Aspek Hukum Zona Bersih dari Tambang di Samarinda Rawan Digugat

"Tetapi kecil kemungkinan dilakukan oleh para pemain-pemain tambang. Kecuali izin usaha dicabut sebelum waktunya berakhir, itu yang berpotensi digugat ke PTUN," tukasnya.

Tapi, kata Castro, itu pun tergugatnya ialah pemerintah pusat sebagai pemegang kewenangan perizinan, bukan pemerintah kota.

Jadi tidak perlu dikhawatirkan, tetapi tetap harus prepare untuk defense terhadap upaya apapun yang mencoba menghambat keinginan Samarinda zona bebas tambang tahun 2026 tersebut.

"Saya cuma khawatir satu hal, setalah Samarinda zona bebas tambang 2026 ini dikampanyekan, ada potensi tambang-tambang ilegal makin marak. Mirip dengan logika penimbun BBM. Sebelum naik aksi borong dulu. Itu yg harus diantisipasi. Jadi aksi-aksi prakondisi juga penting dilakukan," tandas Castro.

Perda yang disahkan dan potensi judicial review jelas bisa, karena bisa dibatalkan dan ditinjau ulang karena adanya UU Cipta Kerja.

Kalau di baca baik di UU Cipta Kerja, masih ada ruang, berdasar permohonan pelaku usaha yang bisa masih dilakukan.

"Jeleknya UU Cipta Kerja ya itu, kita pernah mendorong Pemprov untuk menggugat ke MK tetapi tidak dilakukan. Saya berharap gagasan yang sudah terlontar dari Pemkot bisa kita dukung dan berbeda dengan sikap provinsi soal Undang-undang Cipta Kerja soal Tata Ruang kita," pungkasnya.

"Saya menyimpulkan, saya sepakat Samarinda bebas zona tambang dan melepas ketergantungan dengan tenaga fosil ini," sambungnya. (*)