Jumat Curhat Kapolda Kaltim di Titik Nol IKN Nusantara, Bahas Kondusifitas Jelang Pemilu 2024

TRIBUNKALTIM.CO,BALIKPAPAN- Polda Kaltim menggelar kegiatan Jumat Curhat di kawasan titik nol IKN Nusantara, Jumat (27/1/2023).

Dalam kegiatan ini dihadiri Badan Otorita, KPU Kaltim, Bawaslu Kaltim dan Disnaker termasuk para pimpinan perusahaan pekerja proyek IKN Nusantara.

Sementara Kapolda Kaltim Irjen Pol Imam Sugianto didampingi oleh sejumlah Pejabat Utama Polda Kaltim.

Topik yang dibahas beragam. Seperti diantaranya seputar menghadapi pemilihan umum, pembangunan ekonomi, hingga progres terkait pembangunan proyek IKN Nusantara.

Baca juga: Dengarkan Keluhan Warga, Jumat Curhat Polres Kutim di Coffe Time

Baca juga: Jumat Curhat Ngobras, Masyarakat Desa Tabru Paser Damai Minta Pengawalan Kepolisian

"Terkait dengan topik yang kita angkat ini adalah seputar pemilu 2024. Semoga sukses, lancar, dan tidak ada kendala,” ujarnya.

Imam meneruskan, kondusifitas terutama menjelang dan berjalannya pemilihan umum dirasa penting. Terkhususnya bagi pembangunan IKN Nusantara.

Stabilitas politik dan ketahanan, kata dia, menjadi pembahasan penting lantaran bisa berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi sejak tahun ini.

Ketua KPU Kaltim Rudiansyah melanjutkan, pihaknya akan mendata berkaitan dengan warga negara yang memiliki hak pilih pada awal Februari 2023 mendatang.

"Dalam pemilu sebelumnya bisa di akomodir, melaporkan dan melakukan pekerjaan khusus yang tidak bisa pulang ke kampung halamannya," ungkapnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Kaltim Hari Darmanto menambahkan bahwa pihaknya telah menyediakan semua saluran bagi pemilih yang berpindah domisili.

Dia berharap warga pendatang pindah menjadi warga Kaltim sehingga masuk dalam proses pendataan sampai bulan Juni.

"Atau mereka kerja sementara sampai batas pemilihan atau tidak masuk dua kategori tersebut, yaitu tidak memilih," imbuh Hari.

Baca juga: Kapolres Kutim Siap Tindaklanjuti Keluhan Warga Saat Gelar Jumat Curhat

Dia melanjutkan, sampai dengan 19 Maret 2023 diharapkan agar karyawan harus didatakan ke Bawaslu agar bisa dipetakan daftar pemilih tetap di TPS Khusus.

"TPS khusus akan menjamin hak suara kalian, karena akan terakomodir secara maksimal," tambahnya. (*)