Breaking News

Berita Nasional Terkini

Tahun 2023 Belanja Negara Dipatok Rp 977,1 T buat IKN hingga Pemilu, 7 Prioritas Belanja Nasional

Tahun 2023 belanja negara dipatok Rp 977,1 triliun buat Ibu Kota Negara hingga Pemilu. Berikut daftar 7 prioritasnya.

Editor: Amalia Husnul A
Dok DPR
Peta Rencana Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, sesuai Lampiran I RUU IKN yang telah disahkan bersama oleh pemerintah dan DPR pada 18 Januari 2022. Tahun 2023 belanja negara dipatok Rp 977,1 triliun buat Ibu Kota Negara hingga Pemilu. Berikut daftar 7 prioritasnya. 

TRIBUNKALTIM.CO - Untuk tahun 2023 mendatang, Pemerintah telah mematok pagu indikatif belanja negara sebesar Rp 977, 1 triliun.

Pagu indikatif belanja negara tahun 2023 ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yakni Rp 910 triliun. 

Peningkatan jumlah belanja negara sekitar 3,20 persen dari target APBN tahun 2022 sebesar Rp 945,8 triliun.

Besaran nilai pagu indikatif belanja negara tersebut tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

Apa saja prioritas nasional belanja

Pemerintah mematok pagu indikatif untuk belanja negara sebesar Rp 977,1 triliun.

Pagu indikatif ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, yakni Rp 910 triliun.

Jumlah itu juga meningkat sekitar 3,20 persen dari target APBN tahun 2022 sebesar Rp 945,8 triliun.

Baca juga: Masyarakat Adat Paser Balik Ajukan Gugatan UU IKN ke Mahkamah Konstitusi

Apa saja prioritas belanja nasional di tahun 2023 mendatang?

Simak selengkapnya di artikel ini.

Besaran belanja nasional ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2022 di Jakarta, Kamis (28/4/2022).

"Pagu indikatif totalnya adalah 2023 untuk total belanja K/L Rp 977,1 triliun, terdiri atas rupiah murni Rp 814,1 triliun dan non rupiah murni Rp 163 triliun," kata Suahasil dalam Musrenbangnas 2022 seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Secara rinci, pagu ini juga dialokasikan untuk pembangunan Ibu Kota Negara ( IKN ) dan Pemilu tahun 2024.

Alokasi ini masuk dalam belanja non operasional, yakni untuk IKN Rp 27,6 triliun, persiapan pemilu Rp 19,5 triliun, dan prioritas lainnya Rp 610,6 triliun.

Sementara itu, anggaran operasional dipatok Rp 319,4 triliun.

Pagu ini diarahkan untuk mendukung konsolidasi fiskal dengan defisit di bawah 3 persen tahun depan.

Baca juga: Pemindahan IKN dan Warga Paser Balik yang Terabaikan, AMAN: Perlindungan atas Hak Hutan Adat Minim

"Dalam mempertajam (belanja), kita memperhatikan anggaran untuk IKN, kita pertajam untuk persiapan pemilu, dan untuk prioritas lainnya termasuk penyelesaian pembangunan infrastruktur tahun 2023-2024," ucap dia.

Adapun defisit fiskal pada tahun depan dipatok dalam rentang 2,81 persen - 9,95 persen dari Produk Domestik Bruto ( PDB ).

Dengan demikian, belanja pemerintah akan dipertajam menjadi lebih fleksibel, produktif, efektif, efisien, dan antisipatif merespons dinamika perekonomian.

Di sisi lain, pagu tetap diarahkan mendorong pemulihan ekonomi.

"Di 2023 kita arahkan defisit APBN kembali di bawah 3 persen dari PDB. Hal ini untuk meningkatkan, menjamin kredibilitas Indonesia dalam konteks ekonomi makro dan dalam konteks kesehatan fiskal," tandasnya.

Daftar Prioritas Belanja Nasional

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan telah menyediakan alokasi anggaran untuk belanja prioritas kementerian/lembaga hingga 2023.

Salah satunya adalah belanja untuk proyek Ibu Kota Negara ( IKN ) Nusantara.

Baca juga: Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN di Kaltim Mulai Dibangun Tahun Depan, Gunakan Dana APBN Rp 30 T

"Mendukung tahapan pemilu 2024, pembangunan Ibu Kota Negara, dan dukungan terhadap pelaksanaan project-project utama.

Alokasi pendanaan prioritas nasional tetap diupayakan tetap proposional dengan memperhatikan proyek pembangunan.

Penyusunan belanja kementerian/lembaga (K/L) 2023, cenderung atau dioptimalkan untuk penuntasan infrastruktur dan konektivitas sehingga tidak ada proyek-proyek yang terlantar 2024," kata dia secara daring dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat, Kamis (21/4/2022) lalu seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com

Di dalam data yang dipaparkan Suharso, terdapat 7 prioritas nasional belanja yang dialokasikan pada 2023.

Tujuh prioritas nasional belanja negara tahun 2023

Prioritas pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.

Prioritas kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Prioritas ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing,

Prioritas keempat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,

Prioritas kelima memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Prioritas keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Prioritas ketujuh, memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik.

"Untuk masing-masing prioritas nasional, alokasi itu adalah prioritas nasional Rp 28,7 triliun,

prioritas nasional kedua Rp 39,2 triliun,

prioritas nasional ketiga dengan penekanan bantuan sosial, pemerataan pendidikan berkualitas, akses dan mutu kesehatan, pendidikan keterampilan dan vokasi senilai Rp 223,8 triliun," sebutnya.

"Prioritas nasional keempat Rp 5,6 triliun,

prioritas nasional kelima penekanan pada infrastruktur, konektivitas, dan sumber daya air Rp 97 triliun,

prioritas nasional keenam Rp 11 triliun, dan prioritas nasional ketujuh dengan penekanan pemilu sebesar Rp 62 triliun," lanjut dia.

Suharso bilang, alokasi prioritas nasional tersebut hanya bersifat sementara, belum mencakup belanja kementerian/lembaga.

Sementara untuk pembangunan IKN Nusantara pada 2023, disiapkan anggaran yang difokuskan kepada pembangunan jalan, terutama jalan utama serta jalan tol.

Termasuk jalan logistik.

"Infrastruktur dasar pemukiman air minum, pengolahan limbah dan sampah, penyiapan lahan, pembangunan gedung pemerintahan dan penyediaan perumahan, infrastruktur sumber daya air, infrastruktur pertahanan dan keamanan, konservasi dan restorasi hutan, penunjang kegiatan masyarakat, dan fasilitas masyarakat dan aset lingkungan," ujarnya.

Baca juga: Walhi: Pemindahan IKN bisa Tambah Problematika Baru, Singgung Lubang Tambang hingga Teluk Balikpapan

(*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved