Harga TBS Anjlok, Apkasindo Kaltim Bakal Lakukan Aksi Damai di Titik Nol IKN Nusantara

"Hrusnya sudah ada surat teguran yang dilayangkan ke pabrik-pabrik yang tidak mematuhi regulasi harga sawit, namun nyatanya sampai sekarang itu belum dilakukan, walau sudah ada imbauan dari Gubernur Kaltim," jelasnya.

Berdasar dari pantauan Apkasindo Kaltim, semua pabrik kelapa sawit yang beroperasi di Kalimantan Timur belum ada yang mengikuti harga penetapan pemerintah.

"Masih dibawah Rp 3.000, itu semua PKS diluar loading ramp. Ada yang sudah Rp 2.200, ada juga yang Rp 1.800 per kilogramnya. Jadi bervariasi, seharusnya mengikuti harga yang telah ditetapkan," tandas Siahaan.

Hal senada juga dikatakan koordinator aksi damai wilayah Kabupaten Paser, Arbani menyebutkan akan ada perwakilan dari tiap wilayah.

"Rencananya kita ada perwakilan dari Paser, PPU, Kutim, bahkan ada yang dari Berau. Namun kita masih melihat situasi juga, apalagi banyaknya intervensi keamanan yang menolak adanya kegiatan di IKN," jelasnya.

Aksi damai yang akan dilakukan merupakan bentuk protes terhadap turunnya harga sawit yang kian anjlok.

Sejak dikeluarkannya larangan ekspor CPO, kata Arbani pihak perusahaan membeli hasil panen sawit petani dengan murah yang jauh dari ketetapan harga pemerintah.

"Bahkan sebagian tutup tidak menerima buah petani, kalau yang tutup itu terkhusus di Paser ada sekitar 5 pabrik, kalau di wilayah PPU maupun kabupaten/kota lainnya saya belum tau," tambah Arbani.

Lebih lanjut dikatakan, larangan ekspor CPO tersebut juga ikut sangat merugikan para petani sawit, terkhusus untuk wilayah Kabupaten Paser.

"Harga TBS yang dibeli oleh perusahaan juga bervariatif, mulai dari Rp 1.800 hingga Rp 2.200. Sedangkan harga yang ditetapkan pemerintah yang harusnya wajib dibeli oleh PKS paling rendah sebesar Rp 3.000, tapi itupun tidak dipatuhi semenjak keluarnya larangan ekspor oleh pemerintah," urai Arbani.

Rencananya, pihaknya juga bakal melakukan pertemuan dengan Bupati Paser dr. Fahmi Fadli untuk menyampaikan aspirasi petani sawit.

Baca juga: Diduga Melanggar Hukum, TNI AL Telah Menangkap 7 Kapal Pengangkut CPO

"Kita juga berencana akan melakukan pertemuan dengan Bupati untuk menyampaikan aspirasi kita, surat permohonan audiensi kita juga sudah masuk sejak 2 bulan yang lalu," tutup Arbani. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel