Berita Nasional Terkini
Pro & Kontra Keturunan PKI Boleh Daftar TNI, Salim Said Sebut Masih Banyak yang Trauma dengan G30S
Pakar hingga menteri angkat bicara mengenai keberanian Jenderal Andika Perkasa yang menghapus syarat penerimaan TNI soal keturunan PKI
lihat foto
Bahkan, Salim Said mengatakan kalau kemungkinan masih banyak orang trauma terhadap peristiwa Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh) terutama untuk para Perwira Senior.
"Meskipun sudah sangat tua, tapi tetap masih berpikir bahaya PKI," ungkap Salim Said.
Terpisah, Mahfud MD menyebut TNI bukan instansi pertama yang mencabut larangan keturunan PKI.
Baca juga: TANPA AMPUN TNI-Polri Tembak Mati Mata-mata KKB Papua, Teroris Pantau Pos Keamanan dan Bawa Senpi
"Malah lebih dulu dong kalau instansi lain. Kan syarat-syarat misalnya ya untuk masuk mutu untuk jadi caleg, jadi kepala daerah dan semuanya kan semua sudah tidak pakai syarat-syarat itu, PNS juga sudah ndak pakai itu sudah lama," kata Mahfud MD setelah mengisi Shalat Tarawih di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM), Minggu malam (3/4/2022).
Mahfud tidak mempermasalahkan kebijakan Panglima TNI, dirinya juga menegaskan bahwa instansi pertama yang mencabut larangan itu adalah Mahkamah Konstitusi.
"Ndakpapa, jadi TNI bukan yang pertama. Malah Mahkamah Konstitusi dulu berani sekali membuat keputusan untuk jabatan politik boleh itu. Itu kan Mahkamah Konstitusi yang mulai duluan," imbuh dia.
Lebih lanjut, Mahfud MD menjelaskan dalam larangan bagi keturunan PKI menjadi prajurit TNI tidak ada aturan yang menyebut secara spesifik terkait hal itu.
"Itu kebijakan Panglima dan menurut saya memang normatifnya ndak ada kata keturunan itu," katanya.
Dia menegaskan yang perlu diperhatikan adalah saat seleksi prajurit TNI.
Baca juga: Foto Panglima TNI Gunakan Kaos Berlogo PKI Tersebar Melalui Spanduk: Berkaitan dengan Pilpres 2024?
Calon prajurit TNI harus memiliki ideologi Pancasila, seleksi tidak berdasarkan keturunan.
"Kalau bukan keturunan PKI, kalau ideologinya PKI ya jangan diterima dalam seleksi itu. Karena kita sudah menganggap PKI partai terlarang, komunisme tidak boleh menjadi dasar ideologi kita. Saya kira normatifnya begitu," jelas dia.
"Sekarang kita kan sudah bersatu semua, mari kita pilih orangnya," imbuh Mahfud MD.
Untuk memilah calon prajurit TNI, Mahfud MD menjelaskan bahwa TNI memiliki alat yang dapat melihat kecenderungan calon dan alat tersebut telah teruji secara ilmiah.
"Nanti kan ada, TNI itu hebat loh punya alat tes untuk tahu kecenderungan orang itu ke mana itu ada alatnya dan itu ilmiah gitu melalui uji coba yang lama," ungkap dia. (*)
Berita Nasional Terkini Lainnya
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
