Kurangi Angka Kemiskinan Kaltim, Isran Noor Inginkan CSR Perusahaan Fokus pada Rumah Layak Huni

Sedangkan daerah mengelola semua sektor. Saya menyampaikan 60:40 atau 50:50. Supaya daerah punya kapasitas keuangan.

Itu merupakan formula yang paling jitu untuk memperbaiki perekonomi bangsa ini. Itu akan mengurangi kesenjangan antara Jawa dengan luar Jawa.

Bagaimana dengan progress Dana Bagi Hasil sawit?

Jadi, ada 9 daerah penghasil sawit di Indonesia. Kaltim urutan 6 se-Indonesia. Kaltim itu memproduksi kurang lebih 5 juta ton CPO.

Dana senilai Rp 4,7 trilun akan dibagi ke 9 daerah. Namun belum ada surat dari Kementerian Keuangan untuk ditransfer ke masing-masing daerah.

Kita akan perjuangan lagi. Kementerian Keuangan memungut dari nilai ekspor sawit cukup besar. Jadi ekspor dipungut dan dimasukkan di luar rekening negara.

Tapi tidak mengapa, karena itu merupakan kebijakan negara atau pemerintah pusat.

Angka DBH sawit yang ideal untuk Kaltim berapa rupiah?

Kaltim punya sumber daya alam yang sangat besar. Tidak hanya sawit. Ada minyak dan gas, batu bara, kayu dan lainnya.

Mengenai batu bara, kecil pendapatan yang diperoleh daerah. Kemudian UU Minerba, pengelolaan batu bara menjadi kewenangan pusat.

Tidak dibarengi dengan regulasi yang mengatur pengelolaan selama masa transisi atau peralihan kewenangan dari daerah ke pusat.

Akibatnya merajalela illegal mining di Kaltim. Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat, sebab mereka melihat kondisi itu sebagai peluang.

Negara yang rugi. Juga tidak ada yang mengontrol. Banyak kebocoran dalam pengelolaan sumber daya alam.

Apakah Gubernur se-Indonesia kompak untuk perjuangkannya?

Saya sudah menyampaikan kepada pemerintah pusat dalam beberapa kesempatan pertemuan. Saya tidak menyalahkan UU.

Namun faktanya karena UU terjadilah pemburukan yang memperparah aktivitas illegal mining di daerah.

Saya sebagai gubernur tidak haus kekuasaan, tapi semata-mata ini untuk memberikan manfaat yang besar bagi ekonomi bangsa kita dari sumber daya alam.

Sebenarnya pemerintah pusat harus segera membuat regulasi turunannya. PP boleh, Keppres boleh. Supaya dapat terkontrol. (Fransina Luhukay/Bagian 2/Bersambung)

BACA JUGA: Wawancara Eksklusif Gubernur Kaltim Isran Noor Bagian 1