672 Pangkalan LPG di Balikpapan Diawasi Ketat, Distribusi Wajib Tepat Sasaran

Ringkasan Berita:

• Pemkot Balikpapan memperketat pengawasan 672 pangkalan LPG 3 kg untuk memastikan distribusi tepat sasaran.
• Disdag Balikpapan menegaskan persoalan bukan pada pasokan, tetapi jalur distribusi yang rawan penyimpangan.
• Pangkalan dilarang menyalurkan LPG subsidi ke pengecer tidak resmi; pelanggaran akan ditindak sesuai aturan.

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memperketat pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kilogram di wilayahnya.

Fokus utama diarahkan pada 672 pangkalan resmi yang saat ini menjadi ujung tombak penyaluran gas bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kebijakan ini menjadi langkah antisipasi sekaligus penegasan agar LPG subsidi benar-benar sampai kepada penerima yang berhak dan tidak bocor ke pihak yang tidak seharusnya.

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Balikpapan, Haemusri Umar, menegaskan bahwa pihaknya bersama Pertamina rutin melakukan pemetaan wilayah untuk memastikan pasokan gas bersubsidi menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Baca juga: ASN Masih Akses LPG Subsidi, DPRD Balikpapan Minta Pengawasan Diperketat

“Kami bersama Pertamina rutin melakukan pemetaan wilayah untuk memastikan pasokan gas bersubsidi menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya, Senin (17/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa secara kuantitas, jumlah agen dan pangkalan LPG saat ini sudah memadai untuk memenuhi kebutuhan kota.

Tercatat ada 11 agen resmi dengan sekitar 672 pangkalan yang terdaftar menyalurkan LPG 3 kilogram hingga ke tingkat kelurahan dan RT.

Namun ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala di jalur distribusi yang membutuhkan pengawasan ekstra.

Baca juga: Pertamina Patra Niaga Sesuaikan Pasokan LPG 3 Kg ke KMP Berdasarkan Kebutuhan Lokal

Di beberapa titik, persoalan bukan terletak pada pasokan melainkan pada proses penyaluran dari pangkalan menuju masyarakat.

“Kadang persoalannya bukan di pasokan, tapi di jalur distribusi. Kami ingin setiap tabung yang keluar dari agen bisa dipastikan sampai ke penerima yang tepat,” tandas Haemusri.

Ia juga mengingatkan pangkalan agar tidak menyalurkan tabung subsidi ke pengecer tidak resmi.

Praktik tersebut dapat memicu kelangkaan buatan sekaligus menggangu tujuan utama program subsidi LPG.

Baca juga: Komisi II DPRD Balikpapan Minta Data Akurat untuk Awasi Distribusi LPG

“Gas subsidi ini hak masyarakat kecil. Kalau jalurnya disalahgunakan, kami akan tindak sesuai aturan,” pungkasnya.

Pemkot Balikpapan berharap pengawasan ketat ini memastikan distribusi LPG 3 kilogram berjalan transparan, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. (*)