Distribusi Logistik IKN Nusantara Mulai Masif, Rumah Dinas Kapolda Bakal Jadi Lokasi Parkir Kapal

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Lalu-lintas di perairan Kalimantan Timur bakal ramai mengingat sebagian besar distribusi logistik IKN Nusantara melalui jalur laut.

Direktur Polairud Polda Kaltim Kombes Pol Donny Adityawarman menerangkan, 11 dari 18 pelabuhan dinyatakan siap untuk melabuhkan kapal logistik.

"Selebihnya masih persiapan. Insya Allah akhir Januari ada 4 pelabuhan tambahan yang siap digunakan," ucapnya.

Donny memperkirakan, barang-barang logistik mulai masif masuk ke kawasan IKN Nusantara pada awal Februari 2023.

Baca juga: Badan Siber Bangun Pusat Data di IKN Nusantara, Jaringan Tertutup dan Terenkripsi

Sehingga menurutnya, perairan Kaltim bukan tempat sepi lagi. Bahkan, kata dia, bagian belakang rumah dinas Kapolda Kaltim bukan tempat kosong.

Sebagai gambaran, rumah dinas Kapolda Kaltim yang berlokasi di Balikpapan itu bersinggungan langsung dengan perairan. Jaraknya berkisar 15-20 meter dari bibir pantai.

"Jadi rumah dinas Pak Kapolda itu jadi tempat parkirnya kapal-kapal yang bersandar, menunggu antrean," ucapnya.

Masifnya mobilitas itu, kata Donny, ibarat Semanggi yang dipindahkan ke Kalimantan Timur. Bedanya dalam hal ini terjadi di perairan.

Sehingga disaat yang bersamaan, menjadi kewaspadaan bagi Ditpolairud Polda Kaltim untuk mencegah hal yang tak diinginkan.

"Jangan sampai kejadian di tahun 2018 dimana kapal sandar dan mengenai pipa itu akan terjadi lagi. Artinya menghambat perjalanan pembangunan IKN," jelas Donny.

Disinggung koordinasi dengan pihak terkait, dirinya mengaku kerap membahas lalu lintas kapal itu bersama pihak KSOP. Dimana sudah dipastikan tidak akan mengganggu fasilitas nasional.

Baca juga: IKN Nusantara Jadi Pusat Saraf Kaltim, Balikpapan Otot dan Samarinda Jadi Jantung

Ia membeberkan, dari satu pelabuhan bisa menampung maksimal 10 kapal. Selebihnya akan menunggu di titik yang sudah ditentukan.

"Sudah komitmen antara kami dengan KSOP. Jadi semua sudah diperhitungkan, Kami sudah memetakan mana tempat parkir dan lain sebagainya. Artinya fasilitas nasional tidak terganggu dengan aktivitas itu," tegasnya. (*)