofiq saat dimonfirmasi ulang, Rabu (27/10/2021).

Selain itu, Zaenurofiq juga menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa denda sebesar Rp 500 juta.  Juga, ditetapkan agar terdakwa Iwan Ratman dapat membayar uang pengganti sebesar Rp 50 miliar, paling lama dalam waktu satu bulan setelah memperoleh putusan pengadilan.

Baca juga: Saksi Ahli Ungkap Rp 50 Miliar Bukan Kerugian Negara, Sidang Dugaan Korupsi PT MGRM di Kukar

Baca juga: Bupati Kukar Edi Damansyah Hadir Virtual Sidang Dugaan Korupsi Eks Dirut PT MGRM

Baca juga: Sidang Pembacaan Tanggapan Eksepsi Dugaan Korupsi MGRM Ditunda, Terdakwa Iwan Ratman Alami Vertigo

"Maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan," tegasnya.

Setelah mendengarkan tuntutan dari JPU, Ketua Majelis Hakim dengan singkat menutup dan akan kembali melanjutkan persidangan pada Kamis (28/10/2021) mendatang.

"Sidang selanjutnya masuk agenda pembelaan terdakwa atas tuntutan penuntut umum," tutup Majelis Hakim.

Diberitakan sebelumnya, terdakwa yang pernah dinobatkan sebagai TOP CEO BUMD ini diadili lantaran diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 50 miliar.

Penyelewengan itu dilakukannya dalam pengerjaan proyek fiktif pembangunan Tangki Timbun dan Terminal BBM, yang rencananya akan dibangun di Samboja, Balikpapan dan Cirebon.

Baca juga: Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi di PT MGRM, Tersangka Iwan Ratman Hadir Secara Virtual

Hal tersebut seperti yang kembali diutarakan JPU Zaenurofiq dari Kejati Kaltim, saat tengah membacakan amar tuntutannya dihadapan majelis hakim.

Dikatakannya, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi.

Dugaan korupsi ini terkait pengalihan dana sebesar Rp50 Miliar ke PT Petro TNC Internasional, dengan dalih sebagai rangka pelaksanaan perjanjian kerja sama proyek tangki timbun dan terminal BBM di Samboja, Balikpapan, dan Cirebon.

Sedangkan Iwan Ratman sendiri merupakan pemilik sekaligus pemegang saham di PT Petro TNC International.

Dari perusahaan inilah, diduga terdakwa Iwan Ratman menilap uang puluhan miliar tersebut.

Baca juga: Terjerat Kasus Korupsi, DPRD Kukar Beri Catatan Khusus Terkait Perda PT MGRM

Kerugian yang diderita negara itu, sebagaimana tertuang dari hasil Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Timur, dengan Nomor LAPKKN-74/PW.17/5/2021 tertanggal 16 April 2021.

Atas dugaan perbuatannya, Iwan pun dijerat dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved