Kurangi Angka Kemiskinan Kaltim, Isran Noor Inginkan CSR Perusahaan Fokus pada Rumah Layak Huni

Hanya bagaimana pola pengelolaan pendapatan mereka untuk kepentingan makanan yang bernutrisi yang perlu dibenahi.

Sebab masyarakat umumnya dapat memenuhi kebutuhan pangan atau makan. Di Kaltim tidak ada orang yang miskin, menurut saya.

Kalaupun ada, tidak sebanyak yang dipublikasikan media. Apalagi jika dikomparasi dengan penghasilan kontribusi PDRB Kaltim yang tinggi.

Prestasi-prestasi Kalimantan Timur juga tidak bisa disamakan dengan daerah lain.

Contoh, Provinsi Gorontalo mendapat penghargaan dari pemerintah pusat karena pertumbuhan pendapatan daerah paling tinggi. Namun skalanya kecil.

Sedangkan Kaltim sudah besar lebih dulu. Jadi berapa kali lipat pertumbuhan pendapatan di Gorontalo tidak bisa menandingi pertumbuhan pendapatan Kaltim.

Jadi, maksud saya, daerah-daerah harus ada perbedaan yang namanya semacam kebijakan pertumbuhan ekonomi Asimetris.

Sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), apakah telah merumuskan hal tersebut?

Sebenarnya saya sudah menyiapkan rumusan tersebut sejak lama. Salah satunya tentang distribusi dana transfer pusat ke daerah harusnya tidak seperti yang selama ini, pincang.

Dana yang dikelola pusat dengan yang diserahkan ke daerah terlalu jomplang.

Ada 38 provinsi, 98 kota, 414 kabupaten mengelola uang hanya 30 persen dari dana APBN.

Padahal semua kegiatan pembangunan kan di daerah. Dalam 30 persen itu juga ada dana desa. Jadi yang dikelola pemerintah daerah itu kecil.

Saya sudah sampaikan ke pusat agar formula dana APBN ke daerah diperbesar. Supaya daerah-daerah memiliki kapasitas keuangan yang memadai.

Jika daerah punya kapasitas, maka ekonomi bangsa kita akan besar. Pertumbuhan daerah-daerah akan semakin bagus.

Hanya lima sektor yang dikelola oleh pusat yakni pertahanan keamanan, peradilan, keuangan dan moneter, agama, dan kementerian luar negeri.