Faktor Melahirkan di Luar Layanan Faskes Tinggi, Jadi Salah Satu Risiko Kematian Ibu Hamil di Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Risiko kematian ibu hamil di Kalimantan Timur diakui sudah ditekan meski ada faktor kecenderungan masih adanya ibu yang melahirkan diluar layanan fasilitas kesehatan yang dinilai tinggi.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, dr Jaya Mualimin menjelaskan jika melihat Puskesmas di Benua Etam dengan ketersediaan SPA untuk memberikan pelayanan antenatal sesuai standar pada Ibu Hamil, standar treshold 75 persen.

Jika bicara terkait kematian, kematian apa pun. Ibu, bayi dan neonatal ada sebab tidak langsung seperti pendarahan, atau kematian karena hipertensi, dan juga infeksi.

Diakuinya hal tersebut secara tidak langsung memang tak serta merta bisa dikontrol.

Baca juga: Penyebab Kematian Ibu dan Anak, Dinkes Kaltim Sebut Rendahnya Pelayanan pada Bayi Baru Lahir

Tetapi jika faktornya pendarahan, pihaknya justru telah melakukan berbagai tahapan sebelum ibu melahirkan.

"Kami ada antenatal care terpadu, kita mulai K1, K2, K3, K4, K5, sampai K6 itu ada, ini dinamakan kunjungan ke ibu hamil namanya. Kalau sampai K6 itu ibu hamil juga sudah bisa diprediksi apakah berisiko atau tidak, kalau berisiko dirujuk dan harus melahirkan di faskes," jelasnya.

Angka pada data Dinkes Kaltim sendiri antenatal care sudah cukup bagus dengan rerata 86 persen dan ini sudah tinggi.

"Tapi tidak bisa bicara kuantitas saja, meski target di tahun 2022 hanya 85 persen, realisasinya berarti kan bagus. Namun, secara kuantitas sudah tetapi kualitas belum," sambung dr Jaya.

Baca juga: Dinas PUPR Kaltim Anggarkan Rp1,2 Triliun untuk Rekontruksi 86 Kilometer Ruas Jalan di Kaltim

Penyebabnya banyak yang seharusnya dirujuk dan tidak dirumah melakukan proses persalinan.

Masyarakat bisa saja jika tidak ke Rumah Sakit atau Puskesmas menuju ke Bidan praktek swasta.

Dinkes Kaltim selalu meminta agar ibu hamil melalui proses persalinan minimal melahirkan di Puskesmas atau Bidan yang praktek swasta (masuk dalam kategori faskes).

"Kita menghendaki ibu yang memiliki risiko bisa ke faskes lengkap, tujuannya agar tidak terjadi permasalahan dalam melahirkan saat persalinan," tegasnya.

dr. Jaya sendiri juga menerangkan, dari hasil laporan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Kaltim, Persalinan di fasilitas kesehatan (PF) sebesar 94.86 persen.

Baca juga: Dinkes Kaltim Tegaskan Deteksi Dini DBD Melalui Rapid Test Sangat Penting Percepat Proses Penanganan

Artinya masyarakat memilih persalinan di fasilitas kesehatan sudah cukup tinggi yaitu 94,86 persen.

Namun masih ada persalinan diluar fasilitas kesehatan sebesar 5,14 persen yang berarti masih terjadi persalinan di bantu oleh dukun, tercatat 580 persalinan dari 61.723 total persalinan.

"Sudah cukup tinggi, tapi jangan melihat persentase itu, masih ada masyarakat yang melahirkan diluar faskes, itu cukup tinggi, kami meminta seluruhnya 100 persen karena sebenarnya itu harus," tukasnya.

Yang perlu disorot 5,14 persen masih melahirkan dibantu dukun dan menjadi PR bagi pihaknya.

Meski, ada juga dibantu tenaga kesehatan tetapi bukan di pelayanan faskes.

Baca juga: Menteri LHK Luncurkan Penyelesaian Tata Batas Menuju Kawasan Hutan, Ini Luasan di Kaltim dan Kaltara

Misal di kampung masyarakat memanggil bidan ke rumah, yang sebetulnya tidak boleh dilakukan, karena dirumah tidak dilengkapi sarana dan prasarana yang kompeten.

"Banyak faktor sebetulnya, tidak hanya penyebab langsungnya, yang memang jadi program kita, dari data capaian kita cukup bagus, nah mengapa masih ada kematian, berarti ada faktor lainnya," tandas dr. Jaya.

Lebih lanjut, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan namun tidak di fasilitas kesehatan juga tercatat pihaknya sebanyak 676 persalinan dari 61.723 total persalinan.

"Hal ini tentu saja berisiko terhadap kematian ibu maupun bayi baru lahir (neonatal). Ini bisa dilihat dari tempat kematian ibu masih ada kematian di rumah 9 persen, jalan 3,9 persen, meskipun sebagian besar kematian masih terdapat di Rumah Sakit dengan 80,5 persen dan di Puskesmas 5,2 persen," tuturnya.

dr. Jaya turut menjelaskan, umur ibu saat meninggal di rentang 20-34 tahun, terbanyak 51.2 persen.

Baca juga: Pendaftaran Beasiswa Kaltim Tuntas Dimulai Februari, Pemprov Kaltim Siapkan 40 Ribu Kuota

Usia lebih dari 35 tahun 41.9 persen dan dibawah 19 tahun 3,5 persen.

"Karena usia hamil terbanyak pada usia 20-35 tahun, dan usia resiko tinggi saat hamil adalah lebih dari 35 tahun," ujarnya.

Dinkes Kaltim sendiri berupaya edukasi untuk pelayanan kesehatan ibu difasilitasi melalui Kelas Ibu Hamil.

Terlaporkan bahwa 91,48 persen puskesmas 172 puskesmas dari 188 total puskesmas dengan >50 persen desa di wilayah kerja puskesmasnya sudah melaksanakan kelas ibu hamil.

"Jumlah ibu hamil yang ikut kelas ibu sebanyak 25.722 atau hanya 38,64 persen dari sasaran bumil dan keluarga/ suami yang ikut dalam kelas ibu tersebut hanya 2.056 orang (3 persen) saja," kata dr. Jaya.

Baca juga: OPD di Pemprov Kaltim Segera Selesaikan Lelang, Sri Wahyuni Beber Ada Enam yang Belum

39,7 persen puskesmas yang mengalami kasus kematian adalah puskesmas yang tidak berada di dalam perkotaan/kabupaten kota.

60 persen puskesmas di dalam kota yang mengalami kasus kematian, Kabupaten Kukar dengan kasus kematian terbanyak 24 kasus tahun 2022.

Zona hulu Kembang Janggut 3 dan Tabang 2 dengan kasus kematian terbanyak.

Penyebabnya masalah non medis : akses sulit terutama musim hujan (banjir) jalan putus, transportasi ke faskes berganti-ganti, sehingga proses rujukan lama.

Kematian yang terjadi dirumah 2, kematian yang terjadi dalam perjalanan baik dari rumah ke faskes pertama maupun rujukan 5.

Baca juga: Komisi II DPRD Kaltim Sidak Proyek Gedung Galeri UMKM di Balikpapan, Ini Temuannya

Bupati sendiri dikatakan cukup konsern terhadap kematian ibu, dan kadis kabupaten secara langsung melakukan zoom meeting dengan para bidan koordinator (Bikor) terkait kematian ibu.

Ketersediaan tenaga Kesehatan dalam pelayanan Kesehatan ibu dan anak masih terbatas.

Berdasar hasil monev, sufas dan pendampingan pelayanan kesehatan ibu dan anak di 3 kabupaten lokus penurunan AKI AKB yaitu Kukar, Paser dan Berau, dr. Jaya juga menyampaikan beberapa hal.

Pemenuhan pelayanan persalinan di puskesmas perawatan dengan tersedia tenaga kesehatan kompeten untuk menolong persalinan 24/7 belum terpenuhi.

Masih banyak tenaga kesehatan seperti dokter yang terpusat di tengah kota, sehingga puskesmas jauh hanya ditempatkan 1 orang dokter yang seharusnya siap 24 jam.

Baca juga: Ketum PGI Tegaskan Dukung Penuh Perpindahan IKN Nusantara di Kaltim

"Asumsi kita jika di faskes dapat dibantu tenaga kesehatan, syarat dibantu tenaga kesehatan minimal 4 tangan, boleh dokter dan bidan, bidan dan bidan, atau perawat dan bidan. Ini diberlakukan di Kaltim karena angka dokter masih minim, ada di puskesmas ada 1 dokter, tidak mungkin stand by 24 jam," sambung dr. Jaya.

Kompetensi yang sudah ditingkatkan melalui berbagai pelatihan, harus didukung dengan ketersediaan SPA-nya dan masih kurang monev secara teknis kompetensi nakes dalam layanan yang sesuai dengan SOP.

Rata-rata puskesmas dalam kota tidak melayani persalinan.

"Kota Samarinda dengan kasus kematian terbanyak kedua 13 belum melakukan kegiatan AMP di tahun 2022, terkendala biaya. Hanya melakukan 1 kali pertemuan pra-AMP dengan 1 kasus di akhir tahun, sehingga secara umum belum dapat dianalisa kematian yang terjadi di kota Samarinda," terang dr. Jaya.

Puskesmas dengan ketersediaan SPA untuk memberikan pelayanan antenatal sesuai standar pada ibu hamil, sesuai standar:

Baca juga: Dirbinmas Polda Kaltim Kombes Anggie Sebut Satpam Profesi Mulia

Kabupaten/Kota:

1. Balikpapan: 6 (dari 27 Puskesmas), 22,22 persen

2. Bontang: 1 (dari 6 puskesmas), 16,67 persen

3. Berau: 3 (dari 21 puskesmas), 14,29 persen

4. Kutai Barat: 2 (dari 19 puskesmas), 10,53 persen

5. Paser: 2 (dari 19 puskesmas), 10,53 persen

6. Kutai Kartanegara: 3 (dari 32 puskesmas), 9,38 persen

7. Penajam Paser Utara: 1 (dari 11 puskesmas), 9,09 persen

8. Samarinda: 2 (dari 26 puskesmas), 7,69 persen

9. Kutai Timur: 1 (dari 21 puskesmas), 4,76 persen

10. Mahulu: 0 (dari 6 puskesmas), 0 persen. (*)