Diskusi Pro Kontra Pengesahan Perda RTRW Samarinda Hadirkan Wali Kota dan Ketua Bapemperda

"Secara proses hukum sudah ada tahap-tahapnya bagaimana kalau deadlock bagaimana. Dan andaikan itu bermasalah masyarakat juga bisa judisial review," ucapnya.

Namun, ia memberikan catatan kritis bahwa seharusnya pembahasan Raperda melibatkan banyak stake holder, termasuk masyarakat yang terdampak langsung dan akademisi.

"Saya tadi mengutamakan sebenarnya partisipasi publik itu juga perlu kualitas bukan hanya sekedar ada acara-acara tapi yang diundang itu-itu aja tanpa ada pembahasan yang signifikan," katanya.

Hal itu berkaca dari dosa masa lalu. Dimana ada banyak ilegal mining dan permasalahan lain yang harus diselesaikan di RTRW. (*)