Berita Samarinda Terkini
Peluncuran MCP 2023, Wali Kota Samarinda Andi Harun: Pemberantasan Korupsi Adalah Semangat Kolektif
Wali Kota Samarinda, Andi Harun menghadiri Rakor Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah serta peluncuran MCP.
Penulis: Sarikatunnisa | Editor: Aris
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Wali Kota Samarinda, Andi Harun menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah serta peluncuran indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2023.
Andi Harun beserta beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda mengikuti kegiatan tersebut melalui video conference di Command Center Diskominfo Samarinda Kalimantan Timur, Selasa (21/3/2023).
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Republik Indonesia, Didik Wijanarko pada kegiatan itu mengatakan, bahwa Presiden Republik Indonesia berkomitmen untuk menciptakan perbaikan birokrasi.
Dengan menjamin bahwa program tersebut memiliki manfaat nyata bagi masyarakat dan bukan sekedar menjamin program tersebut telah terlaksana.
Baca juga: Wali Kota Samarinda Andi Harun Ingin Pelajari Larangan Bisnis Thrifting
“Birokrasi efektif dapat tercapai dan tercapai jika memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu faktor keberhasilan untuk mewujudkan hal itu adalah adanya dukungan kepala daerah beserta para perangkat daerah yang seiring dan sejalan dalam melaksanakan program pemberantasan korupsi,” kata Didik Wijanarko.
Lebih dalam, Didik Wijanarko menyampaikan, upaya pemberantasan korupsi daerah diharapkan dapat dilakukan minimal pada 8 area, meliputi wilayah perencanaan dan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan barang milik daerah dan tata kelola desa.
Menurutnya pemberantasan korupsi daerah bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dalam melakukan transformasi nilai dan praktik pemerintahan daerah untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.
“Capaian perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ada 8 area intervensi tersebut akan menghasilkan indeks pencegahan korupsi daerah yang dapat dimonitor secara real time melalui MCP,” ujar Didik Widjanarko.
Baca juga: Wali Kota Samarinda Andi Harun Sebut Duta Genre Jadi Solusi Tangani Stunting
Sementara itu, Andi Harun merasa bersyukur dan mengucapkan rasa terima kasihnya, karena menurutnya acara tersebut sangat memotivasi dirinya.
Di Samarinda sendiri, ia menuturkan bahwa rata-rata indikator MCP yang diberikan telah terlaksana. Ia menilai hanya perlu dioptimalkan lagi.
"Kalau kita di Samarinda rata-rata udah laksanakan, cuma tinggal di optimalkan. Dan kita berterimakasih kepada KPK yang hari ini memberikan yang sangat luar biasa yang penting agar semangat motivasi untuk terus menjadi pemerintahan yang anti korupsi," kata Andi Harun kepada awak media di Balaikota Samarinda, Selasa (21/3/2023).
Sehingga pemberantasan korupsi adalah semangat kolektif, tidak hanya wali kota, tapi jajaran di pemerintahan baik pusat maupun daerah.
"Terus menjadi semangat kolektif secara bersama, tidak hanya wali kota tapi seluruh jajaran Pemerintah Kota Samarinda dan seluruh jajaran pemerintahan di Indonesia," pungkasnya. (*)
Kajati Kaltim Supardi Janji Percepat Kasus Hukum dan Kawal IKN Nusantara, Cek 3 PR Korupsi di Kaltim |
![]() |
---|
GOR Segiri Samarinda Siap Jadi Sport Hub, Siapkan Fasilitas Golf hingga Waterpark |
![]() |
---|
Pasca Kebakaran Beruntun, DPRD Samarinda Desak Audit Total Keamanan Big Mall |
![]() |
---|
Walikota Andi Harun Atur Rincian Harga Seragam dan Atribut Sekolah Jenjang SD dan SMP di Samarinda |
![]() |
---|
Berbekal Hasil Visum Baru, Kuasa Hukum Balita NJ di Samarinda Minta Penetapan Tersangka |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.