Berita DPRD Samarinda

Tak Hanya Bangun Fisik, Komisi IV DPRD Harap Pemkot Samarinda Juga Prioritaskan Masalah Kemiskinan

Komisi IV DPRD Kota Samarinda mengharapkan prioritas Pemerintah Kota Samarinda tidak hanya dalam infrastruktur dan pembangunan fisik

Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/HANIFAN MA'RUF
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti.TRIBUNKALTIM.CO/HANIFAN MA'RUF 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA- Komisi IV DPRD Kota Samarinda mengharapkan prioritas Pemerintah Kota Samarinda tidak hanya dalam infrastruktur dan pembangunan fisik.

Ketua Komisi IV, Sri Puji Astuti mengungkapkan bahwa masalah sosial, kesehatan dan kemiskinan di Kota Samarinda juga tak luput dari perhatian pemerintah.

Ia mendorong Pemkot Samarinda bisa menanggulangi kemiskinan di Kota Tepian terlebih dampak pandemi Covid-19, yang berimbas terhadap kelangsungan ekonomi masyarakat kecil.

"Masalah sosial, kesehatan dan pendidikan tetap menjadi kewajiban Pemerintah Kota Samarinda untuk menyelesaikan masalah tersebut," ucapnya Selasa (7/12/2021).

Anggota fraksi Demokrat itu permasalahan kemiskinan tetap harus jadi prioritas program pemerintah, meskipun Pemkot juga memiliki sejumlah kegiatan program pembangunan infrastruktur yang akan direalisasikan pada tahun 2022 nanti.

Baca juga: Komisi II DPRD Kota Samarinda Nilai Pemkot Juga Harus Sediakan Tempat yang Layak Bagi PKL

Baca juga: Tinjau Kerja Sama Pemkot dan MLG, Komisi II DPRD Samarinda Inginkan Evaluasi Total

Baca juga: Komisi II DPRD Samarinda Nilai Kios Inflasi Digital Datangkan Manfaat Ekonomi

"Contohnya permasalahan kesehatan selain penanganan Covid-19, layanan kartu BPJS, KIS dan JKN tetap harus jadi prioritas," jelasnya lebih lanjut.

Terlebih pandemi Covid-19 membuat peningkatan kemiskinan di Indonesia secara umum mencapai 3 juta jiwa, tak terkecuali di Samarinda yang membuat ketua komisi IV tersebut menilai hal-hal tentang kesejahteraan masyarakat juga perlu tetap diperhatikan.

Kendati demikian, Puji mengakui keterbatasan anggaran yang dimilki oleh pemerintah, yang membuat program peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya dapat mengandalkan dana APBD.

Baca juga: Sambut Positif Kios Inflasi Digital, DPRD Samarinda Berharap Bisa Berkelanjutan

"Kalau di bidang kesejahteraan banyak yang memerlukan anggaran, namun karena APBD kita memang terbatas, salah satu cara nya kita ikut program pusat, tapi kita harus siap sumber daya manusia nya," ujar Puji. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved