Ketua DPRD Paser Sebut Persoalan Infrastruktur Paling Banyak Disuarakan Masyarakat

TRIBUNKALTIM.CO,TANA PASER- Terdapat beberapa catatan hasil penelaahan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser.

Dari berbagai usulan, menempati urutan pertama dan yang paling banyak disuarakan oleh masyarakat terkait persoalan infrastruktur dan lingkungan hidup.

Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi mengatakan, hasil penelaahan Pokir merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh legislatif berdasarkan rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

"Kajian permasalahan terdiri dari bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, perekonomian, pengembangan SDM, serta tata kelola pemerintahan," kata Hendra  Minggu (2/4/2023).

Baca juga: DPRD Paser Soroti Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Paser Terendah Kedua di Kaltim

Baca juga: 30 Hari Kedepan, DPRD Paser Bakal Bahas Hasil Penyampaian LKPJ Bupati Anggaran 2022

Dari bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, hasil penelaahan Pokir anggota DPRD Kabupaten Paser terdapat 1.435 usulan dari total 2.262 usulan atau 63,44 persen dari total usulan.

"Hasil penelaahan itu terkait kerusakan jalan, tidak lancarnya drainase, terbatasnya air bersih, jembatan, gorong-gorong dan kurangnya sarana prasarana persampahan," sambungnya.

Sementara untuk bidang perekonomian, terdapat 466 usulan dari total 2.262 usulan atau 20,60 persen dari total usulan.

Usulan tersebut seperti halnya, rendahnya fasilitasi kemitraan bagi UKM, Kurangnya sarana dan prasarana produksi pertanian.

"Serta perkebunan, peternakan dan perikanan. Masih rendahnya kompetensi dan keterampilan masyarakat untuk melakukan wirausaha," jelas Hendra.

Pada bidang pembangunan SDM, terdapat 120 usulan dari 2.262 usulan atau 5,31 persen dari total usulan.

Usulan tersebut, kata Hendra mencakup kurangnya sarana dan prasarana penunjang peningkatan kualitas pendidikan dan utilitas sekolah.

"Selain itu, masih rendahnya kelayakan sarana dan prasarana kesehatan, masih rendahnya kapasitas dan keterampilan masyarakat," paparnya.

Kemudian, pada bidang tata kelola pemerintahan dari hasil penelaahan terdapat 241 usulan dari total 2.262 usulan atau 10,65 persen dari total usulan.

"Seperti masih rendahnya kelayakan beberapa rumah ibadah, belum tersedianya sarana dan prasarana rumah ibadah, dan bagi kelompok pengajian," terangnya.

Ia berharap, penyusunan RKPD tahun 2024 dapat dilakukan secara sistematis dan efektif agar bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Paser.

Baca juga: DPRD Paser Gali Informasi ke DPPKUKM Kaltim, Bahas Penataan dan Pemberdayaan PKL