Anggota Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian Sarankan Politeknik Sendawar Kutai Barat Ditutup Saja

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR- Program pelayanan pendidikan yayasan perguruan tinggi Politeknik Sendawar di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), makin terkatung-katung bahkan terkesan "hidup segan mati tak mau".

Para dosen dan staf direktoratnya pun banyak yang telah mengajukan pengunduran diri, karena mengaku gaji mereka tidak pernah dibayarkan oleh pihak yayasan.

Begitupun juga dengan biaya operasional tidak pernah ada kejelasan. 

Kondisi ini pun menarik perhatian sejumlah pihak termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Baca juga: Gegara tak Mampu Bayar Uang Perpanjangan Akreditasi, Kampus Politeknik Sendawar Terancam Tutup

Baca juga: Wabup Kubar Minta Utamakan Pembangunan Skala Prioritas  

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dapil Provinsi Kalimantan Timur, Hetifah Sjaifudian menilai kondisi ini sangat memprihatinkan dan meminta pemerintah, agar mengevaluasi serta mengawasi perguruan tinggi swasta kebanggan Kutai Barat itu.

"Bayangkan sudah bertahun-tahun ini dosennya mundur, staf direktoratnya mundur (gaji) tidak dibayar. Kemudian dana operasional tidak ada, mahasiswa yang tadinya 700 sekarang turun menjadi 170, ini kayaknya antara mau hidup atau mati ini sebenarnya Poltek ini," kata politisi Partai Golkar itu, " Jumat (24/2).

Hetifah menyayangkan ketidakjelasan dalam pengelolaan satu-satunya perguruan tinggi di Kubar tersebut.

Pasalnya dia sudah mencari tahu pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap Poltek Sendawar.

Baik dari pemerintah daerah, Yayasan maupun Direktorat. Tetapi pemerintah daerah kata dia tidak bisa mengambil alih pengeloaan Poltek,  lantaran kewenangan mengurus perguruan tinggi ada di tangan pemerintah pusat dan provinsi.

Menurutnya Pemkab Kubar sebenarnya ingin mengambil alih Politeknik Sendawar.

Tapi Yayasan Pembangunan Sentawar Sakti (YPSS) tidak mau menyerahkannya, sehingga Pemkab Kubar tidak bisa menyalurkan bantuan.

"Terus siapa yang harus bertanggung jawab? Pemerintah daerah? Pemerintah daerah lepas tangan, katanya kami hanya urus SD/SMP aja. Ini yang sangat memprihatinkan sekali," ujarnya. 

Hetifah mengatakan, kesiapan sumber daya manusia (SDM) merupakan urusan wajib pemerintah. Apa lagi Kalimantan Timur kini menjadi ibu kota negara yang tentunya membutuhkan SDM mumpuni.

Sementara ditengah gencarnya pemerintah pusat memindahkan IKN, beberapa daerah di Kaltim termasuk di Kutai Barat terkesan belum siap.

Baca juga: Disdagkop UKM Kubar Periksa Dagangan Seluruh Toko Sembako

"Bagaimana kita meningkatkan kualitas SDM-nya menjelang adanya pemindahan ibukota, (sementara) dosen-dosennya kalaupun ada juga ternyata tidak diangkat sebagai dosen tetap, jadi tidak ada kepastian terkait dengan kondisi perguruan tinggi ini.

Jadi kami mohon diperiksa sajalah, kalau memang harus ditutup, tutup. Kalau memang kita perlu bikin yang baru atau bagaimana sebenarnya kalau ada kasus seperti ini, jangan sampai bertahun-tahun tidak ada kejelasan," tegasnya. (*)